Lokalzone

Lokalzone - Bantargebang juga menjadi perhatian bagi bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan. Warga yang menerima kunjungan Anies sempat mencurahkan isi hati ke mantan Mendikbud tersebut.

"Saya minta tolong pak bagaimana anak saya bisa sekolah gratis tanpa memikirkan biaya sepeserpun. Saya minta dikhususkan TK khusus gratis di Bantargebang," ujar Ibu Ida (46) di Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Sabtu (15/10/2016).

Selain pendidikan gratis, warga juga meminta program kesehatan gratis. Sedikit terkejut mengenai banyaknya permintaan dari warga, Anies Baswedan mengingatkan bahwa dirinya mencalonkan diri di DKI Jakarta.

"Terima kasih ibu-ibu, saya sebenarnya mencalonkan di Jakarta bukan Bekasi," ujarnya seraya tertawa.

Namun dirinya mengatakan bahwa warga tidak perlu risau dengan pendidikan gratis. Karena sejak 2011 sudah ada program pendidikan yang digagas dari pemerintah.

"Ada program desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ada progaram Kartu Indonesia Pintar yang bisa digunakan untuk menunjang dana pendidikan secara tidak langsung. Sebagai keluarga miskin pasti akan dapat," jelas Anies.

Anies menyatakan bahwa datang ke Bantargebang karena peduli. Apabila terpilih nanti, dia akan mengakomodir permintan warga.

"Saya sebenarnya ke sini untuk mendengar. Karena kami peduli dengan masyrakat di Bantargebang. Apabila ditugaskan (sebagai gubernur) akan lebih saya pikirkan," janji Anies.

Lokalzone - Arcandra Tahar yang sempat dicopot dari kursi Menteri ESDM karena persoalan paspor AS kini dilantik Presiden Jokowi jadi Wamen ESDM. Bagaimana tanggapan Arcandra?

"Seperti yang pernah saya ucapkan, semoga niat saya pulang diluruskan kembali. Di manapun ditetapkan dan ini adalah keputusan terbaik yang diambil oleh Pak Presiden dan saya siap mengabdi di mana pun dan kapan pun," kata Arcandra kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

"Sekali lagi niat saya pulang dilurusan dan konsekuensi sebagai orang Indonesia yang bersedia untuk pulang dan megabdi untuk bangsa dan negara," imbuhnya.

Arcandra pun siap bekerjasama dengan Ignasius Jonan yang baru saja dilantik jadi Menteri ESDM. "Kita akan bekerjasama dalam revitalisasi bidang energi," katanya.

Mereka berdua ternyata sudah bertemu sejak bulan lalu. Keduanya sudah menyusun program kerja bersama.

"Ya sudah bertemu satu bulan yang lalu bicara secara umum," kata Jonan di tempat yang sama.

Buleleng, Lokal-zone.com - Mengacu pada rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih awal dilakukan dari perencanaan awal, dimana Pilkada 2017 secara serentak akan dilakukan pada bulan mei mendatang yang diawali dengan pembentukan PPK dan PPS. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng Gede Suardana didampingi Komisioner Nyoman Cakra Budaya, Kamis (17/3/2016) di Sekretariat KPU Buleleng.

“Seyogyanya Pilkada dimulai di bulan juni 2016 tetapi berdasarkan rancangan baru yang disusun oleh KPU RI, maka tahapan akan dimulai di bulan mei, artinya lebih awal satu bulan jika merujuk pada PKPU Pilkada serentak tahun 2015. Yang paling awal adalah pembentukan PPK dan PPS dimulai di bulan mei, jadi tahapan Pilkada dimulai di bulan mei, artinya tahapan Pilkada 2017 berlangsung hampir 10 bulan dari bulan mei 2016 hingga bulan pebruari 2017,” papar Gede Suardana.

Rancangan PKPU yang tinggal menunggu pengesahan itu juga memberikan imbas majunya jadwal tahapan pada Pilkada Buleleng 2017, “Terkait dengan rancangan ini maka ada perubahan-perubahan, susulan lainnya yaitu tentang pengumuman dan penyerahan dukungan calon perseorangan dimulai lebih awal dibanding yang sudah kita sampaikan sebelumnya,” ujar Suardana.

Dalam rancangan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2017, dibulan maret 2016 hingga Pebruari 2017 dilakukan sosialisasi dan Bimtek, kemudian 30 April 2016, KPU akan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kemudian 30 mei hingga 29 juni akan dilakukan Pembentukan PPK dan PPS.

“Rancangan PKPU ini juga mengeser jadwal Pengumuman Penyerahan dukungan perseorangan ke KPU Kabupate Buleleng 24 Juni hingga 12 Juli dan kemudian penyerahan dukungan persorangan 16 hingga 20 Juli kemudian KPU akan melakukan rekap dukungan persorangan dari 21 hingga 24 Agustus,” papar Ketua KPU Buleleng.

KPU Buleleng menurut rencana berdasarkan rancangan PKPU akan membuka pendaftaran Pasangan Calon yang diusung persorangan atau independent maupun parpol pada 28 hingga 30 Agustus 2016 dan sebelumnya akan dilakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 21 hingga 27 Agustus.

“Setelah dilakukan tanggapan dan masukan serta penelitian syarat bagi pasangan calon sejak didaftarkan hingga 5 September, pada 30 September KPU akan melakukan penetapan pasangan calon,” ujar Suardana.

Sementara proses pengundian nomor urut pasangan calon direncanakan akan dilakukan KPU Buleleng pada 1 Oktober dan dilanjutkan dengan masa kampanye yang dimulai 4 oktober 2016 hingga 11 Pebruari 2017, “Masa kampanye rentangnya lebih lama satu bulan, jika pada Pilkada 2015 hampir tiga bulan sekarang penuh empat bulan masa kampanye,” paparnya.

Punggut hitung Pilkada Buleleng 2017 di setiap TPS akan dilakukan pada 15 Pbruari 2017, kemudian melakukan rekapitulasi secara berjenjang hingga ke PPK sampai 22 Pebruari dan KPU Buleleng akan melakukan rekap total dari 22 hingga 24 Pebruari 2017.

Buleleng, Lokalzone.com - Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, menegaskan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup pemerintahan Provinsi Bali untuk tidak terlibat politik praktis, Kamis (3/3/2016).

Hal tersebut disampaikan saat dikomfirmasi mengenai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali yakni Ketut Rochineng, yang digadang-gadang menjadi bakal calon Bupati dari dua partai politik.

Pastika mengaku membenarkan sempat memberikan ijin kepada Rochineng untuk pulang ke kampungnya di Kabupaten Buleleng pada waktu sedang libur kantor. Meskipun Pastika mengetahui kegiatan Rochineng pulang kampung untuk kegiatan sesuatu, namun bertemu dengan orang-orang bukanlah suatu hal yang patut dipermasalahkan sepanjang tidak berpolitik praktis.

Hal tersebut disampaikan Pastika usai melakukan kunjungan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bali Bandara, Rabu (2/3/2016).

Dikatakan, belum ada restu politik untuk Rochineng untuk menjadi salah satu kandidat Bupati maupun Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Buleleng.

“Selama tidak melakukan politik praktis, itu tidak masalah. Dia (Rochineng) kan masih jadi pengawai negeri dan tidak boleh seorang PNS berpartai sebab aturannya harus netral. Dia (Rochineng) kan biasa kumpul dengan masyarakat dan bertemu orang-orang jika pulang kampung. Jadi, itu tidak masalah,” ujar Pastika.

Ketut Rochineng merupakan salah satu kandidat yang secara aklamasi sempat dideklarasikan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat. Kesiapan kedua partai tersebut terungkap dalam pertemuan yang berlangsung di restoran cozy resto yang ada di kawasan Pantai Penimbangan Panji, Kota Singaraja.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Partai Golkar Buleleng, Nyoman Sugawa Korry, dan ketua Partai Demokrat Buleleng, Luh Gede Herryani. Bukan hanya itu, pertemuan juga turut dihadiri oleh Ketua Partai Gerindra Buleleng, Nyoman Rai Yusa.

Dalam pertemuan tersebut, Rochineng mengaku siap untuk maju sebagai kandidat Bupati Buleleng dari Koalisi Bali Mandara (KMB) yang terdiri dari beberapa partai pemenang saat pencalonan Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali.

Ironisnya, partai Gerindra Buleleng dan Hanura yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ternyata belum memberikan signal dukungan untuk mengusung Rochineng. Bahkan, pernyataan tegas muncul dari Bendahara DPC Gerindra Buleleng, Kadek Sucita, yang mengaku masih tetap pada rencana awal untuk berusaha membawa kader partai menjadi  kandidat yang bertarung nanti.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPC Hanura Buleleng, Kadek Doni Riana, yang mengaku masih fokus untuk melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab). Dimana, Doni yang kesehariannya adalah seorang pengacara aktif menyatakan potensi berkoalisi tentu ada dalam pertarungan Pilkada Buleleng 2017 nanti.

Bahkan, nama Doni Riana pun sempat mencuat kedalam deretan nama politisi muda asal Buleleng yang digadang-gadang sebagai Wakil Bupati Buleleng untuk berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan lewat jalur independen.

Pasalnya, gerakan simpatisan mantan ketua DPRD Kabupaten Buleleng tersebut mulai menunjukan aksi dalam bentuk gerakan solidaritas yang bernama “Sahabat Sukrawan”.

LokalZone -  Gong Pemilukada Jembrana yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015 ini, mulai ditabuh. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Dana Pemilukada antara Bupati Jembrana I Putu Artha dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana IGN Agus Darmasanjaya di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Gede Gunadnya mengungkapkan, untuk keperluan KPU, melalui APBD induk Tahun Anggaran 2015 dialokasikan dana mencapai Rp. 10,3 Milyar. Tidak itu saja Pemkab Jembrana juga mengalokasikan anggaraan sebesar Rp. 1,5 Milyar untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Rp. 900 juta untuk Kepolisian Resort Jembrana dan Rp. 300 juta untuk Kodim 1617 Jembrana. Sehingga totalnya mencapai Rp. 13 Milyar.

Penandatanganan Perjanjian Hibah yang disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Jembrana I Ketut Sugiasa, seluruh Komisioner dan Panwaslu itu berlangsung sederhana. Bupati Jembrana I Putu Artha menegaskan, kesuksesan, kelancaran dan keamanan Pemilukada Jembrana sudah menjadi komitmen Pemkab Jembrana. "Jadi tidak perlu ada keraguan karena anggarannya sudah kami siapkan pada saat APBD 2015 diketok palu," tegas Artha, Selasa (21/4/2015) kemarin.

Lanjut Bupati, pihaknya berupaya untuk mempercepat penyerahan dana hibah agar Pemilukada berjalan dengan baik, hanya saja harus melalui proses dan tahapan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang mengatur. "Saya tidak ingin cerita lalu terulang kembali hingga KPU bermasalah" jelas Artha. Ia menjelaskan awalnya anggarannya bersifat gelondongan sebesar Rp. 13 Milyar, karena harus dibedakan antara anggaran KPU dengan Panswalu, Polres dan Kodim, maka harus dilakukan pemilahan.

Terkait dengan kekurangan anggaran yang diajukan KPU Jemrbana sebesar Rp. 1,1 Milyar, Bupati Artha berkomitmen untuk menambahkan kekurangan tersebut pada Anggaran Perubahan 2015. "Saya tegaskan, tidak ada alasan untuk mengulur-ulur apalagi menghambat pencairan dana Pemilukada" tegasnya. Artha juga menyampaikan selamat bekerja kepada KPU, Panwaslu, Polres dan Kodim. "Mudah-mudahan Pemilukada Jembrana 9 Desember ini, berjalan dengan sukses, tidak ada gejolak dan semua harus ikut mensosialisasikan," harap Artha.

Sementara itu Ketua KPU Jembrana IGN Agus Darmasanjaya mengatakan, Pemkab Jembrana sudah menyatakan komitmennya untuk membantu pelaksanaan Pemilukada dan sudah menjadi tanggunjawab KPU untuk mensukseskan. "Kami berharap seluruh masyarakat ikut mensosialisasikan proses dan tahapan Pemilukada di Jembrana," kata Darmasanjaya.

LokalZone - Ada pemandangan berbeda yang terjadi hari ini, Minggu (29/3/2015) di Desa Penglatan, Kec. Kab. Buleleng dimana masyarakat untuk pertama kalinya ikut berperan serta dalam pemilihan Kelian Desa Pakraman Penglatan. Sebelumnya pengangkatan Kelian Desa selalu mengikuti dresta, dimana Desa hanya menerima calon tunggal yang diserahkan dari lingsehan / Dadia Pasek Gelgel Purwe Werdhiyanya secara turun temurun. 

lokalZone - Rapat mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD berakhir ricuh. Ahok mengungkapkan, kemarahan yang terjadi di dalam rapat mediasi sengaja dilakukannya. Ini bermula ketika dirinya menunjuk Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi untuk menjelaskan soal pengadaan Uninterruptable power supply (UPS).

Ahok menuturkan sebelum rapat antara dirinya dengan DPRD DKI yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Yuswandi A Tumenggung, ditutup, Yuswandi meminta Basuki dan Ketua DRPD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menyampaikan kesimpulan terakhir. Namun belum selesai mantan Bupati Belitung Timur ini melanjutkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan, Ahok melakukan diskriminasi.

Kericuhan rapat mediasi yang berlangsung tertutup tersebut terekam dalam video berjudul '05 Mar 2015 Rapat Fasilitasi mediasi evaluasi RAPERDA TA 2015 CAM2/2'. Rekaman tersebut diunggah oleh channel Pemrov DKI pada 5 Maret 2015.

Saat kericuhan terjadi, beberapa anggota DPRD meneriaki Ahok sebagai preman. Tidak cuma menyebut mantan Bupati Belitung Timur ini sebagai preman. Anggota DPRD bahkan meneriaki Ahok anjing. Teriakan tersebut terjadi setelah rapat mediasi selesai yang terekam pada menit kelima.

"Gubernur memalukan. Gubernur anjing. Gubernur bangsat," teriak salah satu anggota DPRD.

Berikut video lengkap satu jam anggota DPRD teriaki Ahok dengan kata 'preman' dan 'anjing'.

LokalZone - Anggota Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tubagus Arif membantah telah memaki Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata kasar saat pertemuan mediasi di Kementerian Dalam Negeri. Namun Arif mengaku memang sempat berteriak sambil merekam kejadian itu dengan handphonenya.

"Saya bilang kepada teman-teman SKPD, Ahok enggak pantes jadi gubernur," ujar Arif ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (6/3).

Berikut penjelasan Tubagus Arif perihal perkataan kasar yang muncul saat mediasi:

Bagaimana bisa muncul perkataan kasar itu?

Ya memang itu respons dari para peserta ketika menyikapi apa yang disampaikan Ahok. Jadi kan setelah pembahasan itu dilakukan, dimediasi kemendagri cukup baik. Ada pertanyaan (kepada Ahok) jadi sebenarnya, siapa yang sesuai dengan prosedur UU, siapa yang tidak sesuai kewenangan, misalkan salah satunya (penyerahan APBD) dari Sekda terhadap Sekjen (kemendagri). Bukannya dewan yang melanggar UU.

Dua, bagaimana ketika Ahok pengadaan truk sampah 2014 (disebut) anggota dewan mencoret, ternyata tidak.

Dan dijawab, ketika selesai sekjen ini menyerahkan kepada dua belah pihak, dan berikan Ahok bicara.

Kemudian, ditanya Lulung bahwa SKPD sudah dikondisikan, (lurah, camat, dan wali kota) tanda tangan segala macam. Akhirnya Ahok marah-marah ungkit APBD 2014 dan 2015.

Ketika dia (Ahok) marah pada wali kota Jakbar langsung instruksi yang lain (untuk menjawab pertanyaan) itu langsung kita bilang lagi dibahas, jangan begitu (marah-marah). Kebetulan saya ngerekam.

Dan saya merekam langsung, waktu Ahok selesai bicara langsung instruksi semua. Ketika saya nyorotin, langsung diambil alih oleh sekjen. Ini sangat memalukan sekali.

Saya bilang kepada teman-teman SKPD, Ahok enggak pantes jadi gubernur! (merdeka)

LokalZone - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengaku TNI tidak akan ikut campur dalam persoalan yang dialami KPK dan Polri. Bagi dia, masalah itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden.

Saat melakukan kunjungan kerja di Makodam II Sriwijaya Palembang, Ryamizard mengatakan, sejauh ini tidak ada instruksi untuk menurunkan TNI dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa dua instansi penegak hukum itu. Sebab, jika TNI ikut campur, bukan tidak mungkin masalahnya akan semakin runyam dan menjadi konflik segitiga.

"(Polri-KPK) bukan urusan TNI. Kalau TNI ikut, malah tambah ribut lagi, malah jadi konflik segitiga," ungkap Ryamizard, Jumat (13/2/2015).

Menurut dia, persoalan itu harus segera diselesaikan. Sebab, kedua instansi itu harus dijaga eksistensinya sehingga dapat menegakkan hukum secara optimal.

"Kita kan ada presiden yang menangani. Kedua-duanya harus dijaga, bukan salah satu," ujarnya. (merdeka)

LokalZone - Pemilik satu unit apartemen The Capital Regency, Supriansyah diminta penyidik Bareskrim Polri, memberikan keterangan sebagai saksi dalam aduan kasus 'Rumah Kaca Abraham Samad'. Supriansyah merasa terganggu dengan panggilan Bareskrim Polri.

"Saya enggak tahu kalau pertemuan itu berbuntut seperti ini. Saya jadi susah, banyak kegiatan saya terbengkalai dengan menghadiri panggilan polisi ini. Saya dipanggil sebagai saksi," ujar Supriansyah di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2015).

Supriansyah menuturkan, Abraham Samad meminjam satu unit apartemennya sekitar bulan Maret-April 2014. Namun, ia tak tahu perihal apa bahasan dalam pertemuan tersebut. "Saya tidak ikut pertemuannya karena bukan urusan saya. Kebetulan saya tinggal di apartemen SCBD. Kebetulan Pak Abraham orang Makassar sama dengan saya. Tiba-tiba Pak AS tanya, apa boleh saya bertemu temannya? Saya jawab boleh dong, masa tidak boleh" tuturnya.

Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muhamad Yusuf Sahide melaporkan Ketua KPK Abraham Samad ke Bareskrim Mabes Polri, Jumat Jumat 22 Januari 2015 lalu.

Berdasarkan laporan dalam surat pengaduan bernomor LP/75/I/2015/Bareskrim yang dilayangkan pada Jumat 22 Januari 2015, Yusuf menyebut Abraham Samad menjanjikan kemudahan perkara hukum yang tengah disidik KPK berkaitan dengan Emir Moeis.

Laporan ini berbekal dua saksi, yakni Plt Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan pengacaranya, serta tulisan berjudul Rumah Kaca Abraham Samad di sebuah blog.

Hasto Kristiyanto mengaku sudah bertemu Samad sebanyak enam kali. Di pertemuan awal, Hasto mengaku kaget. Itu karena Samad mengatakan berkat dirinya, hukuman seorang kader PDI Perjuangan yang terjerat kasus korupsi relatif ringan. Diduga yang dimaksud Samad adalah Emir Moeis yang divonis tiga tahun penjara.

"Ada saksi hidup yang menyertai saya. (Mendengar pernyataan Samad itu) ada kekagetan dalam diri saya," kata Hasto kepada Metro TV, Kamis 22 Januari lalu.

LokalZone - Perseteruan yang sedang terjadi antara dua institusi penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri terus memanas. Belum adanya penyelesain konflik dari keduanya, membuat TNI menyiagakan ratusan personilnya di Gedung KPK.

Menanggapi adanya pengamanan dari pihak TNI tersebut, Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyayangkan adanya penyiagaan pasukan yang dilakukan aparat TNI di sekitar Gedung KPK tersebut.

"Seyogyanya TNI tidak perlu terlibat dalam hal ini, kan konflik yang ada tidak termasuk wilayah combatan atau sedang berperang," jelas perempuan yang akrab disapa Nuning, dikutip dari Okezone Senin (26/1/2015).

Nuning menyarankan pihak TNI untuk tidak terlibat dalam pengamanan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar TNI tidak memperkeruh permasalahan yang sedang terjadi dan terkesan ingin menaikkan pamornya memanfaatkan kisruh antara KPK dan Polri. "Saran saya TNI tidak perlu terlibat dalam mengamankan Gedung KPK," pungkasnya.

Sebelumnya ratusan personel TNI disiagakan di sekitar Gedung KPK menyusul adanya kisruh KPK dan Polri. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI M Fuad Basya, personil tersebut diturunkan atas inisiatif Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan arahan Presiden Jokowi untuk mencegah terjadinya gesekan antara kedua institusi tersebut.

“Kami bukan mengamankan gedung KPK, kami bersiaga di sekitar KPK. Jadi bukan untuk melindungi KPK, bukan juga untuk Polri. Ratusan ada dari intel juga,” ujar Fuad Basya saat, Sabtu 24 Januari 2015.

LokalZone - Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Oegroseno, mengaku geram dengan penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Ia menilai langkah yang ditempuh Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Budi Wiseso, itu merusak etika penegakan hukum. "Kalau sekarang saya yang jadi Wakapolri, sudah saya tempeleng dia," ujarnya, Jumat, 23 Januari 2015.

Bambang ditangkap tim Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Jumat pagi, 23 Januari 2015. Ia dianggap telah menyuruh saksi memberikan keterangan palsu terkait sengketa pilkada Kotawaringin Barat saat masih menjalani profesi sebagai pengacara di tahun 2010. Penangkapan itu terjadi selang sepekan setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Menurut Oegroseno, proses hukum terhadap Bambang terkesan liar lantaran tidak dikoordinasikan dengan pelaksana tugas Kapolri yang saat ini dijabat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Budi menggerakan perangkat penyidikan tanpa melaporkan rencana penangkapan itu kepada Badrodin. "Ini bukti kalau Wakapolri tidak dianggap oleh perwira berbintang tiga," katanya. 

Dari sisi hukum, penyelidikan kasus itu juga terkesan janggal lantaran laporan itu telah dicabut. Namun kembangkan lagi setelah menerima laporan ulang kasus itu sepekan lalu. "Pelapor yang dulu sudah mencabut, dan saksi yang di Pangkalan Bun juga mengaku tidak ada masalah. Kenapa jadi masalah lagi? Kalau dilaporkan lalu dicabut, dan dilaporkan lagi, ini kan akrobat," ujar Oegroseno.

Oegroseno juga menyesalkan langkah penahanan Bambang di depan anak kandungnya. Menurut dia, penahanan itu bertolak belakang dengan semangat institusi polri yang sejak lama menggaungkan konsep polisi cinta anak. "Saya cukup terpukul ketika mengetahui penahanan itu tidak mengindahkan aspek psikologi terhadap anak. Pengalaman itu pasti tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup," ujarnya.

Oegroseno menilai sumber masalah ini ada pada sosok Budi Gunawan dan Budi Wiseso. Kedua perwira tinggi itu dinilai telah mencoreng wibawa instusi kepolisian untuk tujuan yang bersifat politis. "Saya meminta presiden menjaring ulang Kapolri yang baru. Tidak usah ditunda-tunda. Calon kapolri bermasalah kok masih dipertahankan. Bisa rusak institusi polri nantinya," katanya. (tempo)

Lokalzone - Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pengadaan sendok senilai Rp 1 miliar yang diajukan Pemerintah Kota Makassar menuai kritik.

Kritik salah satunya datang dari Koordinator pekerja Anti Corruption Committee (ACC), Abdul Muthalib, Rabu (17/12/2014). Menurut Thalib, logika anggaran yang diajukan Pemkot Makassar tidak realistis dengan pengadaan sendok senilai hampir Rp 1 miliar. 

Ditambah lagi, pengajuan anggaran makan dan minum, pengadaan tempat tidur, selimut dan handuk yang mencapai angka puluhan miliar rupiah. Belum lagi, anggota dewan di DPRD Makassar juga meminta anggaran studi banding sebesar Rp 33 Miliar.

Dia mengaku kuatir, jika terjadi deal-deal antara Pemkot Makassar dan anggota DPRD Makassar dalam rapat pembahasan anggaran yang saat ini tengah berlangsung. "Pemkot maupun Dewan sudah sama-sama siap hamburan uang rakyat. Hancur sekali logika anggarannya ini Pemkot Makassar. Yang lebih parah karena Dewan juga minta anggaran studi banding Rp 33 Miliar. Kuatir saja  kalau sudah terjadi 'deal' Pemkot dengan Dewan," papar dia.

Thalib menegaskan, ACC yang merupakan lembaga bentukan Ketua KPK, Abraham Samad ini mendesak Wali Kota Makassar segera merasionalkan anggaran sendok tersebut. Senada dengan dikatakan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Zulkifli, Pemkot terlalu mengada-ngada dalam pengajuan anggaran.

Seharusnya, yang ditinggikan kebutuhan dasar warga Kota Makassar seperti anggaran kesehatan, pendidikan, danpangan. "Pemkot semestinya membuka mata melihat persoalan sosial yang dialami masyarakat. Saya melihat, Pemkot Makassar tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik melayani masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya telah diberitakan, anggaran pengadaan sendok Rp 965 Juta dilingkup Pemkot Makassar ini tertuang dalam draf penjabatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditahun 2015.

Besarnya anggaran yang diusulkan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Makassar yang berkisar senilai Rp 965 Juta tersebut mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Selain pengadaan sendok/piring yang nilainya fantastis, ada beberapa kegiatan lainnya di dalam RKA sekretariat daerah (Sekda) Pemkot Makassar yang perlu mendapat perhatian besar di antaranya penyediaan makanan dan minuman pada sekretariat daerah kota Makassar.

Belanja makanan dan minuman senilai Rp 11,8 miliar. Masing-masing belanja makanan dan minuman harian pegawai senilai Rp 3,1 miliar dan belanja makanan dan minuman rapat Rp 3,3 miliar, serta belanja makanan dan minuman tamu Rp 5,4 miliar. (Kps)

Lokalzone - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menantang seluruh anggota DPRD Bali untuk mengubah dan mengalihkan dana hibah yang digelontorkan oleh APBD Bali.

Menurut Pastika, dana hibah itu katanya diperuntukan bagi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

"Lebih baik dana hibah itu dialihkan saja untuk bedah rumah. Rumah yang dibedah itu berada di dapil masing-masing anggota dewan. Lebih efektif, uang benar-benar diserap langsung oleh warga," ujar Pastika, Sabtu (15/11/2014).

Bila satu anggota dewan selama satu periode membangun 100 unit rumah untuk orang miskin dan ada 55 anggota dewan di Bali, akan ada 5500 unit rumah yang dibedah. Belum lagi anggota dewan yang ada di masing-masing kabupaten dan kota. Dalam 5 tahun seluruh proposal bedah rumah di Bali yang sebanyak 12 ribut akan selesai.

Pastika mengaku, selama ini dirinya sering dikritik terkait dengan meningkatnya jumlah orang miskin di Bali. Gubernur Pastika menegaskan, dirinya tidak alergi dengan kritik, termasuk yang dilontarkan anggota dewan.

Mantan Kapolda Bali ini juga dengan tegas menerima kritikan dan menyepakati substansi kritikan itu. Namun, DPRD Bali juga seharusnya tidak boleh tutup mata. Pemprov Bali dan DPRD Bali harus sama-sama melakukan cara-cara ekstrem untuk mengentaskan kemiskinan di Bali.

Salah satu cara ekstrem yang bisa dilakukan anggota dewan adalah dengan kesediaan anggota dewan untuk memfasilitasi bantuan dana hibah untuk bedah rumah keluarga miskin di Bali.

Jika 55 anggota DPRD Bali memiliki komitmen yang sama untuk melakukan bedah rumah melalui dana hibah, maka selama lima tahun (satu periode), mereka bisa membangun 5.500 unit bedah rumah untuk keluarga miskin. Rinciannya, setiap anggota dewan memfasilitasi dana hibah untuk membangun 100 unit bedah rumah.

"Anggota dewan (DPRD Bali) ada 55 orang. Mereka bangun 100 rumah per anggota selama lima  tahun. Jadi ada 5.500 rumah nanti. Anggota dewan boleh pasang nama mereka di rumah itu. Kalau pemilu akan pilih anggota dewan tersebut. Saudara-saudaranya pasti banyak," selorohnya.

Sebelumnya Pastika pernah menyoroti peruntukan dana hibah yang difasilitasi anggota dewan yang tidak berkorelasi langsung dengan upaya membantu keluarga miskin di Bali, seperti untuk pembuatan penyengker.

Menurut Gubernur Pastika, upaya pengentasan kemiskinan di Bali selain dengan program Simantri, Gerbangsadu, Jamkrida, juga dengan bantuan bedah rumah. Program bedah rumah menjadi salah satu fokus upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Bali. Sebab, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jelas Gubernur Pastika, terdapat 14 indikator warga yang masuk kategori miskin.

Dengan program Bedah Rumah maka  lima indikator kemiskinan bisa terhapus seperti,  rumah dengan lantai tanah, tembok bedeg, atap rumput atau terpal, kamar mandi dan listrik. Jika bisa lengkapi dengan program kesehatan (JKBM), bea siswa pendidikan, kemudian Gerbangsadu dan program lainnya maka keluarga tersebut tidak akan miskin lagi.

Ia menambahkan, dengan melakukan bedah rumah maka akan terjadi efek domino terhadap upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sebab, jika rumah warga miskin bisa diperbaiki maka keluarga tersebut akan sehat dan mereka bisa bekerja dengan baik. (metrotv)

Lokalzone - Jumat (14/11) sekitar pukul 09.30, tanda pagar #GubernurAhok mendominasi linimasa media sosial Twitter. Ini menyusul rapat paripurna pengumuman Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang digelar hari ini.

Sejumlah pengguna Twitter yang terpantau pada Jumat pagi mengunggah beragam komentar yang bernada dukungan. Sebagian lagi sekadar menggunakan tagar #GubernurAhok apa pun isi komentar yang diutarakan.

Menariknya, tagar #GubernurAhok merajai linimasa dalam waktu yang relatif singkat. Catatan aplikasi Topsy menunjukkan, sudah 3.934 kali tagar itu dipergunakan dalam satu jam terakhir sejak sebelum pukul 09.33.

Ketidaksetujuan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terhadap rapat paripurna pengumuman status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi topik yang terutama diperbincangkan. Selain itu, soal perseteruan Basuki dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan juga turut menambah variasi isi kicauan.

Relatif cepatnya tagar tersebut menjadi topik tren memancing sejumlah komentar. Ini seperti diutarakan pengguna akun @valentinoVS yang menulis, ”Gile bener yang maen hesteg #GubernurAhok. Cuma butuh sejam buat nembus TTWW. Sadis emang ide lo bang @kurawa.”

Doni Priliandi dengan akun @donipriliandi mengatakan, ”Sudah masuk jadi trending topic, ya #GubernurAhok. Makasih, sekarang kalo bisa gue minta jadi TTWW. Terus gunakan #GubernurAhok saat ngetwit.”

Sementara itu, pengguna akun @asundamai menyebutkan, ”Kalau #GubernurAhok jadi trending topic, ini menandakan bahwa lebih besar yang mendukung #GubernurAhok daripada sebagian kecil yang menolak.”

‏Pengguna akun @yussmaa menyebutkan, ”Pantang menyerah bro @basuki_btp. Percayalah banyak yang mencintaimu. Pembencimu itu tidak ada seperempat dari yang mencintaimu #GubernurAhok.”

Kicauan bernada dukungan juga datang dari pengguna Twitter di luar Jakarta. Ini seperti diutarakan Nathalia Dewi dengan akun @NathaliaDhewi yang menulis, ”Mendukung #GubernurAhok walau ga tinggal di Jakarta. Indonesia butuh orang-orang seperti ini.”

Pengguna akun @sbastian_dede mengunggah kicauan, ”Dukungan penuh buat Pak #GubernurAhok. Hajar saja, itu yang kemarin teriak-teriak udah ketar-ketir, ha-ha-ha,” demikian kata pengguna akun ‏@wahyujoehidayat.

Pengguna akun @anyaspay menyebutkan, ”#GubernurAhok di Indonesia orang yang tegas, dibilang ga punya etika bicara. Orang yang diem tapi korupsi dan anteng no kerja didiamin ga pernah didemo. Aneh.” (Kompas)

Lokalzone - Gelombang penolakan akan RUU Pilkada Tidak Langsung yang saat ini sedang dikebut oleh para wakil rakyat di Jakarta sepertinya tidak pernah padam dengan serangkaian Demonstrasi warga karena menganggap RUU tersebut mengkebiri Hak rakyat dan mencederai nilai-nilai reformasi. 

 

Di Buleleng sedikitnya 100 orang warga dari LSM yang dikordinasikan oleh Antonius Sanjaya Kiabeni, BEM Mahasiswa dengan korlap Kadek Bondan Noviada, KMHDI (Keluarga Mahasiswa Hindu Darma Indonesia) dengan korlap Putu Arya Suarnata, perwakilan Forkomdeslu yang terdiri dari Kepala Desa / Lurah di Buleleng dengan Korlap I Made Suteja  yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Buleleng melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Buleleng dengan meneriakkan yel-yel "Tolak pemilukada tidak langsung yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," teriak para pendemo, Rabu (17/9/2014).

Di depan Kantor Bupati nampak selain para pendemo aparat Kepolisian dari Polres Buleleng mengawal ketat para pendemo yang diterima oleh Wakil Bupati I Nyoman Sutjidra yang juga berharap Pemilihan Kepala Daerah tetap dilaksanakan secara langsung.

Usai didepan kantor Bupati Buleleng masa melanjutkan aksi damai ke DPRD Kabupaten Bulelen dan 20 orang perwakilan massa diterima Ketua DPRD Sementara Gede Supriatna dan Wakil Dewan sementara Ketut Susila Umbara didamping beberapa anggota Dewan, dirtuang gabungan Komisi. 

Dihadapan para wakil Rakyat, merekamenyampaikan aspirasi terkait dengan penolakan akan disahkannya RUU tentang pemilukada Tidak langsung. “Ini tidak sesuai dengan amanat revormasi dan Pancasila terutama sila ke empat, sehingga kita tolak RUU Pemilukada yang membodohi rakyat,” ujar perwakilan BEM.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Buleleng sementara ketut Susila Umbara menegaskan, Pimpinan DPRD yang ada saat ini masih bersifat sementara yang bertugas untuk memfasilitasi pembentukan alat kelengkapan Dewan serta penetapan pimpinan divinitif, “Kita masih pimpinan sementara, tidak untuk memutuskan dan hanya bisa menampung aspirasi yang telah disampaikan. Untuk pembahasan akan dilakukan setelah terbentuknya alat kelengkapan kedepan,” ujar Susila Umbara. Sedangkan Ketua DPRD kabupaten Buleleng mengaku akan menampung aspirasi yang disampaikan, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa didengarkan oleh pihak terkait.

Lokalzone - Rapat pleno dari KPU Buleleng di Hotel Aneka Lovina Desa Kalibukbuk, Rabu (16/7/2014) mendapat pengamanan ekatra dari Polres Buleleng yang mengerahkan seluruh Satun Fungsional dan Polsek serta pengamanan dari Kodim 1609 Buleleng yang menerjunkan langsung Batalyon Infantri 900 Raider. 

Dari pantauan di lapangan nampak pola pengamanan yang dilakukan tetap ketat seperti saat Pleno Pileg beberapa waktu lalu. Suasana di seputaran lokasi rapat bisa dikatakan sangat tenang tanpa adanya pengerahan masa yang keberatan dengan hasil rekap suara seperti saat Pileg. 

Namun demikian pihak keamanan Polres Buleleng sepertinya tidak mau mengambil resiko dan tetap menggelar kawat berduri, mobil water canon, pemeriksaan di pintu masuk, sedangkan dari Yonif 900 Raider menyiagakan pasukannya dengan persenjataan laras panjang. “Semua kami amankan, mulai dari jalur darat sampai jalur laut. Seluruh kekuatan yang kami miliki, kami kerahkan untuk pengamanan proses rekapitulasi ini,” ungkap Kapolres Buleleng, AKBP Beny Arjanto.

Hal senada diungkapkan Dandim 1609 Buleleng, Letkol Inf Nugroho Dwi Hermawan, dimana kekuatan TNI dari berbagai satuan di Buleleng, khususnya Batalyon Infantri 900 Raider langsung terjun ke lokasi pengamanan dan juga disiagakan di Mako, “Kami sifatnya hanya on call. Polisi tetap terdepan, kami hanya membantu jika dibutuhkan dan penempatan kekuatan TNI di lokasi sebagai upaya pendekatan bila situasi tidak memungkinkan,” ujar Nugroho.

Polisi dan TNI dalam proses pengamanan saat Rekapitulasi Penetapan Suara pilpres di Buleleng juga melakukan pengawalan langsung hasil penetapan suara tersebut menuju Sekretariat KPU Propinsi Bali ke Denpasar yang dilakukan sesuai dengan Protap yang telah ditentukan. 

Lokalzone - Perkubuan stasiun televisi rupanya belum selesai meski hari pencoblosan sudah usai. Malah mungkin akan berlanjut terus karena pemiliknya punya afiliasi politik bahkan menjadi petinggi partai.

Gejala ini menandakan makin besarnya pemanfaatan televisi sebagai mesin politik alias “telepolitik”. Peneliti politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan menggejalanya telepolitik di Indonesia dalam bukunya Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres.

Buku ini memaparkan banyak temuan-temuan riset politik menjelang pemilihan umum 2014. Baik problema di antara partai maupun di kalangan pemilih dikupas agar bisa membantu memahami keriuhan yang terjadi.

Tentunya itu kalau Anda percaya dengan hasil lembaga survei, karena temuan-temuan lembaga surveilah yang mendasari argumen-argumen Burhanuddin.

Berikut ini nukilan buku terbitan NouraBooks itu:

John F. Kennedy yang muda dan tampan, serta punya gaya komunikasi memukau menghadapi Richard Nixon yang lupa merapikan rambut dan mencukur jenggotnya dalam debat calon presiden Amerika Serikat. Pendengar radio berpendapat Nixon lebih menguasai materi dibanding Kennedy.

Nahas bagi Nixon, itulah debat pertama yang disiarkan di televisi. Berkat debat pada 26 September 1960 yang ditonton 70 juta pemirsa itu, Kennedy yang lebih apik di televisi yang melaju ke Gedung Putih.

Ahli studi kebudayaan Michael Bauman menilai debat televisi itulah penanda dimulainya telepolitik.

Dalam fenomena itu, kata Bauman, peran partai dalam mempersuasi pemilih perlahan-lahan digantikan oleh televisi.

Televisi mampu menembus batas-batas yang selama ini merintangi partai dan bahkan dengan mudahnya masuk ke ruang keluarga. Pemilih tak perlu repot-repot datang ke acara partai, lebih praktis dan tak merepotkan.

Burhanuddin menulis, Lembaga Survei Indonesia menemukan gejala telepolitik saat meneliti hubungan memori dan intensitas pemilih terhadap ilan-iklan partai serta dampaknya terhadap elektabilits partai. “Hasilnya ditemukan bahwa persaingan antarpartai di Indonesia makin lama makin dipengaruhi televisi,” kata Burhan.

Temuan itu, kata dia, menunjukkan televisi jadi medium utama sosialisasi informasi politik. Juga alat persuasi politik yang paling mudah diakses oleh pemilih. “Organisasi partai makin lama makin kehilangan relevansi sebagai saluran sosialisasi politik,” ujarnya.

Bukti telepolitik ini muncul dalam hasil riset LSI pada Januari 2009 yang antara lain menemukan meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Penelitian itu mendapati naiknya elektabilitas kedua partai itu karena penerimaan publik terhadap iklan-iklan politik yang ditayangkan secara masif di televisi.

Memori pemilih ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh iklan televisi ketimbang iklan di media lainnya. Burhan mencontohkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum 2009 terbantu oleh iklan keberhasilan pemerintahannya. Saat itu sekitar 43 persen responden menyatakan siap memilihnya.

Televisi tak cuma dipakai sebagai media iklan politik. “Gejala telepolitik ini bahkan mempengaruhi elit partai dalam merekrut caleg,” kata Burhan. Artis yang memiliki popularitas tinggi didapuk jadi caleg dan mampu menggusur kader partai yang senior sekalipun.

Burhan mengatakan telepolitik punya dampak besar di Indonesia karena survei menunjukkan 87 persen masyarakat mendapatkan informasi politik dari layar kaca. Masalahnya informasi berupa iklan atau berita itu belum tentu benar. “Kamera bisa mengonstruksi citra jadi realitas,” kata Burhan.

Bauman justru menyatakan kamera selalu berbohong. “Kamera memermak wajah partai dan politis atau yang disebut the illussion of presence.”

Jika penonton televisi tidak kritis, maka mereka akan terjebak pencitraan partai atau politikus yang bisa jadi tak sesuai dengan aslinya. Burhan merujuk pada perkataan Jozef Goebbels, Menteri Propaganda-nya Adolf Hitler. “Kebohongan yang diulang berkali-kali akan menjadi kebenaran yang dipercaya publik.”

Namun telepolitik ini punya efek samping, yakni partai terlalu mengandalkan televisi sebagai mesin politik. “Menguatnya iklan politik bisa mendorong partai lebih mengedepankan 'serangan udara' ketimbang kerja konkret di lapangan,” kata Burhan. “Kampanye via media massa sebenarnya cuma pelengkap dari kerja konkret partai yang langsung bisa dirasakan masyarakat.”

Selengkapnya bisa dibaca di buku: "Perang Bintang 2014; Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres" yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi

Lokalzone - Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bagi warga Negara Indonesia pemilih di luar negeri berlangsung lebih awal daripada di dalam negeri, yaitu pada 4-6 Juli mendatang.

Komisi Pemilihan Umum Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara untuk luar negeri di 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Jadwal pelaksanaan pemungutan suara untuk luar negeri sudah kami tuangkan dalam SK KPU Nomor 462/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara untuk Pilpres 2014 di 130 PPLN," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis.

Dalam SK tersebut, meskipun pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri lebih awal, penghitungan perolehan suara pemilih di luar negeri berlangsung serentak dengan di dalam negeri, yaitu pada Rabu, 9 Juli.

Fasilitas "Early Voting" tersebut diberikan di hari libur, agar WNI di luar negeri tetap dapat hadir ke tempat pemungutan suara luar negeri untuk menggunakan hak suara mereka.

Berikut adalah PPLN yang melangsungkan pemungutan suara pada: