Lokalzone

Bali, Lokalzone - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali pada hari ini, Minggu (25/9/2016). Aksi tersebut digelar memperingati hari Maritim Dunia dan peringatan Puputan Badung ke 110 yang dimulai dari lapangan Puputan Badung menuju Serangan yang di ikuti dengan Penolakan Reklamasi Teluk Benoa.

"Semangat Puputan Badung ini diharapkan mampu mewarisi nilai jiwa merah putih dan sekaligus nilai juang untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang memiliki keberpihakan kepada rakyat dan sekaligus melindungi hak tradisional," kata Nyoman dalam keterangan tertulis, Minggu (25/9/2016).

Nyoman mengungkapkan diantara pengirab bendera terdapat beberapa warga yang dikriminalisasi diantaranya: I Gusti Putu Dharma Wijaya alias Gung Omleth , Putu Agus Wirasmana alias Jimi dan Putu Gent.

"Keikutsertaan 3 warga ini sebagai pemegang bendera kirab dengan jarak tempuh 11 km adalah sebagai jawaban atas tudingan dan fitnah kepada mereka dan menunjukan bahwa mereka sangat cinta NKRI dengan cara berjuang menyelamatkan Teluk Benoa" tegasnya.

Menariknya, kata Nyoman, pelepasan Kirab diawali dengan Tarian dan Puisi dari Cok Sawitri yang mengisahkan Perang Puputan Badung. Lalu dilanjutkan dengan menyanyikna Lagu Indonesia. Pada puncak acara pelepasan, peserta Kirab dilepas oleh tiga orang sesepuh Veteran pejuang kemerdekaan, diwakili oleh Bapak Rugeg (99) yang berasal dari desa Kerambitan Tabanan Bali.

" Sebelum menyerahkan bendera kepada pimpinan barisan kirab, Bapak Rugeg menyampaikan agar warga terus berjuang menyelamatkan Teluk Benoa dari Reklamasi," imbuh Anggota Komisi VI DPR itu.

Sementara itu Kordinator Gerakan ForBali, Gendo Suardana menilai kegiatan itu sebagai penghormatan Masyarakat Bali pada sejarah kebesaran Perang Puputan Badung dalam melawan penjajahan kolonialisme Belanda. Saat ini hal tersebut dimaknai sebagai tekad berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan Teluk Benoa sebagai bagian dari NKRI.

" Semangat Puputan Badung Kami maknai sebagai wujud perjuangan sampai titik darah penghabisan demi menyelamatkan Teluk Benoa dari eksploitasi berupa reklamasi. Ini adalah wujud jiwa nasionalisme Kami yang setia kepada NKRI dengan cara menjaga Teluk Benoa sebagai bagian dari pesisir negara ini," kata Gendo.

"Kegiatan ini sekaligus jawaban bagi fitnah-fitnah keji yang menuding gerakan rakyat Bali tolak reklamasi sebagai gerakan anti NKRI, separatis, menghina bendera negara dan berbagai tudingan lain yang tidak sesuai dengan fakta yang ada," tambahnya.

Lokalzone - Puluhan warga melakukan aksi demo di lokasi proyek PLTU Celukan Bawang, Sabtu (13/12/2014) selain melakukan orasi massa juga membakar ban bekas di depan pintu masuk. Situasi ini terus memanas hingga menembus blokade dari Polsek Celukan Bawang dan memaksa Polres Buleleng menerjunkan Pasukan Pegurai Massa dan Dalmas Sat Sabhara dengan kekuatan Mobil Water Canon. 

Ini merupakan skenario pengamanan dalam rangka simulasi mengantisipasi aksi massa yang dilakukan Jajaran Polres Buleleng bersama Kodim 1609 Buleleng dan Batalyon 900 Raider dalam Simulasi Sistem Pengamanan Massa terkait penolakan warga Kampung Barokah atas pemasangan kabel SUTT.

“Untuk antisipasi saja, celukan bawang ini trade mark nya PLTU, sehingga PLTU menjadi sasaran, apapun yang terjadi kita lakukan pengamanan, disitu apalagi ada warga asing itu harus kita lindungi termasuk juga bangunan-bangunan yang ada PLTU untuk antisipasi ketika masyarakat masuk kesana,” papar Kurniadi didampingi Kasat Reskrim, AKP. I Ketut Adnyana TJ.

Simulasi yang melibatkan TNI ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melakukan penanganan dilapangan apabila tingkat anarkis warga tinggi sehingga Polres Buleleng akan meminta bantuan dari TNI. 

“Simulasi ini sebagai langkah untuk mengetahui langkah-langkah tahapan yang harus dilakukan dan TNI bersikap memback up apabila eskalasinya semakin meningkat dan kekuatan kepolisian ada batasnya, sehingga kita TNI, Kodim dan Batalyon memberikan bantuan kekuatan pengamanan,” papar Dandim Nugroho bersama Dan Yonif 900 Raider, Mayor Inf. Ardiansyah.

Dalam skenario nampak aparat juga melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga yang melakukan aksi pelemparan dan memprofokasi warga untuk bersikat anarkis, termasuk upaya pembebasan warga asing yang sempat disandera para demonstran.

Lokalzone - Tidak sedikit orang yang telah melakukan kritik terhadap tayangan televisi kekinian melalui media sosial, kini para Netter (pengguna internet) dikejutkan dengan kemunculan sebuah rekaman video anak SD yang mempelesetkan lagu Jasamu Guru sebagai kritis atas tayangan tidak mendidik media televisi. 

Dalam lagu plesetan yang diberi judul "TV, Jasamu Tiada....." diunggah ke situs youtube lebih banyak menyoroti tayangan yang tidak mendidik anak-anak maupun siswa sekolah dengan baik, bahkan cenderung mengajarkan hal-hal negatif hanya untuk meningkatkan rating program dan menyaring pendapatan melalui iklan.

Dari berbagai informasi yang dikumpulkan, munculnya video ini dikarenakan karena rasa keprihatinan dari berbagai kalangan termasuk Remotivi, lembaga studi dan pemantauan media khususnya televisi di Indonesia. Hasilnya Remotivi, bersama Hivos, mengajak siswa SD untuk membuat satu video lagu parodi yang bertujuan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang membiarkan tayangan seperti itu di televisi.

Lokalzone - Setelah sopir angkot, kini sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia (API), Kamis (20/11/2014) pukul 10.30 wita melakukan Demontrasi di depan rumah rakyat Buleleng karena menilai kebijakan menurunkan subsidi atau menaikan harga BBM tidaklah tepat dan hanya membuat sengsara rakyat.

Sekitar 13 orang anggota "API" yang terdiri dari beberapa mahasiswa dan non mahasiswa dengan dikomandoi oleh Indra Wijaya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, menyatakan sikap menolak kebijakan kenaikan BBM dan beranggapan bahwa kebijakan pemerintah tidak tepat lantaran saat ini harga minyak dunia justru sedang turun dan  mereka juga beranggapan bahwa kebijakan ini hanya akan menguntungkan para kapitalis asing pasalnya sebagian besar perusahaan minyak baik dari hulu ke hilir lebih didominasi pemain asing.

"Kebijakan menaikan BBM ini jelas hanya menyusahkan masyarakat, harga-harga kebutuhan pokok pasti naik dan tidak menutup kemungkinan pelaku UKM bisa gulung tikar. Rakyat hampir dipastikan akan semakin susah dan melarat, sedangkan pihak yang diuntungkan adalah SPBU perusahaan asing, kebijakan ini jelas pro kapitalis," teriak API.

Lebih lanjut mereka berpendapat untuk mengurangi devisit dan hutang negara seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah berbeda seperti menaikkan pajak perusahaan khusus asing dan melakukan nasionalisasi perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Mendengar permintaan tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara mengatakan sangat mengapresiasi dan menerima penyampaian aspirasi di rumah rakyat dan berjanji akan menampung serta menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenenanang. "Di Buleleng mungkin adik-adik ini yang pertama menyampaikan aspirasi ini, apalagi di beberapa daerah lain juga sudah bermunculan pernyataan sikap menolak kebijakan kenaikan BBM, terimakasih kami akan tampung," papar Susila Umbara.

Lokalzone - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertanggal 18 November yang dilakukan pemerintah mulai dikeluhkan oleh masyarakat lantaran dianggap membebani kehidupan mereka, salah satu yang paling terkena dampak yakni para sopir angkutan umum di Singaraja dengan dikomandoi Ketut Sukrawana langsung ngelurug kantor DPRD Kabupaten Buleleng untuk menyampaikan keluhan dan minta kepada wakil rakyat agar memperjuangkan surat sakti bagi para sopir angkot, sehingga dapat menikmati sejenis bantuan deri pemerintah.

Di ruang pertemuan pimpinan DPRD Buleleng perwakilan sopir angkot yang diterima oleh Kepada Ketua DPRD Kebupaten Buleleng Gede Supriatna dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Buleleng Gede Gunawan A.P. berkeluh kesah bahwa kenaikan harga BBM sangat memberatkan sopir angkot. ”Kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan kami, sementara itu kami tidak mendapat bantuan, seperti bantuan tunai langsung seperti warga yang lain,” ungkap Sukrawana dibenarkan sopir angkot lainnya. 

Bahkan Sukrawana yang akrab disapa Dolar atau Blenyok ini meminta agar diberikan jatah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Presiden Jokowi untuk meringankan beban kenaikan BBM. ”Selama ini kami tidak pernah menerima bantuan seperti BLT. Dan sekarang kami minta agar bapak disini (wakil rakyat,red) membantu kami untuk mendapat surat sakti itu,” tandasnya.

Selain KKS para sopir juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengumumkan penyesuaian tarif angkutan umum. 

Menyikapi keluhan para sopir Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyatakan segera melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan para sopir angkot dapat terdata sebagai penerima BLT. ”Saya akan kordinasikan dengan bupati, sehingga mereka para sopir bisa terdata sebagai penerima KKS,” tandasnya. Sementara itu, terkait penyesuaian tarif angkutan, Kadishub Gede Gunawan menyatakan akan segara melakukan rapat kordinasi dengan Satlantas Polres Buleleng dan Organda.”Secepatnya kita akan lakukan kordinasi,namun demikian secara implisit penyesuaian tarif diperkirakan dengan limit Rp. 7.000,- s/d Rp. 10.000,-,” katanya.

Lokalzone - Pergelaran tajen di wilayah Kelurahan Banyuning dibubarkan Polisi, sejumlah warga yang tidak terima mendatangi Mapolres Buleleng untuk meminta penjelasan dari Kapolres Buleleng lantaran kegiatan itu dianggap merupakan sebuah tabuhrah bahkan sudah meminta permakluman dari sejumlah tokoh masyarakat. 

Masa yang berjumlah sekitar 30 orang berkilah melaksanakan kegiatan tabuhrah tersebut untuk melakukan penggalian dana dalam rangka ulang tahun karang taruna ke-33, "Kami sudah meminta permakluman, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena mayoritas masyarakat Bali melakukan penggalian dana dari tabuhrah, kami sadar itu melanggar hukum, karena terpaksa itu kami lakukan dengan permakluman," ungkap Nengah Sukarta selaku Ketua Karang Taruna Spatika Desa Banyuning kepada Kapolres Buleleng, Jumat (24/10/2014).

Namun dari Kapolres Buleleng AKBP Beny Arjanto yang memantau langsung kelapangan justru melihat kegiatan tersebut sebagai perjudian dan harus didubarkan sesuai undang-undang yang berlaku.

"Ada aturan main, aturan adat salah satunya harus di areal pura, ada perangkat adatnya, dalam rangka upacara keagamaan. Setelah saya cek sendiri ternyata lokasinya diluar pura, jauh. jadi saya simpulkan itu bukan tabuhrah tapi tajen, saya bubarkan sudah untung tidak ada yang ditangkap. Tujuannya positif tetapi mohon caranya diperbaiki, jangan melanggar hukum," papar Kapolres Buleleng AKBP Beny Arjanto didepan para pendemo.

Selain itu masa juga meminta kepada Kapolres Beny Arjanto untuk memberantas segala perjudian yang ada di Kabupaten Buleleng tanpa tebang pilih. mendengar permintaan tersebut Beny Arjanto meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan areal tajen lainnya dan berjanji akan menindaknya dengan tegas. 

"Yang ngasi ijin siapa, saya, ada buktinya. Tidak ada Kapolres Buleleng memberikan ijin judi, berikan informasi kepada kami, saya akan meminta Kapolsek dan Kasat untuk mengecek. Kalau ada dari Kapolsek atau Kasat main-main akan saya laporkan ke Polda untuk dipecat," tegas Beny Arjanto

Suasana panas itu akhirnya cair ketika salah seorang pendemo berteriak meminta bantuan dana untuk kegiatan karang taruna yang akan diadakannya dan Kapolres Buleleng Beny Arjanto langsung menyanggupi untuk memberikan sumbangan seraya meminta kepada panitia untuk bertemu langsung dengannya, mendapat penjelasan tersebut akhirnya masapun membubarkan diri.

Lokalzone - Gelombang penolakan akan RUU Pilkada Tidak Langsung yang saat ini sedang dikebut oleh para wakil rakyat di Jakarta sepertinya tidak pernah padam dengan serangkaian Demonstrasi warga karena menganggap RUU tersebut mengkebiri Hak rakyat dan mencederai nilai-nilai reformasi. 

 

Di Buleleng sedikitnya 100 orang warga dari LSM yang dikordinasikan oleh Antonius Sanjaya Kiabeni, BEM Mahasiswa dengan korlap Kadek Bondan Noviada, KMHDI (Keluarga Mahasiswa Hindu Darma Indonesia) dengan korlap Putu Arya Suarnata, perwakilan Forkomdeslu yang terdiri dari Kepala Desa / Lurah di Buleleng dengan Korlap I Made Suteja  yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Buleleng melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Buleleng dengan meneriakkan yel-yel "Tolak pemilukada tidak langsung yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," teriak para pendemo, Rabu (17/9/2014).

Di depan Kantor Bupati nampak selain para pendemo aparat Kepolisian dari Polres Buleleng mengawal ketat para pendemo yang diterima oleh Wakil Bupati I Nyoman Sutjidra yang juga berharap Pemilihan Kepala Daerah tetap dilaksanakan secara langsung.

Usai didepan kantor Bupati Buleleng masa melanjutkan aksi damai ke DPRD Kabupaten Bulelen dan 20 orang perwakilan massa diterima Ketua DPRD Sementara Gede Supriatna dan Wakil Dewan sementara Ketut Susila Umbara didamping beberapa anggota Dewan, dirtuang gabungan Komisi. 

Dihadapan para wakil Rakyat, merekamenyampaikan aspirasi terkait dengan penolakan akan disahkannya RUU tentang pemilukada Tidak langsung. “Ini tidak sesuai dengan amanat revormasi dan Pancasila terutama sila ke empat, sehingga kita tolak RUU Pemilukada yang membodohi rakyat,” ujar perwakilan BEM.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Buleleng sementara ketut Susila Umbara menegaskan, Pimpinan DPRD yang ada saat ini masih bersifat sementara yang bertugas untuk memfasilitasi pembentukan alat kelengkapan Dewan serta penetapan pimpinan divinitif, “Kita masih pimpinan sementara, tidak untuk memutuskan dan hanya bisa menampung aspirasi yang telah disampaikan. Untuk pembahasan akan dilakukan setelah terbentuknya alat kelengkapan kedepan,” ujar Susila Umbara. Sedangkan Ketua DPRD kabupaten Buleleng mengaku akan menampung aspirasi yang disampaikan, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa didengarkan oleh pihak terkait.

Lokalzone - Sejumlah masa pendukung calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dikomando oleh Ketua DPC Partai Gerindra Jro Nyoman Ray Yusa melakukan aksi damai ke KPU Buleleng, Rabu (6/8/2014) sembari meneriakkan penolakan terhadap kecurangan pemilu.

Masa yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Buleleng Gede Suardana bersama direksi dengan pengawalan ekstra dari aparat Kepolisian. Kepada KPU mereka yang tergabung dalam GASOS (Gerakan Solidaritas Sosial) ini mempertanyakan adanya pembukaan surat suara oleh KPU di daerah lain.

Menyikapi pertanyaan tersebut Gede Suardana dengan tenang memberikan jawaban bahwa hal tersebut memang merupakan instruksi dari KPU pusat dan legal untuk dilaksanakan. "Seluruh KPU Daerah memang mendapat instruksi untuk menyiapkan alat bukti yang akan digunakan di persidangan, alat bukti tersebut semuanya ada di dalam kotak suara. Karena itu KPU RI membuat surat edaran untuk membuka surat suara untuk membuka kotak suara dengan disaksikan Panwaslu, Saksi-saksi pasangan calon dan aparat Kepolisian. Jika prosedur ini sudah ditempuh hal ini merupakan hal legal," jelas Gede Suardana.

Lebih lanjut dirinya juga mengungkapkan bahwa KPU Buleleng sangat mendukung surat edaran tersebut namun karena disini tidak mendapat gugatan pihaknya tidak ikut membuka kotak suara. "Kami KPU Daerah Buleleng mendukung surat edaran dari KPU RI, terkait di Buleleng karena kami tidak mendapat gugatan kami tidak membuka kotak suara bahkan mengeser surat suara," papar Gede Suardana.

Dilain pihak walau mengakui proses Pemilu khususnya di Buleleng sudah berjalan dengan baik Jro Nyoman Ray Yusa tetap meminta kepada semua pihak agar kedepan pemilu bisa berjalan dengan lebih baik tanpa campur tangan pejabat setempat. "Hasil pemilu ini sangat dipengaruhi oleh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, ini yang harus kita hilangkan. Kedepan kami menagih siapapun yang menjadi pejabat supaya tidak mengarahkan dan mempengaruhi warga," kata Ray Yusa.

Namun dirinya mengaku tetap akan menghormati apapun hasil dalam persidangan di MK, "Kami berharap hasilnya betul-betul untuk kepentingan rakyat, MK yang akan menentukan. Apapun hasilnya kita hormati," papar Ray Yusa.

Lokalzone - Surat Edaran Bupati Buleleng No. 4306 tahun 2012 tanggal 2 November 2012 tentang larangan untuk mengambil dan memungut daun cengkeh serta kebijakan penutupan investasi dibidang usaha Industri Penyulingan Daun Cengkeh sepertinya kembali mendapat perlawanan dari sejumlah warga yang dirugikan. 

Pagi tadi, Senin (16/12/2013) sekitar dua puluh lima orang yang bergelut di bidang usaha penyulingan daun cengkeh dengan dikomandoi oleh Made Sumardin dan Jro Made Sudana mendatangi kantor DPRD Kabupaten Buleleng untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Kedatangan sejumlah pengusaha daun cengkeh tersebut diterima oleh ketua komisi B DPRD Kabupaten Buleleng Mangku Budiasa. Dalam pertemuan tersebut diketahui perwakilan pengusaha penyulingan cengkeh singaraja menginginkan agar pihak DPRD mengkaji ulang Perda No. 2 tahun 2012 Kabupaten Buleleng tentang Perizinan serta melakukan kajian teknis dan akademis terhadap JAP (Jamur Akar Putih) yang menyerang pohon cengkeh.

Aksi demontrasi sejumlah warga tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian hingga akhirnya membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari pihak DPRD.

Lokalzone - Aksi pertama dilakukan oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan eksponen masyarakat Buleleng. Dibawah kordinator Ketut Yasa, Suliong, Dewa Ardita dan Wayan Regog aksi ini bergerak dari Jalan Tasbih Singaraja menuju Kejaksaan Negeri Singaraja. Mereka membawa spanduk dan pamflet bertuliskan Bersihkan koruptor dari bumi Panji sakti, Tangkap dan tahan koruptor jangan hanya wacana, Ini Ijinku Mana Tindak Lanjutmu  dan jangan Lindungi Koruptor, di halaman kejaksaan mereka melakukan orasi. 

Massa dibawah pengawalan kepolisian akhirnya diterima di halaman kejaksaan negeri Singaraja oleh kasi intel kejari anyar Wayan Sutarta. Negosiasi dilakukan dan kasi intel mempersilahkan perwakilan warga menemui kejari namun tawaran itu ditolak oleh warga.  Mereka menginginkan agar kajari Cok Anom Susilayasa menerima mereka tanpa perwakilan. Warga menanyakan sejumlah kasus korupsi yang tengah ditangani oleh kejaksaan negeri singaraja. "Kedatangan kami bertujuan untuk meningatkan Kejaksaan agar mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di kabupaten Buleleng. Pasalnya ada kasus korupsi yang ijin Gubernur telah turun tapi sepertinya tidur," ungkap koordinator Ketut Yasa.

Menanggapi pernyataan itu Kasi Pidsus Wayan Suardi menjelaskan bahwa kejaksaan terus bekerja mengumpulkan alat bukti. bahkan saat ini kejaksaan tengah meminta pendapat para ahli hukum tata niaga, notaris dan hukum pidana pada sejumlah perguruan tinggi.

Sementara itu di tugu singa ambara raja juga berlangsung kegiatan orasi dari warga penggiat anti korupsi di buleleng. Dibawah kordinator Antonius  Sanjaya Kiabeni, Wayan Purnamek dan Karang Sadnyana mereka meneriakkan pernyataan anti korupsi. Mereka mendukung langkah penegak hukum untuk memberantas korupsi di Buleleng.

Kejaksaan negeri singaraja juga melakukan peringatan hari anti korupsi sedunia. Hanya saja peringatannya dilakukan tanpa orasi namun dengan membagikan brosur kepada pengguna jalanraya di Jalan Dewi sartrika singaraja. "Kami bagi-bagi brosur kepada warga masyarakat agar warga ingat akan bahaya laten korupsi," ungkap Kajari Cok Anom Susilayasa. (bulelengroundup)

Lokalzone - Aksi pemblokiran jalan oleh warga Sumber Kelampok, Gerokgak, Buleleng dikeluhkan para sopir Gilimanuk-Singaraja. Aksi tersebut mengganggu aktifitas pekerjaannya. Banyak sopir yang memarkir kendaraanya di pinggir jalan berjam-jam.

Aksi pemblokiran jalan oleh warga, berimbas terhadap kehidupan sopir angkutan umum dan truk. Akibatnya mereka tidak bisa melintas di jalur Gilimanuk-Singaraja. Sambil menunggu jalan dibuka, sopir memarkir kendaraanya di pinggir jalan.

“Kami sangat dirugikan dengan aksi ini. kami sudah menunggu dari jam 11, semestinya sudah balik dari singaraja jam segini(pukul 15,00 wita red) sudah dirumah dinegara.” keluh Sulaeman sopir truk dari Negara, Jembrana, Kamis (8/11/2013).

“Protes sih protes tapi jangan mengorbankan masyarakat banyak, kami juga butuh makan punya anak dan keluarga. kalau begini bagaimana kami bisa dapat setoran untuk makan,”ujar Komang Jati yang diiakan sopir lainnya.

Para sopir juga sangat menyayangkan aparat keamanan dan pemerintah tidak bisa bertindak tegas. “Semestinya aparat petugas dan pemerintah bisa memberikan rasa aman kepada kami rakyat kecil, kenapa penutupan jalan umum justru dibiarkan sehingga banyak warga yang dirugikan.” keluh Jati.

Bagi kendaraan barang ukuran sedang dan kecil, serta kendaraan pribadi masih bisa melalui jalur alternatif melewati Pekutatan-Pupuan, namun jalur tersebut tidak bisa di lalui kenderaan truk besar dan tronton sehinga sopir truk memilih memarkir kendaraannya di pinggir jalan. (bd)

Lokalzone - Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur dipadati oleh ribuan buruh. Mereka bermaksud untuk menuntut kenaikan upah menjadi Rp 3.7 juta per bulan.

Anehnya, diantara kerumunan buruh yang konvoi menggunakan sepeda motor itu ada salah seorang buruh yang kedapatan menunggangi sebuah moge sport Kawasaki Ninja 250. Bagaimana tidak aneh, di situs resmi kawasaki Motor Indonesia (KMI) satu unit motor baru Kawasaki Ninja 250 ini dibanderol harga Rp 52.9 juta OTR JADETABEK.

Berdasarkan lansiran oleh merdeka.com, Jum'at (01/11), pemilik moge yang diketahui bernama Taufiq mengaku kalau motor tersebut didapatnya dari hasil kredit.

Pria lajang tersebut juga menuturkan kalau gajinya sekarang yang sebesar Rp 2.5 juta per bulan tidak cukup untuk menutupi biaya kredit motor. ""Kalau gaji kita jadi Rp 3,7 juta kan, jadi gak perlu lah nyari-nyari lemburan lagi. Kreditan motor juga aman sebesar Rp 1,5 juta selama tiga tahun setengah," jelas Taufiq.

Dengan kata lain, alasan dibalik permintaan kenaikan gaji Taufiq menjadi Rp 3.7 juta per bulan itu dikarenakan oleh kredit moge miliknya yang tinggi. Apa komentar Anda mengenai hal ini?

(otosia)

Lokalzone - Ratusan warga yang berasal dari enam desa di Kecamatan Seririt dan Busungbiu, Rabu (30/10/2013) pagi mendatangi Kantor Bupati Buleleng dan mendesak Pemkab Buleleng untuk mempercepat proses pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan yang sebelumnya dijanjikan akan cair sebelum Hari Raya Galungan.

Aksi yang dikomando Nyoman Suandana mendapat pengawalan polisi secara ketat dari Polsek Busungbiu dan Polres Buleleng, bahkan ratusan warga sempat tertahan dipintu gerbang utama Pemkab Buleleng, namun akhirnya diijinkan masuk dan berkumpul di Halaman Parkir Timur Kantor Bupati Buleleng, sedangkan delapan orang perwakilan warga langsung diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang juga Ketua Tim Pembebsab Lahan Waduk Titab.

“Kami hanya ingin mempertanyakan, kapan sebenarnya bisa cair. Jangan kami hanya dijanji-janjikan saja. Pertama kami sudah mau nego 15 juta sampai 10 juta rupiah. Tapi proses pencairannya berbelit-belit sekali,” ujar Suandana.

Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka ,emgatakan, proses pencairan dana telah dipersiapkan dan direncanakan akan dilakukan kamis hari ini di Gedung Laksmi Graha Singaraja, hanya saja dana pencairan yang dibayarkan baru bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dan APBN.

“Untuk yang diakomodir provinsi, mohon maaf tidak bisa bersamaan. Kami sudah mendesak supaya bisa bersama-sama, tapi ini karena proses administrasi, ya masyarakat harus mengerti juga. Kalau ada yang mempersulit, nanti akan kami konsinyasi ke pengadilan, supaya bisa segera cair,” tegas Puspaka.

Terkait anggaran dana dari APBD Propinsi Bali untuk pembebasan lahan belum bisa dicairkan akibat masih terganjal dengan administrasi, demikian juga masih ada 27 warga yang bermasalah lantaran belum melengkapi administrasi maupun terjadi kesalahan penulisan. (bulelengroudup)

Lokalzone - Ratusan jurnalis Surabaya berunjuk rasa di depan Kantor Walikota Surabaya pada Jumat (18/10/2013) siang. Para pendemo ini menilai Walikota Surabaya Tri Rismaharini sewenang-wenang pada jurnalis.

Selain membentangkan beberapa spanduk berisi tuntutan-tuntutan, para pendemo juga melakukan orasi di depan Balai Kota Surabaya. Tuntutan mereka diterima oleh Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan dan berjanji akan menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut ke Walikota Surabaya.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun pucuk kemarahan para wartawan ini dipicu oleh ulah Tri Rismaharini yang diketahui telah memaki-maki wartawan media nasional, Ilham Wancoko, karena telah menulis soal mobil dinas Pemkot Surabaya di hadapan wartawan lain dan pejabat pemkot.

Bahkan di lingkup Pemkot Surabaya, Wali Kota perempuan ini dikenal kerap mencaci siapapun yang dianggap tidak cocok dengannya.

Namun demikian aksi unjuk rasa tetap berjalan dengan tertib dengan pengamanan ketat dari personel gabungan Polrestabes Surabaya dan Polsek Genteng Surabaya. (hp)

Sawan – Nasib apes rupanya lebih berpihak kepada 3 pelaku pencurian bunga cengkeh yang terjadi di Dusun Dangin Yeh Desa Giri Emas Kecamatan Sawan akhir pekan lalu (sabtu, 7/9) sekitar pukul 06.16 wita. Alih-alih mendapatkan hasil dari mencuri bunga cengkeh, ketiganya kini harus berurusan dengan pihak berwajib. 

Singaraja, Ketidakhadiran Bupati Buleleng beserta 6 orang Bupati saat kegiatan Musrembang Provinsi Bali pada tanggal 1 April 2013 lalu rupanya membuat beberapa kelompok masyarakat gerah dan melancarkan aksi demo ke kantor bupati Kamis (4/4/2013). Kelompok masyarakat yang menyebut dirinya Banzer Kabupaten Buleleng dan dikomando oleh Gede Swadarmayasa alias Regog, awalnya berkumpul di taman kota singaraja dan melakukan long march ke kantor bupati.