Dampak Kenaikan BBM, Sopir Angkot Minta KKS dan Penyesuaian Tarif Kepada DPRD

Lokalzone - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertanggal 18 November yang dilakukan pemerintah mulai dikeluhkan oleh masyarakat lantaran dianggap membebani kehidupan mereka, salah satu yang paling terkena dampak yakni para sopir angkutan umum di Singaraja dengan dikomandoi Ketut Sukrawana langsung ngelurug kantor DPRD Kabupaten Buleleng untuk menyampaikan keluhan dan minta kepada wakil rakyat agar memperjuangkan surat sakti bagi para sopir angkot, sehingga dapat menikmati sejenis bantuan deri pemerintah.

Di ruang pertemuan pimpinan DPRD Buleleng perwakilan sopir angkot yang diterima oleh Kepada Ketua DPRD Kebupaten Buleleng Gede Supriatna dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Buleleng Gede Gunawan A.P. berkeluh kesah bahwa kenaikan harga BBM sangat memberatkan sopir angkot. ”Kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan kami, sementara itu kami tidak mendapat bantuan, seperti bantuan tunai langsung seperti warga yang lain,” ungkap Sukrawana dibenarkan sopir angkot lainnya. 

Bahkan Sukrawana yang akrab disapa Dolar atau Blenyok ini meminta agar diberikan jatah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Presiden Jokowi untuk meringankan beban kenaikan BBM. ”Selama ini kami tidak pernah menerima bantuan seperti BLT. Dan sekarang kami minta agar bapak disini (wakil rakyat,red) membantu kami untuk mendapat surat sakti itu,” tandasnya.

Selain KKS para sopir juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengumumkan penyesuaian tarif angkutan umum. 

Menyikapi keluhan para sopir Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyatakan segera melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan para sopir angkot dapat terdata sebagai penerima BLT. ”Saya akan kordinasikan dengan bupati, sehingga mereka para sopir bisa terdata sebagai penerima KKS,” tandasnya. Sementara itu, terkait penyesuaian tarif angkutan, Kadishub Gede Gunawan menyatakan akan segara melakukan rapat kordinasi dengan Satlantas Polres Buleleng dan Organda.”Secepatnya kita akan lakukan kordinasi,namun demikian secara implisit penyesuaian tarif diperkirakan dengan limit Rp. 7.000,- s/d Rp. 10.000,-,” katanya.