Lokalzone

LokalZone - Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Oegroseno, mengaku geram dengan penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Ia menilai langkah yang ditempuh Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Budi Wiseso, itu merusak etika penegakan hukum. "Kalau sekarang saya yang jadi Wakapolri, sudah saya tempeleng dia," ujarnya, Jumat, 23 Januari 2015.

Bambang ditangkap tim Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Jumat pagi, 23 Januari 2015. Ia dianggap telah menyuruh saksi memberikan keterangan palsu terkait sengketa pilkada Kotawaringin Barat saat masih menjalani profesi sebagai pengacara di tahun 2010. Penangkapan itu terjadi selang sepekan setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Menurut Oegroseno, proses hukum terhadap Bambang terkesan liar lantaran tidak dikoordinasikan dengan pelaksana tugas Kapolri yang saat ini dijabat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Budi menggerakan perangkat penyidikan tanpa melaporkan rencana penangkapan itu kepada Badrodin. "Ini bukti kalau Wakapolri tidak dianggap oleh perwira berbintang tiga," katanya. 

Dari sisi hukum, penyelidikan kasus itu juga terkesan janggal lantaran laporan itu telah dicabut. Namun kembangkan lagi setelah menerima laporan ulang kasus itu sepekan lalu. "Pelapor yang dulu sudah mencabut, dan saksi yang di Pangkalan Bun juga mengaku tidak ada masalah. Kenapa jadi masalah lagi? Kalau dilaporkan lalu dicabut, dan dilaporkan lagi, ini kan akrobat," ujar Oegroseno.

Oegroseno juga menyesalkan langkah penahanan Bambang di depan anak kandungnya. Menurut dia, penahanan itu bertolak belakang dengan semangat institusi polri yang sejak lama menggaungkan konsep polisi cinta anak. "Saya cukup terpukul ketika mengetahui penahanan itu tidak mengindahkan aspek psikologi terhadap anak. Pengalaman itu pasti tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup," ujarnya.

Oegroseno menilai sumber masalah ini ada pada sosok Budi Gunawan dan Budi Wiseso. Kedua perwira tinggi itu dinilai telah mencoreng wibawa instusi kepolisian untuk tujuan yang bersifat politis. "Saya meminta presiden menjaring ulang Kapolri yang baru. Tidak usah ditunda-tunda. Calon kapolri bermasalah kok masih dipertahankan. Bisa rusak institusi polri nantinya," katanya. (tempo)

LokalZone - Sejak beberapa bulan terakhir, wilayah Desa Celukan Bawang, Desa Tinga-Tinga dan Desa Pengulon didatangi sejumlah pekerja asing yang berasal dari Negara China untuk bekerja di Proyek PLTU Celukan Bawang, namun dari hasil Razia yang dilakukan Jajaran Polres Buleleng ditemukan adanya puluhan Warga China itu tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja maupun tinggal di Indonesia. 

Hal ini membuktikan betapa lemahnya pengawasan terhadap para pekerja asing di Buleleng oleh pihak-pihak yang mestinya bertanggung jawab menangani masalah ini sedangkan dari pihak Kepolisian sendiri mengaku tidak bisa memberikan penindakan karena yang lebih berhak dan memiliki kewenangan dalam penanganan tersebut adalah pihak Imigrasi.

Walau demikian Kapolres Buleleng AKBP Kurniadi ditemui usai kegiatan Sertijab di Mapolres Buleleng, Jumat (23/1/2015) kemarin, mengaku akan tetap melakukan pola pengawasan untuk mengetahui secara pasti keberadaan orang asing tersebut berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Langkah selanjutnya kita lapor kepada pihak terkait, termasuk kepada Bapak Bupati tentang pengunaan ijin memperkerjakan tenaga asing-nya, kita didalam aturan undang-undang tidak berhak untuk melakukan penindakan karena itu ada imigrasi, tapi dalam hal ini saya datang kesana karena orang asing yang ada disana tidak tinggal di mess tapi sudah berbaur dengan masyarakat itu yang kita tegakkan, sampai saat ini kita masih mencari data kuantitas dan kualitas data orang asing disana,” papar Kapolres Kurniadi.

Berdasarkan data di Mapolres Buleleng dari ratusan pekerja asing dari China di PLTU Celukan Bawang yang telah di sweeping sebagian besar telah memiliki ijin legal namun juga terdapat puluhan orang asing yang teridentifikasi tidak mengantong ijin kerja dan ijin tinggal sementara, demikian juga ada yang tidak memiliki ijin sama sekali. Bahkan kekawatiran Polisi terkait dengan perlindungan untuk orang asing di Buleleng mulai muncul lantaran para pekerja itu sudah mulai berbaur dengan masyarakat lokal dan tidak memanfaatkan mess yang disediakan PLTU Celukan Bawang.