Lokalzone - Komisi DPRD Buleleng memprotes sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang belum lama ini melakukan
promosi pariwisata ke luar negeri. Komisi B berpendapat dana promosi itu
bisa dialihkan untuk perbaikan objek wisata.
Hal itu terungkap ketika rapat kerja Badan Anggaran DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemkab Buleleng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, Rabu (13/11) kemarin. Ketua Komisi B DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, promosi ke luar negeri itu kurang efektif. Menurutnya, dana promosi ke luar negeri masih bisa dialihkan untuk penataan objek wisata lain. "Sehingga dapat berdampak langsung terhadap pendapatan daerah," katanya.
Menurut Mangku Budiasa, banyak objek wisata yang masih memerlukan anggaran perbaikan seperti Air Terjun Gitgit, Stop Over Wanagiri, Munduk, Lovina, Air Sanih, dan Batuampar. Untuk itu, ia menyarankan agar tahun depan, Pemkab tak perlu melakukan promosi keluar negeri. "Tidak usah promosi keluar negeri lagi. Saya minta tahun depan, 2014, stop promosi keluar negeri," katanya.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Buleleng Ketut Warkadea usai rapat kerja, menegaskan dana promosi ke luar negeri itu tidak bisa dialihkan ke program lain. Karena dana promosi ke luar negeri itu berasal dari dana bagi hasil PHR yang diberikan Pemprov Bali. "Dana itu ada untuk penataan destinasi wisata, ada untuk promosi ke luar negeri. Kalau tidak ada promosi, naif sekali kita dikasih dana provinsi, malah tidak dipakai," katanya.
Warkadea mengatakan, Disbudpar Buleleng akan tetap melakukan promosi ke luar negeri, selain juga melakukan promosi di dalam negeri. "Kalau ada undangan dan dana bagi hasil PHR, promosi itu tetap harus dilaksanakan," ujarnya. (bp)
Hal itu terungkap ketika rapat kerja Badan Anggaran DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemkab Buleleng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, Rabu (13/11) kemarin. Ketua Komisi B DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, promosi ke luar negeri itu kurang efektif. Menurutnya, dana promosi ke luar negeri masih bisa dialihkan untuk penataan objek wisata lain. "Sehingga dapat berdampak langsung terhadap pendapatan daerah," katanya.
Menurut Mangku Budiasa, banyak objek wisata yang masih memerlukan anggaran perbaikan seperti Air Terjun Gitgit, Stop Over Wanagiri, Munduk, Lovina, Air Sanih, dan Batuampar. Untuk itu, ia menyarankan agar tahun depan, Pemkab tak perlu melakukan promosi keluar negeri. "Tidak usah promosi keluar negeri lagi. Saya minta tahun depan, 2014, stop promosi keluar negeri," katanya.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Buleleng Ketut Warkadea usai rapat kerja, menegaskan dana promosi ke luar negeri itu tidak bisa dialihkan ke program lain. Karena dana promosi ke luar negeri itu berasal dari dana bagi hasil PHR yang diberikan Pemprov Bali. "Dana itu ada untuk penataan destinasi wisata, ada untuk promosi ke luar negeri. Kalau tidak ada promosi, naif sekali kita dikasih dana provinsi, malah tidak dipakai," katanya.
Warkadea mengatakan, Disbudpar Buleleng akan tetap melakukan promosi ke luar negeri, selain juga melakukan promosi di dalam negeri. "Kalau ada undangan dan dana bagi hasil PHR, promosi itu tetap harus dilaksanakan," ujarnya. (bp)
