Lokalzone

LokalZone - Untuk mewujudkan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera maka salah satu langkah yang harus diambil adalah memotong rantai kemiskinan di Bali . Demikian ditegaskan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menyerahkan bantuan kepada salah satu keluarga miskin Wayan Kariasa (30) yang tinggal Dusun Behulu, Desa Suter Kintamani - Bangli, pada (26/5/2015). 

Menurut Pastika, salah satu langkah untuk memotong kemiskinan adalah dengan cara mengurangi pengeluaran dan menambah pendapatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi beban mereka untuk membuat rumah dan memberikan mereka modal, agar nantinya mereka dapat mandiri untuk mencukupi kehidupanya. Program Pemprov yang telah digulirkan berupa bedah rumah dan Gerbangsadu, dimana dari tujuan program tersebutlah diharapkan rantai kemiskinan dapat sedikit demi sedikit dipotong.

Sementara itu keluarga Wayan Kariasa yang mendapat bantuan rumah dari harian Fajar Bali yang dananya berasal dari para pembacanya. Selain kesmisikinan, pada kesempatan itu Kariasa menyampaikan kesulitannya untuk memperoleh air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, keluarga ini kerap meminta air pada tetangga-tetangganya. Dan hanya bila mereka memiliki uang lebih mereka akan membeli air, yang harga satu jerigennya adalah 3000 rupiah.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Pastika berjanji akan memberikan bantuan tangki air pada keluarga tersebut, agar pada saat musim hujan mereka bisa menampung air sehingga air yang ditampung pun bersih dan layak untuk diminum. Pastika juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi agar berkoordinasi dengan Kabupaten untuk membantu menaikan air ke desa ini dan desa-desa yang sulit air di Bangli.

Sementara itu, Prebekel Desa Suter Wayan Nyepeg mengungkapkan terimakasih atas kepedulian dan bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Ia mengungkapkan bahwa di Bangli memang memiliki bebarapa desa yang mengalami kesulitan air seperti Desa Suter ini. Kondisi dataranya yang terlalu tinggi menjadi kendala untuk mengalirkan air sehingga dibutuhkan alat-alat yang memadai. Ia juga menyampaikan bahwa jumlah penduduk di Desa Suter ini mencapai 525kk, yang terdiri dari 122 kk miskin. Namun dengan adanya program pengentasan kemiskinan yang telah digulirkan oleh Pemerintah Provinisi maupun Kabupaten, maka jumlah kk miskin tersebut sudah mulai berkurang. 

"Sekitar masih 66kk yang kondisinya masih parah seperti ini," ujarnya. Oleh karenanya, ia berharap program-program pengentasan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah dapat terus berlanjut.

Lebih lanjut Wayan Kariasa (30) dan Istrinya Widilantari (21), mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan. Kariasa dan istrinya hanya berpenghasilan rata-rata 200 ribu rupiah perbulan yang didapat dari menjual semat (lidi) keliling. Penghasilan tersebut terasa sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, dengan satu orang anak laki-laki yang berumur 1.5th. Oleh karenanya, ia berharap bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat untuk menopang kehidupan keluarganya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan dari BK3S Provinsi Bali berupa bahan-bahan pokok serta dua bibit hewan ternak babi, yang secara simbolis diserahkan oleh Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra. Kunjungan Gubernur tersebut juga didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Pimpinan Koran Harian Fajar Bali, Para Pejabat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

LokalZone - Jam malam mulai diberlakukan, aparat gabungan dari Polres Buleleng, Kesatuan Polisi Militer (POM) TNI, Sat Pol PP Kabupaten Buleleng, serta masyarakat dari Forum Peduli Perempuan dan Anak Buleleng (FPPAB) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) obok-obok tempat hiburan malam, penginapan, hingga rumah kost. (ket foto : FPPAB memberikan teguran & sosialisasi jam malam)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah disepakati bersama  oleh FPPAB, LBH APIK dan Polres Buleleng dengan tujuan selain memberikan efek jera dan shock terapi juga berupaya untuk menghindari sebuah budaya yang salah di Masyarakat. "Fenomena ini sepertinya kita melakukan pembiaran, kalau pembiaran bisa menjadi budaya, kalau sudah menjadi budaya membenarkannya bisa sangat sulit. Mumpung masih fenomena masih bisa kita rubah menjadi budaya yang lebih baik untuk masyarakat Buleleng," ujar Kapolres Buleleng AKBP Kurniadi usai melakukan operasi hingga Sabtu (23/5/2015) dini hari.

Dalam sidak yang dibalut dengan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penduduk Pendatang (Duktang), terjaring satu pasangan bukan suami istri yang kedapatan di sebuah penginapan yang terletak di Desa Anturan dan diketahui sudah memiliki pasangan masing-masing bahkan yang wanita adalah seorang PNS di Pemkab Buleleng. Empat pasang anak muda-mudi dari umur 14 sampai 15 tahun yang rata-rata mengaku sedang mengerjakan tugas kelompok, serta satu pasangan Mahasiswa di Buleleng dengan diberikan tindakan teguran dan pembinaan mengenai jam malam oleh LBH APIK maupun FPPAB.

Terhadap kegiatan ini baik dari LBH APIK dan FPPAB sangat mengapresiasi dan sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Buleleng. "Kalau fenomenanya seperti ini memang dimana saja langkah bijaksana harus direspon cepat, kami respon cepat, dan ketika Bapak Kapolres Buleleng sangat responsife atas fenomena seperti ini, maka kami LBH APIK maupun Forum Peduli Perempuan dan Anak sangat gembira," ujar Ni Nengah Budawati dari LBH APIK.

Bahkan FPPAB berharap hal ini bisa diperkuat menjadi sebuah Peraturan Daerah. "Harapan kami Pemerintah Daerah mampu melahirkan sebuah peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak, karena yang dapat kita lihat masih banyak anak-anak diatas jam 11 malam masih berkeliaran. Perlu kerjasama dari semua pihak, karena mereka aset negara, anak bukan aset orang tua tapi aset negara, semoga menjadi lebih baik bahkan dari kita, itu yang kami upayakan dan mudah-mudahan nantinya bisa direspon positif oleh masyarakat," kata Kadek Carna Wirata selaku Ketua FPPAB.

Kedepannya kegiatan ini akan kembali dilakukan secara berkesinambungan dengan pola waktu, teknik maupun taktis yang berbeda, serta sasaran yang berbeda dari Pihak Kepolisian sedangkan data yang telah masuk akan ditindak lanjuti oleh LBH APIK maupun FPPAB dengan mendatangi sekolah maupun universitas remaja yang terjaring jam malam.

Sedangkan khusus untuk pasangan yang salah satunya seorang PNS dan diduga selingkuh di sebuah penginapan, Polisi masih melakukan pengembangan dan koordinasi terkait tindakan yang akan diberikan.

"Untuk proses masih kita kembangan, masih koordinasi dengan LBH APIK maupun Forum Peduli Perempuan dan Anak, apakah cukup dengan teguran atau dikenakan tipiring, kalau nanti ada yang sudah memiliki pasangan akan bisa dikenakan pasal 284 KUHP tentang perzinahan, tapi tunggu pengaduan pasangan yang bersangkutan," ujar Kapolres Kurniadi.