LokalZone - Pemerintah Provinsi Bali merespon dan menindaklanjuti hasil
pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Bali yang masih menemukan sejumlah
kecurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SMA/SMK/MA yang
berlangsung pada 13 hingga 16 April lalu. Pemprov Bali melalui Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga secara khusus mengumpulkan Kadis
Pendidikan Kabupaten Kota beserta kepala sekolah SMA,SMK dan SMP yang
tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Pertemuan yang
menghadirkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab,
Kamis (23/4/2015) di Ruang Pertemian Disdikpora dipimpin langsung oleh
Gubernur Bali yang diwakili Wagub Ketut Sudikerta.
Berdasarkan
hasil pantauan Ombudsman pada sejumlah sekolah, masih ditemukan sejumlah
kecurangan pada pelaksanaan UN tahun ini. Kecurangan didominasi oleh
pemanfaatan gadget oleh peserta ujian. “Kecurangan ini dipicu oleh
lemahnya disiplin pengawas,” jelas Umar Ibdu Alkhatab. Kecurangan
lainnya, masih ada siswa yang bekerjasama, nyontek dan kondisi ruang
ujian yang kurang mendukung. Tentu saja, hasil temuan itu tak bisa
dijadikan alasan untuk mengklaim bahwa UN tak berjalan dengan baik.
Karena pihak Ombudsman hanya menggunakan sample dalam pemantauannya.
Kepala ombudsman juga menambahkan, meski masih ditemukan beberapa
kesurangan dalam pelaksanaannya, dia menilai pelaksaanaan UN dengan
Computer Based Test (CBT) jauh lebih baik dibandingkan sistem paper
based test (PBT). “Pelaksanaannya jauh lebih progresif dengan perubahan
yang cukup signifikan,” tambahnya. Lebih dari itu, hasil UN yang tak
menentukan kelulusan siswa juga membawa semangat perubahan yang cukup
positif bagi dunia pendidikan. UN tahun ini lebih dititik beratkan pada
pengukuran integritas para siswa, sekolah dan pemerintah sebagai
pelaksana program pendidikan.
Untuk itu, dia berharap itikad baik
semua pihak untuk mengawal tujuan baik ini. Berbagai hasil pantauan ini
diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak terkait agar hal
serupa tak terjadi lagi pada pelaksanaan UN Tingkat SMP yang akan
berlangsung Mei mendatang. Selain itu, Ombudsman RI juga menyarankan
agar lembaga terkait mengevaluasi kinerja pengawas serta sekolah yang
siswanya masih ditemukan menggunakan gadget pada pelaksanaan UN. “Kami
juga mendorong pelaksanaan UN berbasis CBT dapat total dilaksanakan
mulai tahun 2016,” imbuhnya.
Wagub Sudikerta yang didampingi
Kadisdikpora TIA Kusuma Wardhani menyampaikan terima kasih atas
pemantauan yang dilakukan Ombudsman pada pelaksanaan UN SMA/SMK/MA yang
baru saja dilaksanakan. Pemprov Bali, lanjut Sudikerta, akan menjadikan
masukan ini sebagai bahan evaluasi guna mewujudkan pendidikan yang lebih
berkualitas. Melihat hasil pantauan Mmbudsman, Wagub berpendapat bahwa
masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan UN. Dia berharap
berbagai temuan ini menjadi acuan agar hal serupa tak terjadi lagi pada
pelaksanaan UN tingkat SMP.
Lebih dari itu, dia minta dukungan
semua pihak untuk mewujudkan UN yang kredibel, jujur, transparan dan
bermartabat.
“Jangan bodohi anak-anak kita dengan sengaja membiarkan
mereka menyontek atau membantu memberi kunci jawaban. Biarkan anak-anak
kita menyelesaikan soal-soal ujian dengan mandiri dan sesuai kemampuan,”
tambahnya. Wagub menambahkan, jika para siswa dididik dengan pola-pola
kecurangan akan menjadi SDM yang tak berkualitas dan tidak mampu menjadi
pemenang dalam persaingan yang makin ketat
