Bali, Lokalzone - Korem 163/Wira Satya mengingatkan para prajurit TNI di Provinsi Bali untuk menghindari praktik pungutan liar atau pungli dalam mewujudkan lembaga yang bersih.
"Kalau masyarakat kami pecundangi dengan pungli maka mereka tidak respek dengan TNI," kata Komandan Korem 163/Wira Satya, Kolonel Infantri I Nyoman Cantiasa saat menggelar tatap muka dengan awak media di Denpasar, Bali, Senin (17/10/2016).
Perwira yang berasal dari Buleleng, Bali, itu juga mengingatkan kepada prajurit dan jajarannya untuk tetap mengayomi, melindungi dan mengamankan masyarakat.
Ia mengaku bahwa sejauh ini jajaran Korem 163 Wira Satya tidak ada yang terlibat kasus pungutan liar. Meski demikian, pihaknya berjanji akan memberikan sanksi tegas mulai proses hukum dan pemecatan apabila ada oknum TNI yang terbukti melakukan aksi haram itu.
"Pasti akan diproses secara hukum, TNI ada aturan dan batasan bagaimana menerapkan diri di masyarakat. Sanksinya juga pemecatan," ucapnya.
Selain itu ia juga meminta kepada jajaran TNI di Bali agar tertib administrasi agar terhindar dari praktik pungutan liar tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah memberikan instruksi kepada seluruh lembaga dan kementerian baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghentikan praktik pungli.
Instruksi tersebut diucapkan ketika tiga oknum PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta tertangkap tangan melakukan pungutan liar. Selain dipecat, oknum aparatur sipil negara itu juga diancam hukuman pidana.
"Kalau masyarakat kami pecundangi dengan pungli maka mereka tidak respek dengan TNI," kata Komandan Korem 163/Wira Satya, Kolonel Infantri I Nyoman Cantiasa saat menggelar tatap muka dengan awak media di Denpasar, Bali, Senin (17/10/2016).
Perwira yang berasal dari Buleleng, Bali, itu juga mengingatkan kepada prajurit dan jajarannya untuk tetap mengayomi, melindungi dan mengamankan masyarakat.
Ia mengaku bahwa sejauh ini jajaran Korem 163 Wira Satya tidak ada yang terlibat kasus pungutan liar. Meski demikian, pihaknya berjanji akan memberikan sanksi tegas mulai proses hukum dan pemecatan apabila ada oknum TNI yang terbukti melakukan aksi haram itu.
"Pasti akan diproses secara hukum, TNI ada aturan dan batasan bagaimana menerapkan diri di masyarakat. Sanksinya juga pemecatan," ucapnya.
Selain itu ia juga meminta kepada jajaran TNI di Bali agar tertib administrasi agar terhindar dari praktik pungutan liar tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah memberikan instruksi kepada seluruh lembaga dan kementerian baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghentikan praktik pungli.
Instruksi tersebut diucapkan ketika tiga oknum PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta tertangkap tangan melakukan pungutan liar. Selain dipecat, oknum aparatur sipil negara itu juga diancam hukuman pidana.
