LokalZone - Tingkat konsumsi bahan bakar Vi-Gas di Bali masih tergolong rendah. Berdasarkan
data Pertamina Regional Bali, konsumsi bahan bakar gas di Bali hanya
berkisar 40 liter per hari atau sekitar 14.000 per tahun semenjak bahan
bakar gas itu diluncurkan pada bulan Oktober 2013 saat berlangsung KTT
APEC di Nusa Dua lalu.
Oleh karena itu, pihak Pertamina Regional Bali bekerjasama dengan Organda Bali untuk lebih meningkatkan penggunaan bahan bakar Vi-Gas ini.
Achmad Rifqi, Sales Executive Domestic Gas Rayon VIII PT Pertamina Cabang Pemasaran Denpasar mengakui konsumsi Vi-Gas di Bali memang cukup rendah dikarenakan Vi-Gas ini merupakan hal baru dan masyarakat Bali belum mengenal betul bahan bakar gas ini.
"Untuk mendorong peningkatan konsumsi Vi-Gas, kami bekerjasama dengan pihak Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Bali untuk mengadakan sosialisasi. Target kami di tahun 2015 ini sekitar 3.000 hingga 5.000 unit mobil memakai bahan bakar Vi-Gas ini," ungkap Achmad saat ditemui di Denpasar, Rabu (7/1).
Bahan bakar gas secara ekonomis sangat menguntungkan karena harganya lebih murah, yang dibandrol Rp5.100/liter dibandingkan dengan bahan bakar premium di Bali seharga Rp7.950/liter. Selain lebih murah, bahan bakar ini juga ramah lingkungan.
Achmad menambahkan, bahwa saat ini di Pulau Dewata tercatat baru ada tiga depo yang menyediakan bahan bakar gas.
Tiga tempat tersebut yakni SPBU Coco Pertamina di jalan Hayam Wuruk Denpasar, SPBU Coco Pertamina Taman Griya Nusa Dua, dan SPBU Coco Pertamina Puspem Sempidi Mengwi.
Untuk penambahan SPBU bahan bakar Vi-Gas, pihaknya melihat animo masyarakat Bali dan menyesuaikan dengan kondisi pasar terlebih dahulu dalam menggunakan bahan bakar ini. Tahun 2015 sendiri, pihak Pertamina mengaku belum ada rencana akan menambah berapa SPBU.
Sementara itu, Eddy Dharma Putra, Ketua DPP Organda Bali mengungkapkan bahwa mobil pariwisata Bali sudah siap untuk konversi ke bahan bakar Vi-Gas.
Dengan kelebihan yang dipunyai oleh Vi-Gas, Organda sangat mendukung penggunaan bahan bakar ini untuk bisa ditunjang dan disosialisasikan di Bali.
Dari total sekitar 85.000 unit jumlah angkutan di Bali, saat ini sudah ada beberapa anggota Organda Bali yang sudah menggunakan bahan bakar Vi-Gas.
"Anggota kami yang sudah menggunakan Vi-Gas ini antara lain Mari Transport dan Seruni Transport. Bahkan jika dihitung, penggunaan bahan bakar gas ini bisa menghemat sekitar Rp24 juta per tahun," ujar Eddy saat ditemui di acara sosialisasi penggunaan bahan bakar Vi-Gas di Denpasar, Rabu (7/1).
Organda Bali menargetkan sekitar 2.500 unit kendaraan pariwisata menggunakan bahan bakar gas di tahun 2015 ini. Saat ini Organda Bali mulai menyasar pengguna premium terlebih dahulu untuk konversi ke gas, baru kemudian kepada pengguna solar. (bisnis)
Oleh karena itu, pihak Pertamina Regional Bali bekerjasama dengan Organda Bali untuk lebih meningkatkan penggunaan bahan bakar Vi-Gas ini.
Achmad Rifqi, Sales Executive Domestic Gas Rayon VIII PT Pertamina Cabang Pemasaran Denpasar mengakui konsumsi Vi-Gas di Bali memang cukup rendah dikarenakan Vi-Gas ini merupakan hal baru dan masyarakat Bali belum mengenal betul bahan bakar gas ini.
"Untuk mendorong peningkatan konsumsi Vi-Gas, kami bekerjasama dengan pihak Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Bali untuk mengadakan sosialisasi. Target kami di tahun 2015 ini sekitar 3.000 hingga 5.000 unit mobil memakai bahan bakar Vi-Gas ini," ungkap Achmad saat ditemui di Denpasar, Rabu (7/1).
Bahan bakar gas secara ekonomis sangat menguntungkan karena harganya lebih murah, yang dibandrol Rp5.100/liter dibandingkan dengan bahan bakar premium di Bali seharga Rp7.950/liter. Selain lebih murah, bahan bakar ini juga ramah lingkungan.
Achmad menambahkan, bahwa saat ini di Pulau Dewata tercatat baru ada tiga depo yang menyediakan bahan bakar gas.
Tiga tempat tersebut yakni SPBU Coco Pertamina di jalan Hayam Wuruk Denpasar, SPBU Coco Pertamina Taman Griya Nusa Dua, dan SPBU Coco Pertamina Puspem Sempidi Mengwi.
Untuk penambahan SPBU bahan bakar Vi-Gas, pihaknya melihat animo masyarakat Bali dan menyesuaikan dengan kondisi pasar terlebih dahulu dalam menggunakan bahan bakar ini. Tahun 2015 sendiri, pihak Pertamina mengaku belum ada rencana akan menambah berapa SPBU.
Sementara itu, Eddy Dharma Putra, Ketua DPP Organda Bali mengungkapkan bahwa mobil pariwisata Bali sudah siap untuk konversi ke bahan bakar Vi-Gas.
Dengan kelebihan yang dipunyai oleh Vi-Gas, Organda sangat mendukung penggunaan bahan bakar ini untuk bisa ditunjang dan disosialisasikan di Bali.
Dari total sekitar 85.000 unit jumlah angkutan di Bali, saat ini sudah ada beberapa anggota Organda Bali yang sudah menggunakan bahan bakar Vi-Gas.
"Anggota kami yang sudah menggunakan Vi-Gas ini antara lain Mari Transport dan Seruni Transport. Bahkan jika dihitung, penggunaan bahan bakar gas ini bisa menghemat sekitar Rp24 juta per tahun," ujar Eddy saat ditemui di acara sosialisasi penggunaan bahan bakar Vi-Gas di Denpasar, Rabu (7/1).
Organda Bali menargetkan sekitar 2.500 unit kendaraan pariwisata menggunakan bahan bakar gas di tahun 2015 ini. Saat ini Organda Bali mulai menyasar pengguna premium terlebih dahulu untuk konversi ke gas, baru kemudian kepada pengguna solar. (bisnis)
LokalZone - Penggemar makanan cepat saji di Venezuela berkabung setelah restoran McDonald's menghapus menu kentang goreng.
Hilangnya sajian itu dari menu McDonald's diduga merupakan dampak perlambatan ekonomi Venezuela akibat kebijakan kontrol ketat terhadap kurs mata uang asing.
Pengelola McDonald's di Venezuela kemudian mengganti sajian kentang goreng dengan arepa, yang berbahan tepung jagung. Tetapi sajian baru ini tidak membuat penggemar restoran asal Amerika Serikat itu gembira.
"Rasanya tidak nikmat jika cuma makan salad atau arepa," keluh mahasiswa bernama Indira Silva, 27, saat ditemui di restoran cepat saji itu di ibu kota Venezuela, Caracas, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.
"Saya ogah makan di sini selama tidak ada kentang goreng," tambahnya.
Karyawan dua restoran McDonald's di tempat berbeda mengatakan, sajian kentang goreng hilang dari menu sejak dua pekan lalu dan ini berdampak pada pendapatan restoran.
Salah seorang di antara kedua karyawan mengaku McDonald's di Venezuela menghentikan impor kentang goreng akibat kebijakan kontrol ketat terhadap kurs mata yang ditempuh negeri sosialis itu.
'Masalah distribusi'
Arcos Dorados SA, operator jaringan restoran McDonald's di kawasan Amerika Latin, tidak menjawab pertanyaan apakah penghapusan menu kentang goreng ini terkait dengan kebijakan tersebut.
"Ada masalah sementara terkait distribusi. Kita berusaha memecahkannya," kata Sonia Ruseler, direktur senior komunikasi Arcos Dorados.
Perselisihan perburuhan yang berlarut-larut di pelabuhan Pantai Barat AS memaksa McDonald's membatasi ekspor kentang goreng ke Jepang pada tahun lalu.
Operator McDonald di kawasan Amerika Larin mengatakan, hilangnya sajian kentang goreng dilatari masalah distribusi.
Adapun kentang goreng yang dijual di berbagai restoran McDonald's di Amerika Latin diimpor dari Argentina, Kanada atau Amerika Serikat, kata Ruseler.
Warga Venezuela menuding "kelangkaan" kentang goreng akibat kebijakan kontrol ketat mata uang yang telah diimplentasikan lebih dari sepuluh tahun silam.
Kelangkaan susu dan kertas toilet
Kebijakan ini dilakukan pemerintah Venezuela untuk membendung pelarian modal dan para analis menganggapnya sebagai akar dari krisis ekonomi saat ini.
"Kentang goreng pasti diimpor dan tidak ada dolar untuk membawanya masuk," kata Patricia, warga Caracas dan penggemar restoran cepat saji itu.
Dia mengaku sering makan di McDonald's karena ada menu kentang goreng. Penggemar McDonald di Venezuela dilaporkan tidak gembira dengan penggantian kentang goreng dengan menu lainnya.
Sebelumnya, Venezuela menghadapi kekurangan pasokan bahan baku, antara lain susu, yang antara lain ditandai penutupan sebuah restoran es krim terkenal di negara itu.
Negara ini juga sempat mengalami kelangkaan serius tisu toilet, sehingga mereka harus mengimpor 39 juta tisu gulung untuk toilet.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro -yang peringkat popularitasnya turun drastis akibat masalah ekonomi dalam negeri- menuduh lawan-lawan politiknya melancarkan 'perang ekonomi' terhadap dirinya.
Sementara, pihak oposisi menuduh pemerintahan sosialis Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez, tidak becus mengelola perekonomian selama 15 tahun terakhir. (bbc)
Hilangnya sajian itu dari menu McDonald's diduga merupakan dampak perlambatan ekonomi Venezuela akibat kebijakan kontrol ketat terhadap kurs mata uang asing.
Pengelola McDonald's di Venezuela kemudian mengganti sajian kentang goreng dengan arepa, yang berbahan tepung jagung. Tetapi sajian baru ini tidak membuat penggemar restoran asal Amerika Serikat itu gembira.
"Rasanya tidak nikmat jika cuma makan salad atau arepa," keluh mahasiswa bernama Indira Silva, 27, saat ditemui di restoran cepat saji itu di ibu kota Venezuela, Caracas, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.
"Saya ogah makan di sini selama tidak ada kentang goreng," tambahnya.
Karyawan dua restoran McDonald's di tempat berbeda mengatakan, sajian kentang goreng hilang dari menu sejak dua pekan lalu dan ini berdampak pada pendapatan restoran.
Salah seorang di antara kedua karyawan mengaku McDonald's di Venezuela menghentikan impor kentang goreng akibat kebijakan kontrol ketat terhadap kurs mata yang ditempuh negeri sosialis itu.
'Masalah distribusi'
Arcos Dorados SA, operator jaringan restoran McDonald's di kawasan Amerika Latin, tidak menjawab pertanyaan apakah penghapusan menu kentang goreng ini terkait dengan kebijakan tersebut.
"Ada masalah sementara terkait distribusi. Kita berusaha memecahkannya," kata Sonia Ruseler, direktur senior komunikasi Arcos Dorados.
Perselisihan perburuhan yang berlarut-larut di pelabuhan Pantai Barat AS memaksa McDonald's membatasi ekspor kentang goreng ke Jepang pada tahun lalu.
Operator McDonald di kawasan Amerika Larin mengatakan, hilangnya sajian kentang goreng dilatari masalah distribusi.
Adapun kentang goreng yang dijual di berbagai restoran McDonald's di Amerika Latin diimpor dari Argentina, Kanada atau Amerika Serikat, kata Ruseler.
Warga Venezuela menuding "kelangkaan" kentang goreng akibat kebijakan kontrol ketat mata uang yang telah diimplentasikan lebih dari sepuluh tahun silam.
Kelangkaan susu dan kertas toilet
Kebijakan ini dilakukan pemerintah Venezuela untuk membendung pelarian modal dan para analis menganggapnya sebagai akar dari krisis ekonomi saat ini.
"Kentang goreng pasti diimpor dan tidak ada dolar untuk membawanya masuk," kata Patricia, warga Caracas dan penggemar restoran cepat saji itu.
Dia mengaku sering makan di McDonald's karena ada menu kentang goreng. Penggemar McDonald di Venezuela dilaporkan tidak gembira dengan penggantian kentang goreng dengan menu lainnya.
Sebelumnya, Venezuela menghadapi kekurangan pasokan bahan baku, antara lain susu, yang antara lain ditandai penutupan sebuah restoran es krim terkenal di negara itu.
Negara ini juga sempat mengalami kelangkaan serius tisu toilet, sehingga mereka harus mengimpor 39 juta tisu gulung untuk toilet.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro -yang peringkat popularitasnya turun drastis akibat masalah ekonomi dalam negeri- menuduh lawan-lawan politiknya melancarkan 'perang ekonomi' terhadap dirinya.
Sementara, pihak oposisi menuduh pemerintahan sosialis Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez, tidak becus mengelola perekonomian selama 15 tahun terakhir. (bbc)
LokalZone - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari
mengatakan Indonesia membutuhkan kebersamaan untuk memperkuat ekonomi
nasional.
"Butuh kebersamaan dalam memperkuat ekonomi nasional, baik antar lembaga pemerintah maupun dengan pengusaha lokal. Kita, pengusaha, adalah mitra pemerintah selalu siap mencari solusi dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri," kata Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari di Jakarta, Rabu malam.
Ia mengatakan peran para pengusaha muda sangat besar dalam membangun perekonomian nasional.
Namun, hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah yang semestinya menerapkan kebijakan yang saling terhubung dan mendukung tumbuhnya iklim berusaha secara baik dan sehat.
"Dan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia punya peluang lebih besar dalam perekonomian, asalkan pemerintah memiliki regulasi yang saling terhubung antar instansi terkait. Tidak jalan sendiri-sendiri," katanya.
Pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah membuat standarisasi indusri bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri barang jadi dalam negeri karena selama ini, kebutuhan bahan baku industri lokal masih banyak di pasok dari luar negeri.
"Indonesia dituntut siap melihat peluang dalam menghadapi momen liberalisasi ekonomi Asia Tenggara tersebut. Jika Indonesia tidak siap, maka bisa dipastikan Indonesia hanya akan menjadi pasar berbagai produk impor," katanya.
Pada kesempatan yang sama Okto mengakui, krisis global yang terjadi saat ini tidak membawa keberuntungan bagi Indonesia sebab hampir semua negara terkena dampak krisis global, sehingga komoditas ekspor pun mengalami pelemahan.
"Krisis sekarang ini tidak membawa keberuntungan bagi kita. Tidak seperti krisis sebelumnya, dimana ekspor masih bisa naik, meskipun hanya beberapa komoditas. Sekarang hampir semua sektor mengalami pelemahan," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dituntut harus bisa berinovasi dalam menunjang perekonomian.
Salah satunya adalah mengoptimalkan peran ekonomi kreatif yang banyak menyerap tenaga kerja, namun belum banyak tersentuh lembaga pembiayaan.
"Presiden Jokowi sudah menyatakan akan membentuk badan untuk ekonomi kreatif ini, yang berada di bawah koordinasi presiden langsung. Sekarang tinggal bagaimana instansi terkaitnya merumuskan badan tersebut," kata Okto.
Dia juga berjanji, dalam musyawarah nasional (munas) HIPMI yang akan berlangsung mulai 11-13 Januari 2015 di Bandung, Jawa Barat, dirinya akan berupaya mendorong presiden Jokowi untuk memberi gambaran lebih jelas lagi perihal badan ekonomi kreatif ini. (antara)
"Butuh kebersamaan dalam memperkuat ekonomi nasional, baik antar lembaga pemerintah maupun dengan pengusaha lokal. Kita, pengusaha, adalah mitra pemerintah selalu siap mencari solusi dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri," kata Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari di Jakarta, Rabu malam.
Ia mengatakan peran para pengusaha muda sangat besar dalam membangun perekonomian nasional.
Namun, hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah yang semestinya menerapkan kebijakan yang saling terhubung dan mendukung tumbuhnya iklim berusaha secara baik dan sehat.
"Dan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia punya peluang lebih besar dalam perekonomian, asalkan pemerintah memiliki regulasi yang saling terhubung antar instansi terkait. Tidak jalan sendiri-sendiri," katanya.
Pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah membuat standarisasi indusri bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri barang jadi dalam negeri karena selama ini, kebutuhan bahan baku industri lokal masih banyak di pasok dari luar negeri.
"Indonesia dituntut siap melihat peluang dalam menghadapi momen liberalisasi ekonomi Asia Tenggara tersebut. Jika Indonesia tidak siap, maka bisa dipastikan Indonesia hanya akan menjadi pasar berbagai produk impor," katanya.
Pada kesempatan yang sama Okto mengakui, krisis global yang terjadi saat ini tidak membawa keberuntungan bagi Indonesia sebab hampir semua negara terkena dampak krisis global, sehingga komoditas ekspor pun mengalami pelemahan.
"Krisis sekarang ini tidak membawa keberuntungan bagi kita. Tidak seperti krisis sebelumnya, dimana ekspor masih bisa naik, meskipun hanya beberapa komoditas. Sekarang hampir semua sektor mengalami pelemahan," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dituntut harus bisa berinovasi dalam menunjang perekonomian.
Salah satunya adalah mengoptimalkan peran ekonomi kreatif yang banyak menyerap tenaga kerja, namun belum banyak tersentuh lembaga pembiayaan.
"Presiden Jokowi sudah menyatakan akan membentuk badan untuk ekonomi kreatif ini, yang berada di bawah koordinasi presiden langsung. Sekarang tinggal bagaimana instansi terkaitnya merumuskan badan tersebut," kata Okto.
Dia juga berjanji, dalam musyawarah nasional (munas) HIPMI yang akan berlangsung mulai 11-13 Januari 2015 di Bandung, Jawa Barat, dirinya akan berupaya mendorong presiden Jokowi untuk memberi gambaran lebih jelas lagi perihal badan ekonomi kreatif ini. (antara)
LokalZone - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan jumlah pemotongan dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2015 yang sebesar Rp 9 triliun dinilai masih kurang.
Menurut Sofyan, seharusnya pemotongan dividen kepada perusahaan-perusahaan BUMN tersebut bisa lebih besar. Alasannya, perusahaan-perusahaan tersebut perlu melaju lebih kencang dalam membangun ekonomi Indonesia di tahun 2015.
"Cuma Rp 9 triliun? wah, kurang itu, harusnya lebih banyak lagi BUMN itu bisa dipotong dividennya," kata Sofyan di Istana Kepresidenan, Rabu (7/1/2015).
Namun, Sofyan mengaku akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan beberapa menteri terkait mengenai keputusan penetapan dividen BUMN yang nantinya akan dituangkan dalam APBNP 2015.
Menanggapi angka Rp 9 triliun yang keluar dari ucapan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Sofyan mengaku apa yang dikatakan Menkeu sudah sesuai dengan perhitungan yang matang.
"Tapi anggaran yang sudah ada itu saya pikir menteri keuangan sudah hitung, tapi kalau saya bilang kalau bisa lebih banyak lagi," tutup Sofyan.
Pemerintah berencana memangkas setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada APBNP 2015. Pemotongan dividen tersebut diperkirakan Rp 9 triliun.
"Ya sekitar Rp 9 triliun memang," ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Saat ditanyakan mengenai porsi pemotongan dividen BUMN untuk PT Pertamina (Persero) sekira Rp 4 triliun, Bambang menjawab singkat. "Saya nggak tahu angkanya. Menteri BUMN yang hafal," tegas dia. (liputan6)
Menurut Sofyan, seharusnya pemotongan dividen kepada perusahaan-perusahaan BUMN tersebut bisa lebih besar. Alasannya, perusahaan-perusahaan tersebut perlu melaju lebih kencang dalam membangun ekonomi Indonesia di tahun 2015.
"Cuma Rp 9 triliun? wah, kurang itu, harusnya lebih banyak lagi BUMN itu bisa dipotong dividennya," kata Sofyan di Istana Kepresidenan, Rabu (7/1/2015).
Namun, Sofyan mengaku akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan beberapa menteri terkait mengenai keputusan penetapan dividen BUMN yang nantinya akan dituangkan dalam APBNP 2015.
Menanggapi angka Rp 9 triliun yang keluar dari ucapan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Sofyan mengaku apa yang dikatakan Menkeu sudah sesuai dengan perhitungan yang matang.
"Tapi anggaran yang sudah ada itu saya pikir menteri keuangan sudah hitung, tapi kalau saya bilang kalau bisa lebih banyak lagi," tutup Sofyan.
Pemerintah berencana memangkas setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada APBNP 2015. Pemotongan dividen tersebut diperkirakan Rp 9 triliun.
"Ya sekitar Rp 9 triliun memang," ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Saat ditanyakan mengenai porsi pemotongan dividen BUMN untuk PT Pertamina (Persero) sekira Rp 4 triliun, Bambang menjawab singkat. "Saya nggak tahu angkanya. Menteri BUMN yang hafal," tegas dia. (liputan6)
LokalZone - Peringatan larangan bepergian dari pemerintah Australia ke Bali, tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas pariwisata di Pulau Dewata.
Pihak keamanan di Bali sebelumnya memang telah mendengar adanya peringatan bepergian bagi warga Australia sehingga diminta meningkatkan kewaspadaan dari segala ancaman yang mungkin muncul.
"Yang kami dengar itu travel advesori, peringatan berpergian bukan travel warning atau larangan, bagi warga negara Australia," kata Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Nanang Prihasmoko, Rabu (7/1/2015).
Kendati ada peringatan tersebut, namun dari laporan intelijen dan amatan di lapangan pihaknya belum melihat ada dampak signifikan bagi wisman di Bali.
"Masih normal, kunjungan wisman Australia lewat bandara dan yang menginap di Sanur, misalnya tetap berjalan normal," tegas Nanang.
Pihaknya juga tidak melihat adanya arus eksodus warga asing khususnya dari Australia yang meninggalkan Bali.
Mengantisipasi adanya potensi ancaman teror di Bali, tentunya Kepolisian terus meningkatkan kewaspadaan lewat pengamanan dan patroli rutin dengan sasaran pengaman warga asing yang tinggal di Bali.
Tidak adanya pengaruh peringatan Australia kepada warga negaranya agar tidak bepergian ke luar negeri juga disampaikan Tresia, seorang warga Australia yang tinggal di Ubud Bali.
Dia mengaku belum mengetahui persis soal larangan bepergian dari negaranya, namun yang pasti, sampai saat ini tidak merasakan adanya kekhawatiran atas ancaman keselamatan seperti aksi terorisme.
"Wisatawan Australia tetap nyaman di Bali seperti di Ubud, saya kira teman-teman juga merasakan hal sama dengan saya," sambung wanita berpostur tinggi besar itu.
Soal ancaman teroris justru dia tidak takutkan karena dia mempercayakan aparat keamanan bisa mengatasi hal itu. "Yang saya risaukan justru masalah lalu lintas di Bali yang makin ruwet dan macet, terutama di Kuta," sambung wanita yang menikahi pria dari Jawa itu. (okezone)
Pihak keamanan di Bali sebelumnya memang telah mendengar adanya peringatan bepergian bagi warga Australia sehingga diminta meningkatkan kewaspadaan dari segala ancaman yang mungkin muncul.
"Yang kami dengar itu travel advesori, peringatan berpergian bukan travel warning atau larangan, bagi warga negara Australia," kata Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Nanang Prihasmoko, Rabu (7/1/2015).
Kendati ada peringatan tersebut, namun dari laporan intelijen dan amatan di lapangan pihaknya belum melihat ada dampak signifikan bagi wisman di Bali.
"Masih normal, kunjungan wisman Australia lewat bandara dan yang menginap di Sanur, misalnya tetap berjalan normal," tegas Nanang.
Pihaknya juga tidak melihat adanya arus eksodus warga asing khususnya dari Australia yang meninggalkan Bali.
Mengantisipasi adanya potensi ancaman teror di Bali, tentunya Kepolisian terus meningkatkan kewaspadaan lewat pengamanan dan patroli rutin dengan sasaran pengaman warga asing yang tinggal di Bali.
Tidak adanya pengaruh peringatan Australia kepada warga negaranya agar tidak bepergian ke luar negeri juga disampaikan Tresia, seorang warga Australia yang tinggal di Ubud Bali.
Dia mengaku belum mengetahui persis soal larangan bepergian dari negaranya, namun yang pasti, sampai saat ini tidak merasakan adanya kekhawatiran atas ancaman keselamatan seperti aksi terorisme.
"Wisatawan Australia tetap nyaman di Bali seperti di Ubud, saya kira teman-teman juga merasakan hal sama dengan saya," sambung wanita berpostur tinggi besar itu.
Soal ancaman teroris justru dia tidak takutkan karena dia mempercayakan aparat keamanan bisa mengatasi hal itu. "Yang saya risaukan justru masalah lalu lintas di Bali yang makin ruwet dan macet, terutama di Kuta," sambung wanita yang menikahi pria dari Jawa itu. (okezone)
Langganan:
Postingan (Atom)
