Lokalzone - Partai Demokrat Bali menganggap tudingan pihak PDI Perjuangan
terkait adanya suap saat sengketa pemilukada Bali di Mahkamah Konstitusi
(MK), hanya berita simpang siur.
Terkait tudingan itu, membantah keras tuduhan yang dinilai tidak mendasar tersebut.
"Bagi kita itu berita simpang siur. Pilgub Bali sudah diputuskan MK dan itu sudah adil untuk rakyat Bali. Itu murni kemenangan rakyat Bali. Tim kami tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Saya meyakini keputusan MK semuanya memberi rasa keadilan," ujarnya, Sabtu (12/10/2013).
Menurut Ketua DPD Partai Demokrat itu, tuduhan suap pasca ditangkapnya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh KPK hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Tujuannya untuk memperkeruh suasana politik yang telah damai di Bali.
"Memang ada ruang kosong yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sesama hakim di MK itu sudah tahu pemenangnya (pemilukada Bali). Itu hanya dijadikan ajang mengamen untuk mencari uang tertentu. Semuanya sudah sesuai dengan fakta persidangan," jelasnya.
Kasus suap, kata Mudarta tidak akan mempengaruhi putusan MK. Baginya, hakim MK sudah profesional dalam memutuskan sehingga isu suap dan keputusan MK tak berkaitan.
"Semua sudah profesional dalam memutuskan. Isu suap dan keputusan MK tak berkaitan. Tapi kalau ditemukan bukti dan fakta suap, silakan dilaporkan. Itu ranah pidana. Bagi mereka yang menuding, menuduh ada unsur suap, kami persilakan untuk membuktikan. Teori hukum begitu, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan," tegasnya.
Jika tuduhan suap yang tidak mendasar terus digulirkan maka itu telah menebar fitnah dan menciptakan situasi politik yang tidak kondusif di Bali.
"Kalau kabar yang belum tentu ada buktinya terus digulirkan, akan mengganggu konsentrasi masyarakat dan pemerintah yang tengah mengabdi untuk masyarakat. Rakyat kita sudah cerdas," imbuhnya.
Menurut Mudarta, tim Pastikerta tidak akan menempuh langkah-langkah hukum terkait tudinga suap itu. Pasalnya, ia tahu betul jika partai koalisi yang mengusung paket PastiKerta tidak memiliki uang sebanyak Rp80 miliar hingga Rp200 miliar seperti yang dituduhkan itu.
"Saya ketua tim sejak awal saya ikuti semua. Nafas detaknya saya ikuti. Sama sekali tidak ada pemberian uang sebesar Rp80 miliar. Bahkan kami sampai hari ini punya utang puluhan juta untuk bayar baliho, baju, spanduk dan lainnya yang kami cicil. Tidak mungkin bisa menyuap puluhan miliar ke MK. Kecuali Gubernur Bali gajinya Rp 1 triliun," ucapnya heran.
Sebagai ketua tim pemenangan, ia meminta agar Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto segera bisa bertanggungjawab dan membuktikan tuduhan suap tersebut. Jangan sampai hanya dilakukan untuk memanas-manasi situasi di Bali.
"Permohonan yang digaribawahi yang mendalilkan segera membuktikan. Dugaan-dugaan itu tidak dibuktikan akan mendapat hukuman setimpal. Disini selain hukum tertulis, juga ada hukum karmapala. Hentikan berita palsu, tidak sehat bagi demokrasi kita. Kita dukung, kita siap transparan. Kita sudah laporkan semua keuangan kita," pintanya.
Sebelumnya, sengketa Pemilukada Provinsi Bali sempat didaftarkan ke MK dengan nomor 62/PHPU.D-XI/2013 oleh pasangan calon nomor urut 1 paket PAS yaitu A.A Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan.
Namun, MK pada 20 Juni 2013 dalam putusannya menyatakan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan dibenarkan dan Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Atas putusan itu, MK yang diketuai Akil Mochtar memenangkan nomor urut 2 yakni Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta atau paket PastiKerta dalam Pilgub Bali.
Hasto Kristianto menuding jika MK dibawah komando Akil Mochtar diduga menerima suap Rp80 miliar hingga Rp200 miliar dengan memenangkan paket PastiKerta dalam Pilgub Bali yang berlangsung Mei 2013 lalu.
Hasto bahkan berencana akan membawa laporan kasus suap yang dilakukan oleh paket Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yakni Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta ke KPK. (inilah)
"Bagi kita itu berita simpang siur. Pilgub Bali sudah diputuskan MK dan itu sudah adil untuk rakyat Bali. Itu murni kemenangan rakyat Bali. Tim kami tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Saya meyakini keputusan MK semuanya memberi rasa keadilan," ujarnya, Sabtu (12/10/2013).
Menurut Ketua DPD Partai Demokrat itu, tuduhan suap pasca ditangkapnya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh KPK hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Tujuannya untuk memperkeruh suasana politik yang telah damai di Bali.
"Memang ada ruang kosong yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sesama hakim di MK itu sudah tahu pemenangnya (pemilukada Bali). Itu hanya dijadikan ajang mengamen untuk mencari uang tertentu. Semuanya sudah sesuai dengan fakta persidangan," jelasnya.
Kasus suap, kata Mudarta tidak akan mempengaruhi putusan MK. Baginya, hakim MK sudah profesional dalam memutuskan sehingga isu suap dan keputusan MK tak berkaitan.
"Semua sudah profesional dalam memutuskan. Isu suap dan keputusan MK tak berkaitan. Tapi kalau ditemukan bukti dan fakta suap, silakan dilaporkan. Itu ranah pidana. Bagi mereka yang menuding, menuduh ada unsur suap, kami persilakan untuk membuktikan. Teori hukum begitu, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan," tegasnya.
Jika tuduhan suap yang tidak mendasar terus digulirkan maka itu telah menebar fitnah dan menciptakan situasi politik yang tidak kondusif di Bali.
"Kalau kabar yang belum tentu ada buktinya terus digulirkan, akan mengganggu konsentrasi masyarakat dan pemerintah yang tengah mengabdi untuk masyarakat. Rakyat kita sudah cerdas," imbuhnya.
Menurut Mudarta, tim Pastikerta tidak akan menempuh langkah-langkah hukum terkait tudinga suap itu. Pasalnya, ia tahu betul jika partai koalisi yang mengusung paket PastiKerta tidak memiliki uang sebanyak Rp80 miliar hingga Rp200 miliar seperti yang dituduhkan itu.
"Saya ketua tim sejak awal saya ikuti semua. Nafas detaknya saya ikuti. Sama sekali tidak ada pemberian uang sebesar Rp80 miliar. Bahkan kami sampai hari ini punya utang puluhan juta untuk bayar baliho, baju, spanduk dan lainnya yang kami cicil. Tidak mungkin bisa menyuap puluhan miliar ke MK. Kecuali Gubernur Bali gajinya Rp 1 triliun," ucapnya heran.
Sebagai ketua tim pemenangan, ia meminta agar Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto segera bisa bertanggungjawab dan membuktikan tuduhan suap tersebut. Jangan sampai hanya dilakukan untuk memanas-manasi situasi di Bali.
"Permohonan yang digaribawahi yang mendalilkan segera membuktikan. Dugaan-dugaan itu tidak dibuktikan akan mendapat hukuman setimpal. Disini selain hukum tertulis, juga ada hukum karmapala. Hentikan berita palsu, tidak sehat bagi demokrasi kita. Kita dukung, kita siap transparan. Kita sudah laporkan semua keuangan kita," pintanya.
Sebelumnya, sengketa Pemilukada Provinsi Bali sempat didaftarkan ke MK dengan nomor 62/PHPU.D-XI/2013 oleh pasangan calon nomor urut 1 paket PAS yaitu A.A Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan.
Namun, MK pada 20 Juni 2013 dalam putusannya menyatakan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan dibenarkan dan Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Atas putusan itu, MK yang diketuai Akil Mochtar memenangkan nomor urut 2 yakni Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta atau paket PastiKerta dalam Pilgub Bali.
Hasto Kristianto menuding jika MK dibawah komando Akil Mochtar diduga menerima suap Rp80 miliar hingga Rp200 miliar dengan memenangkan paket PastiKerta dalam Pilgub Bali yang berlangsung Mei 2013 lalu.
Hasto bahkan berencana akan membawa laporan kasus suap yang dilakukan oleh paket Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yakni Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta ke KPK. (inilah)
Lokalzone - Kehadiran bunda bagi mereka yang menyebutnya sebagai bunda biasanya
menenangkan. Namun, bunda yang hadir di pusaran kasus korupsi pengurusan
kuota impor daging sapi ini membuat banyak pihak gundah.
Entah siapa sebenarnya orang yang disebut-sebut sebagai bunda dengan embel-embel puteri alias Bunda Puteri ini. Dua orang paling penting di Indonesia, setidaknya dari nomor kendaraan yang dipakai, harus tampil ke media memberi penjelasan saat isu masih hangat mengemuka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono masing-masing menggelar jumpa pers terkait Bunda Puteri yang disangkutpautkan dengan mereka.
Beberapa pekan lalu, Boediono, yang terhitung amat jarang menggelar jumpa pers, menggelar jumpa pers di Istana Wapres. Penyebabnya adalah Tuti Iswari, adiknya, yang dikaitkan dengan Bunda Puteri dalam persidangan kasus korupsi pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Intinya, Boediono menyatakan, mustahil Tuti ikuti-ikutan dalam urusan impor daging sapi karena adiknya tidak punya usaha. Adiknya hanya sibuk dalam kegiatan sosial.
Pada hari yang sama, Tuti juga difasilitasi untuk bertemu dengan sejumlah wartawan. Tuti bercerita panjang lebar tentang pertemanannya dengan Bunda Puteri. ”Saya memanggilnya Puteri saja,” tuturnya.
Tuti yang baru sembuh dari sakit kanker itu mengenal Puteri karena sama-sama aktif di kegiatan sosial. Pertemanan mereka, dipahami Tuti, tidak untuk kepentingan bisnis.
Bukan pejabat ”kecengan”
Setelah Boediono diikuti adiknya, Kamis lalu, giliran Presiden Yudhoyono menggelar jumpa pers terkait Bunda Puteri. Jumpa pers diadakan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, tidak lama setelah Yudhoyono mendarat seusai mengikuti pertemuan KTT ASEAN dan sejumlah KTT lainnya di Brunei.
Pertemuan dua hari penuh sambungan pertemuan APEC di Bali tentu membuat Yudhoyono sangat lelah. Kelelahan tidak dihiraukan. Tanpa jeda, setelah mendarat, jumpa pers digelar.
Dalam jumpa pers yang berlangsung sekitar pukul 21.00 itu, Presiden sangat marah, tecermin dari ekspresi wajah dan pilihan kata-katanya. ”Saya belum memiliki data yang lengkap mengenai Bunda Puteri. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari saya lebih tahu siapa yang bermain- main dengan kata-kata yang bohong dan apa tujuannya. Saya bukan pejabat kecengan, mau reshuffle ngomong sama orang yang tidak jelas,” kata Yudhoyono keras.
Dalam persidangan, Luthfi, mantan Presiden PKS yang masuk dalam jajaran koalisi pendukung Presiden Yudhoyono, memang menyatakan, Bunda Puteri sebagai orang yang bisa menentukan reshuffle kabinet. Bunda Puteri disebut Luthfi sebagai pembawa pesan Presiden Yudhoyono. Sebagai anggota koalisi pendukung Presiden Yudhoyono, PKS mengisi susunan kabinet.
Masih dalam jumpa pers menanggapi kesaksian Luthfi di persidangan kasus korupsi, Presiden Yudhoyono menyatakan, pejabat di sekitarnya sama sekali tidak mengenal Bunda Puteri. Keluarganya juga tidak mengenal Bunda Puteri.
Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie tidak mengetahui mengapa Presiden Yudhoyono sangat marah gara-gara Bunda Puteri. Namun, ia menduga Presiden sangat marah karena Bunda Puteri mengaku bisa memengaruhi reshuffle. ”Memang tak banyak yang mengetahui reshuffle,” ujar kader senior PKS itu.
Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, masalah menjadi sensitif karena Bunda Puteri mengaku tidak saja memiliki pengetahuan, tetapi juga dapat memengaruhi aspek pembentukan kabinet.
Situasi berbeda ketika muncul nama Sengman sebagai pengusaha yang dekat dengan Presiden. Sengman tidak secara spesifik disebut dapat memengaruhi reshuffle sehingga Presiden tidak sampai marah.
Kembali ke Bunda Puteri. Berpijak kepada janji Presiden Yudhoyono, misteri Bunda Puteri akan terkuak hari-hari ini. KPK pasti senang menindaklanjuti hal ini. (kompas)
Entah siapa sebenarnya orang yang disebut-sebut sebagai bunda dengan embel-embel puteri alias Bunda Puteri ini. Dua orang paling penting di Indonesia, setidaknya dari nomor kendaraan yang dipakai, harus tampil ke media memberi penjelasan saat isu masih hangat mengemuka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono masing-masing menggelar jumpa pers terkait Bunda Puteri yang disangkutpautkan dengan mereka.
Beberapa pekan lalu, Boediono, yang terhitung amat jarang menggelar jumpa pers, menggelar jumpa pers di Istana Wapres. Penyebabnya adalah Tuti Iswari, adiknya, yang dikaitkan dengan Bunda Puteri dalam persidangan kasus korupsi pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Intinya, Boediono menyatakan, mustahil Tuti ikuti-ikutan dalam urusan impor daging sapi karena adiknya tidak punya usaha. Adiknya hanya sibuk dalam kegiatan sosial.
Pada hari yang sama, Tuti juga difasilitasi untuk bertemu dengan sejumlah wartawan. Tuti bercerita panjang lebar tentang pertemanannya dengan Bunda Puteri. ”Saya memanggilnya Puteri saja,” tuturnya.
Tuti yang baru sembuh dari sakit kanker itu mengenal Puteri karena sama-sama aktif di kegiatan sosial. Pertemanan mereka, dipahami Tuti, tidak untuk kepentingan bisnis.
Bukan pejabat ”kecengan”
Setelah Boediono diikuti adiknya, Kamis lalu, giliran Presiden Yudhoyono menggelar jumpa pers terkait Bunda Puteri. Jumpa pers diadakan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, tidak lama setelah Yudhoyono mendarat seusai mengikuti pertemuan KTT ASEAN dan sejumlah KTT lainnya di Brunei.
Pertemuan dua hari penuh sambungan pertemuan APEC di Bali tentu membuat Yudhoyono sangat lelah. Kelelahan tidak dihiraukan. Tanpa jeda, setelah mendarat, jumpa pers digelar.
Dalam jumpa pers yang berlangsung sekitar pukul 21.00 itu, Presiden sangat marah, tecermin dari ekspresi wajah dan pilihan kata-katanya. ”Saya belum memiliki data yang lengkap mengenai Bunda Puteri. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari saya lebih tahu siapa yang bermain- main dengan kata-kata yang bohong dan apa tujuannya. Saya bukan pejabat kecengan, mau reshuffle ngomong sama orang yang tidak jelas,” kata Yudhoyono keras.
Dalam persidangan, Luthfi, mantan Presiden PKS yang masuk dalam jajaran koalisi pendukung Presiden Yudhoyono, memang menyatakan, Bunda Puteri sebagai orang yang bisa menentukan reshuffle kabinet. Bunda Puteri disebut Luthfi sebagai pembawa pesan Presiden Yudhoyono. Sebagai anggota koalisi pendukung Presiden Yudhoyono, PKS mengisi susunan kabinet.
Masih dalam jumpa pers menanggapi kesaksian Luthfi di persidangan kasus korupsi, Presiden Yudhoyono menyatakan, pejabat di sekitarnya sama sekali tidak mengenal Bunda Puteri. Keluarganya juga tidak mengenal Bunda Puteri.
Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie tidak mengetahui mengapa Presiden Yudhoyono sangat marah gara-gara Bunda Puteri. Namun, ia menduga Presiden sangat marah karena Bunda Puteri mengaku bisa memengaruhi reshuffle. ”Memang tak banyak yang mengetahui reshuffle,” ujar kader senior PKS itu.
Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, masalah menjadi sensitif karena Bunda Puteri mengaku tidak saja memiliki pengetahuan, tetapi juga dapat memengaruhi aspek pembentukan kabinet.
Situasi berbeda ketika muncul nama Sengman sebagai pengusaha yang dekat dengan Presiden. Sengman tidak secara spesifik disebut dapat memengaruhi reshuffle sehingga Presiden tidak sampai marah.
Kembali ke Bunda Puteri. Berpijak kepada janji Presiden Yudhoyono, misteri Bunda Puteri akan terkuak hari-hari ini. KPK pasti senang menindaklanjuti hal ini. (kompas)
Lokalzone - Diduga akibat serangan jantung, mantan
Instruktur Selam Akpol Semarang, Hamdani Kusumadjaja (65), Jumat
(11/10/2013) siang meninggal dunia diatas Kapal Boat usai melakukan
penyelaman di Pos II Kawasan Pulau Menjangan Kecamatan Gerokgak.
Awalnya, korban yang telah pensiun
sebagai Instruktur di Akpol tahun 2010 menyelam di kedalaman 15 meter
bersama bersama satu anak didiknya Felix Satyawijaya (15), namun hanya
30 menit berada dikedalaman air laut itu, korban langsung ke permukaan
dan mengeluhkan pusing, sehingga diatas boat langsung mengkonsumsi obat,
namun berselang beberapa menit, korban tidak sadarkan diri dan kemudian
meninggal dunia dengan mulut mengeluarkan busa.
Kasat Pol Air Polres Buleleng, AKP.
Made Mustiada saat melakukan evakuasi di Kawasan Pulau Menjangan
mengatakan, korban sudah dilarikan ke Puskesmas namun dalam kondisi
tidak bernyawa, "hasil pemeriksaan medis menyebutkan korban meninggal
dunia akibat serangan jantung," papar Mustiada.
Korban asal Semarang Jawa Tengah itu
selanjutnya dilarikan ke RSUD Kabupaten Buleleng untuk mendapatkan visum
luar dan polisi sendiri langsung menghubungi keluarganya di Semarang
sehingga jenasah langsung dijemput dan diserahkan pihak keluarga untuk
dikuburkan di Semarang. Semarang, dalam musibah yang mengakibatkan
Hamdani Kusumadjaja meninggal dunia, sedikitnya tiga orang saksi
menjalani pemeriksaan di Mapolsek Gerokgak, demikian juga sejumlah
barang-barang milik korban di Hotel Mimpi Resort langsung dibawa ke
Mapolsek Gerokgak untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
Langganan:
Postingan (Atom)
