Lokalzone - Untuk menutup biaya hidup di Solo dan membayar biaya kuliah, Widri
jual es Sari kacang Ijo di kampusnya. Meski begitu, ia tak malu dan
malah memotivasinya belajar lebih giat. Hasilnya, laki-laki asal Sragen
itu lulus dengan predikat cumlaude.
Mengenakan pakaian olahraga berwarna merah putih, Witri Suwanto (26), menyambut kedatangan Tribun Jateng di lorong kampus Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, Rabu (30/10/2013).
Setelah
berbasa-basi, obrolan berlanjut ke acara wisuda yang digelar pada Senin
(28/10/2013). “Alhamdulillah, saya lulus dengan predikat cumlaude,”
katanya.
Warga kampung Jagan, Gentan Banaran, Plupuh, Sragen itu
lulus dari bangku kuliah setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah di
Jurusan Pendidikan Keolahragaan, spesifikasi Tenis, selama tiga tahun
sembilan bulan. “Targetnya bisa lulus 3,5 tahun meleset,” ujar remaja
yang memeroleh nilai A pada 18 mata kuliah tersebut.
Widri
sebenarnya sudah lulus SMA pada 2006, tapi baru bisa kuliah 2009. Selama
tiga tahun, ia harus bekerja untuk menyiapkan biaya masuk kuliah. Saat
sudah resmi menjadi mahasiswa UTP, ia membiayai seluruh kebutuhan
pendidikannya dari cucuran keringat berjualan es sari kacang hijau.
Widri
menceritakan, ia mulai merintis usaha berjualan es Sari kacang hijau
sejak lulus SMA. Saat itu, ia melihat peluang berdagang di depan kampus
UTP. Setelah beberapa lama berjualan es, ia mendapat tawaran bekerja
sebagai marbot (penjaga masjid) di Masjid Kantor Pajak Yogyakarta.
Setelah
tiga tahun mengabdi bekerja di Yogyakarta dan bisa menabung. Widri pun
memutuskan hijrah ke Solo untuk mewujudkan mimpinya berkuliah dan
mendaftar di UTP Surakarta. "Gaji Rp 900 ribu dari Kantor Perpajakan dan
saat jual es, saya pakai biaya awal kuliah selama satu semester,"
ungkap bungsu dari tiga bersaudara itu.
Setelah masuk kuliah,
Widri praktis tak lagi mempunyai pendapatan untuk membiayai kuliahnya.
Uang di tangan yang tersisa Rp 800 ribu, kemudian digunakan untuk modal
berjualan es sari kacang hijau di depan kampus tempatnya belajar.
"Setelah
satu semester, saya ngga ada biaya lagi. Orangtua juga cuma tani dan
ngga sanggup membiayai. Akhirnya saya jualan sari kacang ijo dan jual
pakaian untuk mencukupi kebutuhan saya sendiri," akunya.
Bila
mahasiswa lain berangkat ke kampus sekitar pukul 07.00, Widri pun sudah
tiba di depan kampus sekitar pukul 06.00. Bukan untuk membaca buku
kuliah atau mengerjakan tugas, tapi untuk membuka lapak es sari kacang
hijau di sekitar pintu gerbang kampus.
Saat ada jam kuliah, Widri
menutup sementara lapaknya dan menitipkannya pada Satpam kampus dan
berjualan lagi setelah keluar kelas. Selain teman di kampusnya,
pelanggan setianya adalah para dosen di UTP. Bahkan banyak di dosen
pelanggannya yang memberikan uang lebih saat membeli es sari kacang
hijaunya.
Selama berjualan es di kampus, Widri kadangkala harus
menanggung rugi karena cuaca tidak bersahabat. Bila menghadapi situasi
seperti itu, laki-laki itu pun memilih membagikan es kacang hijau pada
teman-teman kuliahnya secara gratis.
Biasanya, lanjut Widri,
sehari setelah membagi-bagikan es kacang hijaunya, dagangannya malah
makin lancar dan laris. “Kalau rata-rata, sehari bisa mendapat
keuntungan sekitar Rp 100 ribu. Cukup untuk biaya kuliah dan biaya hidup
di Solo,” katanya.
Meski harus berjualan es di depan kampusnya
dan para konsumennya adalah teman kuliahnya, Widri mengaku tidak pernah
merasa rendah diri. Bahkan, ia makin termotivasi untuk belajar lebih
baik. Hasilnya, ia berhasil menyelesaikan studinya hanya dalam tiga
tahun sembilan bulan dengan predikat cumlaude.
Sebagai bentuk suka
citanya menyelesaikan kuliah, setelah resmi diwisuda Senin (28/10/2013)
lalu, Widri memenuhi nazarnya menggenjot becak dari Solo menuju Sragen
dalam waktu empat jam.
Kini, putra ketiga dari pasangan Paino
Notowiyono dan Mulyati tersebut ingin merantau ke Australia untuk
belajar beternak sapi. Untuk mendukung cita-citanya, Widri kini harus
bolak balik Solo-Kediri untuk kursus bahasa Inggris.
"Aku punya jiwa wirausaha yang tinggi dan menurutku beternak sapi itu prospeknya bagus," tandas peraih IPK 3,55. (tribunnews)
Nasional - Sosial
Lokalzone - Setelah beberapa lama menunggu keputusan
pemerintah, akhirnya 93 orang warga pemilik tanah di sekitar proyek
waduk Titab di Kecamatan Busungbiu dapat bernafas lega. Pasalnya,
setelah beberapa kali sempat melakukan penyegelan proyek serta aksi
demo ke kantor Bupati Buleleng untuk menuntut haknya, para warga yang
memiliki hak atas lahan di sekitar Waduk Titab pagi tadi (31/10/2013)
menerima kompensasi atas lahan mereka yang notabene digunakan pemerintah
untuk proyek pembuatan Waduk Titab.
Warga penerima ganti rugi kali ini
berasal dari lima desa yang berbeda diantaranya Desa Busungbiu, Kekeran,
dan Desa Telaga di Kecamatan Busungbiu. Sedangkan sisanya ada di Desa
Ularan dan Desa Ringdikit di Kecamatan Seririt.
Luas lahan keseluruhan
yang akan dibebaskan mencapai 114 hektar. Sesuai kesepakatan, pembebasan
lahan seluas 14 hektar menjadi tanggung jawab Pemkab Buleleng, Provinsi
Bali 40 hektar, dan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS)
Bali-Penida seluas 60 hektar.
Kegiatan serah terima ganti rugi yang dilaksanakan di Gedung Wanita Laksmi Graha tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. yang juga selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan. (hb)
Buleleng - HB
Lokalzone - Memasuki akhir tahun anggaran 2013 Pemkab
Buleleng tampaknya mengawasi betul kinerja SKPD lingkup Pemkab Buleleng,
hal tersebut tercermin dari kegiatan Rapat Koordinasi evaluasi
pelaksanaan program yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD lingkup
Pemkab Buleleng. Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari
tersebut dibuka langsung Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Rabu
(30/10) di Bali Handara Kosaido Hotel.
Kepala Bappeda Buleleng Gede Suyasa dalam pemaparan target realisasi secara umum memasuki trimester ke III secara kumulatif sudah melampau target 75 %, namun dibalik keberhasilan tersebut masih juga terdapat beberapa SKPD yang masih harus dipacu kinerjanya mengingat angka realisasi kinerja maih dibawah rata-rata, “secara umum sudah memenuhi harapan, namum bagi yang belum harus ditingkatkan mengingat tahun anggaran 2013 tinggal beberapa bulan lagi”tandas Suyasa.
Dari data yang disampaikan Bappeda, SKPD yang tercatat belum melampui target capaian rata-rata 75% target realisasi antara lain Kecmatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Menurut Suyasa, secara umum rendahnya tingkat capaian kinerja itu akibat adanya penambahan dana pada anggaran perubahan. Penambahan dana itu juga karena pengalihan dana yang semula dialokasikan pada APBD induk, dialihkan ke APBD perubahan. “Karena alokasi dananya bertambah, sehingga kelihatan prosentasenya jadi kecil,” terangnya.
Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Surandyana setelah mendengar pemaparan dari Bappeda tersebut meminta agar masing-masing SKPD harus memaparkan alasan pencapaian kinerjanya hingga semester III tersebut. Dikatakan, ada tiga hal yang bisa ditarik dari apa yang akan disampaikan oleh masing-masing SKPD tersebut. Pertama, apakah karena perencananya yang salah, kedua karena pelaksanaan yang keliru atau karena sumber daya manusianya yang kurang memadai. “Secara acak SKPD akan mendapat kesempatan menyampaikan presentasinya mengenai capaian kinerjanya. Nanti juga saya akan acak, agar SKPD bisa mencetuskan ide program di tahun 2014,” katanya. (hb)
Kepala Bappeda Buleleng Gede Suyasa dalam pemaparan target realisasi secara umum memasuki trimester ke III secara kumulatif sudah melampau target 75 %, namun dibalik keberhasilan tersebut masih juga terdapat beberapa SKPD yang masih harus dipacu kinerjanya mengingat angka realisasi kinerja maih dibawah rata-rata, “secara umum sudah memenuhi harapan, namum bagi yang belum harus ditingkatkan mengingat tahun anggaran 2013 tinggal beberapa bulan lagi”tandas Suyasa.
Dari data yang disampaikan Bappeda, SKPD yang tercatat belum melampui target capaian rata-rata 75% target realisasi antara lain Kecmatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Menurut Suyasa, secara umum rendahnya tingkat capaian kinerja itu akibat adanya penambahan dana pada anggaran perubahan. Penambahan dana itu juga karena pengalihan dana yang semula dialokasikan pada APBD induk, dialihkan ke APBD perubahan. “Karena alokasi dananya bertambah, sehingga kelihatan prosentasenya jadi kecil,” terangnya.
Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Surandyana setelah mendengar pemaparan dari Bappeda tersebut meminta agar masing-masing SKPD harus memaparkan alasan pencapaian kinerjanya hingga semester III tersebut. Dikatakan, ada tiga hal yang bisa ditarik dari apa yang akan disampaikan oleh masing-masing SKPD tersebut. Pertama, apakah karena perencananya yang salah, kedua karena pelaksanaan yang keliru atau karena sumber daya manusianya yang kurang memadai. “Secara acak SKPD akan mendapat kesempatan menyampaikan presentasinya mengenai capaian kinerjanya. Nanti juga saya akan acak, agar SKPD bisa mencetuskan ide program di tahun 2014,” katanya. (hb)
Buleleng - HB
Lokalzone - Menyadari besarnya potensi kawasan dataran
tinggi yang belum tergali optimal, Pemkab Buleleng berencana menggelar
Festival Danau Buyan pada bulan Mei tahun 2014. Dalam festival tersebut
nantinya menonjolkan kekayaan hasil pertanian lokal serta
menggali potensi pariwisata dataran tinggi Buleleng.
Acara yang
rencananya digelar pada bulan Mei tersebut diharapkan mampu menjadi
sarana promosi yang efektif dalam memperkenalkan Kawasan danau Buyan
sebagai salah satu daya tarik wisata ,hal tersebut disampaikan Bupati
Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam kegaiatan orientasi lapangan ke
kawasan danau Buyan dan Tamblingan, Rabu 30/10.
Menurut orang nomor satu di Buleleng ini, gambaran konsep Festival Buyan nantinya akan memamerkan produksi pertanian agro yang dikembangkan di kawasan Buyan seperti strawbery dan paprika.
Menurut orang nomor satu di Buleleng ini, gambaran konsep Festival Buyan nantinya akan memamerkan produksi pertanian agro yang dikembangkan di kawasan Buyan seperti strawbery dan paprika.
“Secara khusus kita akan tampilkan
produksi lokal sebagai ikon pertanian, disamping dirangkaikan kegiatan
olahraga seperti lomba kanao dan tracking” pungkasnya. (hb)
Buleleng - HB
Lokalzone - Kasus penyerangan terhadap sutradara Michael Bay ternyata bukan satu-satunya kendala yang dihadapi “Transformers: Age of Extinction“. Proses syuting film keempat “Transformers” ini kembali menjadi target mafia ketika menjalani pengambilan gambar di Kowloon, Hong Kong.
Salah
satu kru wanita film tersebut tiba-tiba didatangi 4 orang pria.
Pria-pria ini kemudian berusaha menakut-nakutinya dan meminta uang.
“Mereka mengintimidasinya dan minta uang,” ujar salah seorang sumber.
Sekelompok
pria ini diduga merupakan anggota kelompok triad China. Untungnya
wanita itu langsung menghubungi polisi setempat yang kemudian datang
untuk mengamankan keadaan.
Polisi berhasil menangkap salah satu
diantara mereka dan menahannya. Sementara tiga lainnya berhasil kabur.
Ketua Hong Kong Directors Guild, Derek Yee Tung-sing, menyebut kejadian
itu “konyol” karena popularitas film itu terntunya akan mengundang
perhatian penjahat. Saat ini polisi Hong Kong tengah berusaha menangkap
pelaku lainnya dan mengusut kasus ini hingga tuntas.
Entertainment
Lokalzone - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan rencana penambahan dua
SMAN Bali Mandara di luar Kabupaten Buleleng masih menunggu hasil studi
yang dilakukan pada 2014.
“Karena setelah sekolah itu jadi, biaya operasionalnya ‘kan harus
dipikirkan, sebab prinsipnya bersekolah di sana gratis. Membangun
sekolahnya sih gampang tetapi setelah itu tidak mudah juga,” katanya di
Denpasar, Selasa (2.
Sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali meminta pihak eksekutif
supaya membangun beberapa sekolah di kabupaten lain yang sejenis dengan
SMA Bali Mandara di Kecamatan Kubutambahan Buleleng.
Di SMA tersebut, per tahun sebanyak 75 siswa-siswi dari keluarga
tidak mampu mendapatkan pendidikan unggulan secara gratis hingga tamat
dan diasramakan.
“Kami sudah memprogramkan pembangunan dua SMA Bali Mandara yang
rencananya di Kabupaten Karangasem dan Bangli, tetapi studinya baru
2014,” ujarnya.
Selain itu, kata Pastika, di tempat SMA Bali Mandara yang sekarang
juga akan dibangun SMK yang akan menerima siswa sekitar 100 orang.
“Untuk SMK, pengkajiannya sudah selesai dan SDM juga sudah siap.
Tinggal 2014 mulai membangun dan pertengahan 2015 sudah mulai menerima
siswa,” ucapnya.
Sedangkan pembangunan SMA Bali Mandara di luar Buleleng masih harus
dilakukan studi karena anggaran yang diperlukan tidak sedikit.
“Rata-rata setiap siswa per tahun biayanya Rp30-50 juta. Itu sudah
ditotal untuk biaya penginapan, pakaian, guru, pembangunan dan
sebagainya. Untuk di Kubutambahan saja akan ada 175 siswa pada tiap
angkatan,” katanya.
Mantan Kapolda Bali itu menambahkan, saat awal pembangunan sekolah
Bali Mandara per siswa dibutuhkan biaya Rp50 juta, namun setelah tahapan
berjalan barulah sekitar Rp30 juta. (metrobali)
Bali - Buleleng
Lokalzone - Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja dengan gerak cepat langsung
melakukan penyidikan terhadap kasus dana tunjangan profesi guru (TPG)
nonsertifikasi triwulan kedua tahun 2013 yang diduga diembat oleh oknum
bendahara di Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kecamatan Buleleng.
Sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Buleleng diperiksa oleh
Tim Penyidik di Seksi Pidana Khusus Kejari terkait kasus itu, Selasa
(29/10) kemarin.
Pejabat yang diperiksa adalah Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Dewa Ketut Manuaba, Kepala UPP Buleleng Gede Wardana, dan seorang staf pembantu bendahara atau juru bayar di UPP Buleleng. Kasi Pidsus Kejari Singaraja Wayan Suardi, S.H. seizin Kajari Singaraja Tjok. Anom Susilayasa, S.H., Selasa kemarin, membenarkan pihaknya memeriksa sejumlah pejabat terkait dana TPG nonsertifikasi di UPP Buleleng yang diduga diembat oleh oknum bendahara di UPP tersebut.
Dalam kasus itu pihaknya sudah menemukan calon tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Suardi, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Karena ditengarai calon tersangka yang dibidik Kejari Singaraja tak hanya menilep TPG saja, melainkan juga sejumlah insentif dan tunjangan guru yang lain. "Kasus ini masih dikembangkan, karena dari data diperoleh kasus seperti itu diduga terjadi berulang-ulang," katanya.
Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dana TPG itu diduga diembat oknum bendahara yang disebut-sebut bernama Cening Arca. Dana TPG nonsertifikasi tersebut terdiri dari TPG untuk guru TK sebesar Rp 19,6 juta, guru SD Rp 97,5 juta, dan untuk guru SMP Rp 33,3 juta. Khusus untuk guru TPG guru SMP sudah dibayarkan beberapa hari lalu kepada guru sebanyak Rp 26 juta, sehingga sisa yang belum dibayarkan sekitar Rp 7 juta.
Untuk guru tingkat SMA, dana TPG senilai Rp 53,1 juta semua sudah dibagikan. Setelah kasus itu terungkap, Cening Arca dicopot dari jabatan bendahara dan kini menjadi staf biasa di UPP Buleleng. Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Dewa Ketut Manuaba yang dihubungi kemarin, membenarkan dirinya sempat dimintai keterangan penyidik di Kejari Singaraja terkait kasus dana TPG tersebut. "Ya, saya diperiksa terkait masalah dana TPG tersebut. Saya sampaikan informasi apa adanya tak ada yang ditutupi," katanya. (balipost)
Pejabat yang diperiksa adalah Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Dewa Ketut Manuaba, Kepala UPP Buleleng Gede Wardana, dan seorang staf pembantu bendahara atau juru bayar di UPP Buleleng. Kasi Pidsus Kejari Singaraja Wayan Suardi, S.H. seizin Kajari Singaraja Tjok. Anom Susilayasa, S.H., Selasa kemarin, membenarkan pihaknya memeriksa sejumlah pejabat terkait dana TPG nonsertifikasi di UPP Buleleng yang diduga diembat oleh oknum bendahara di UPP tersebut.
Dalam kasus itu pihaknya sudah menemukan calon tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Suardi, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Karena ditengarai calon tersangka yang dibidik Kejari Singaraja tak hanya menilep TPG saja, melainkan juga sejumlah insentif dan tunjangan guru yang lain. "Kasus ini masih dikembangkan, karena dari data diperoleh kasus seperti itu diduga terjadi berulang-ulang," katanya.
Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dana TPG itu diduga diembat oknum bendahara yang disebut-sebut bernama Cening Arca. Dana TPG nonsertifikasi tersebut terdiri dari TPG untuk guru TK sebesar Rp 19,6 juta, guru SD Rp 97,5 juta, dan untuk guru SMP Rp 33,3 juta. Khusus untuk guru TPG guru SMP sudah dibayarkan beberapa hari lalu kepada guru sebanyak Rp 26 juta, sehingga sisa yang belum dibayarkan sekitar Rp 7 juta.
Untuk guru tingkat SMA, dana TPG senilai Rp 53,1 juta semua sudah dibagikan. Setelah kasus itu terungkap, Cening Arca dicopot dari jabatan bendahara dan kini menjadi staf biasa di UPP Buleleng. Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Dewa Ketut Manuaba yang dihubungi kemarin, membenarkan dirinya sempat dimintai keterangan penyidik di Kejari Singaraja terkait kasus dana TPG tersebut. "Ya, saya diperiksa terkait masalah dana TPG tersebut. Saya sampaikan informasi apa adanya tak ada yang ditutupi," katanya. (balipost)
Buleleng - Korupsi - Sosial
Langganan:
Postingan (Atom)