Lokalzone

LokalZone - Pemerintah Provinsi Bali merespon dan menindaklanjuti hasil pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Bali yang masih menemukan sejumlah kecurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SMA/SMK/MA yang berlangsung pada 13 hingga 16 April lalu. Pemprov Bali melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga secara khusus mengumpulkan Kadis Pendidikan Kabupaten Kota beserta kepala sekolah SMA,SMK dan SMP yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Pertemuan yang menghadirkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Kamis (23/4/2015) di Ruang Pertemian Disdikpora dipimpin langsung oleh Gubernur Bali yang diwakili Wagub Ketut Sudikerta. 

Berdasarkan hasil pantauan Ombudsman pada sejumlah sekolah, masih ditemukan sejumlah kecurangan pada pelaksanaan UN tahun ini. Kecurangan didominasi oleh pemanfaatan gadget oleh peserta ujian. “Kecurangan ini dipicu oleh lemahnya disiplin pengawas,” jelas Umar Ibdu Alkhatab. Kecurangan lainnya, masih ada siswa yang bekerjasama, nyontek dan kondisi ruang ujian yang kurang mendukung. Tentu saja, hasil temuan itu tak bisa dijadikan alasan untuk mengklaim bahwa UN tak berjalan dengan baik. Karena pihak Ombudsman hanya menggunakan sample dalam pemantauannya.

Kepala ombudsman juga menambahkan, meski masih ditemukan beberapa kesurangan dalam pelaksanaannya, dia menilai pelaksaanaan UN dengan Computer Based Test (CBT) jauh lebih baik dibandingkan sistem paper based test (PBT). “Pelaksanaannya jauh lebih progresif dengan perubahan yang cukup signifikan,” tambahnya. Lebih dari itu, hasil UN yang tak menentukan kelulusan siswa juga membawa semangat perubahan yang cukup positif bagi dunia pendidikan. UN tahun ini lebih dititik beratkan pada pengukuran integritas para siswa, sekolah dan pemerintah sebagai pelaksana program pendidikan.

Untuk itu, dia berharap itikad baik semua pihak untuk mengawal tujuan baik ini. Berbagai hasil pantauan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak terkait agar hal serupa tak terjadi lagi pada pelaksanaan UN Tingkat SMP yang akan berlangsung Mei mendatang. Selain itu, Ombudsman RI juga menyarankan agar lembaga terkait mengevaluasi kinerja pengawas serta sekolah yang siswanya masih ditemukan menggunakan gadget pada pelaksanaan UN. “Kami juga mendorong pelaksanaan UN berbasis CBT dapat total dilaksanakan mulai tahun 2016,” imbuhnya.

Wagub Sudikerta yang didampingi Kadisdikpora TIA Kusuma Wardhani menyampaikan terima kasih atas pemantauan yang dilakukan Ombudsman pada pelaksanaan UN SMA/SMK/MA yang baru saja dilaksanakan. Pemprov Bali, lanjut Sudikerta, akan menjadikan masukan ini sebagai bahan evaluasi guna mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas. Melihat hasil pantauan Mmbudsman, Wagub berpendapat bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan UN. Dia berharap berbagai temuan ini menjadi acuan agar hal serupa tak terjadi lagi pada pelaksanaan UN tingkat SMP.

Lebih dari itu, dia minta dukungan semua pihak untuk mewujudkan UN yang kredibel, jujur, transparan dan bermartabat. 

“Jangan bodohi anak-anak kita dengan sengaja membiarkan mereka menyontek atau membantu memberi kunci jawaban. Biarkan anak-anak kita menyelesaikan soal-soal ujian dengan mandiri dan sesuai kemampuan,” tambahnya. Wagub menambahkan, jika para siswa dididik dengan pola-pola kecurangan akan menjadi SDM yang tak berkualitas dan tidak mampu menjadi pemenang dalam persaingan yang makin ketat

LokalZone - Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, menegaskan tak ada lagi rumah maupun bangunan untuk pemukiman, yang berdiri di sekitar Danau Tamblingan, yang berada di Desa Munduk, Kecamatan Banjar. Agus menegaskan pemerintah tak akan mentoleransi bangunan yang berdiri disana, karena pemerintah akan mengembalikan fungsi Danau Tamblingan sebagai kawasan konservasi.

Kamis (23/4/2015), Agus Suradnyana mengundang 22 kepala keluarga yang masih bertahan di sekitar Danau Tamblingan, untuk mencari solusi. Pertemuan dilakukan di rumah pribadinya, di Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar.

LokalZone - Diduga menjual sarana belajar keterampilan (SBK) kepada siswa, oknum kepala sekolah (Kepsek) SD Negeri 2 Kampung Baru Kecamatan Buleleng, diadukan orang tua siswa ke Bupati Buleleng dan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. (Ket. Foto : SURAT aduan dari orang tua siswa yang keberatan)

Orang tua siswa yang mengaku bernama Yoi Permana, Dalam laporan surat aduannya tersebut mengaku, keberatan dan minta kepada bupati agar menyikapi penjualan media/alat peraga seperti peta timbul seharga Rp 4.000 oleh Kasek SDN 2 Kampung Baru kepada siswa. Bahkan, dalam suratnya, dalam surat aduan tersebut, juga melampirkan foto SBK berupa peta yang diduga dijual pihak sekolah kepada para siswa seharga Rp 4.000.

“Seperti diketahui, jual beli buku dan lembar kerja siswa/media belajar siswa, dilarang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi  Kepala SDN 2 Kampung Baru, Luh Kusumawati, malah membantah keras tudingan tersebut. Menurutnya, dirinya tidak pernah menjual SBK kepada siswa. Namun diakuinya juga, pembelian tersebut bukan sekolah yang melakukan, melainkan pedagang dari Denpasar.

”Kami hanya memberi informasi, mengumumkan kepada siswa bahwa ada SBK, dan yang berminat silahkan dapat membeli langsung kepada pedagang. Belinya kepada pedagang, bukan kepada kami. Dan dari 119 siswa yang ada disini, hanya 52 orang siswa yang membeli, itupun tidak dipaksakan,” tandasnya, sembari mengaku, akan siap mengembalikan uang pembelian SBK tersebut, bila memang menyalahi aturan.

NIRWANA TV - Tak ingin ketinggalan momen. Pagi tadi, bertepatan dengan Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 April. Satuan TNI-AD dan POLRI menggandeng pemerintah dan masyarakat Buleleng untuk membersihkan area Pantai Penimbangan dari sampah yang menumpuk dan menyumbat saluran air. 

Kegiatan ini pun, mendapat apresiasi dari PARA pelaku usaha di Buleleng. Mereka menganggap kegiatan ini, nantinya berdampak positif untuk Buleleng dalam kebersihan bagi sektor wisata, (22/04/2015).