"Fokusnya pada desa terluar, terjauh, tertinggal dan diperbatasan, ke depan akan dikembangkan lagi," katanya di Jakarta, Jumat, seusai meluncurkan kompetisi solusi desa broadband terpadu.
Desa broadband terpadu adalah desa yang akan dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau akses internet, perangkat akhir pengguna dan aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat.
Progam tersebut diperuntukkan pada desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman untuk mendukung dan membantu kegiatan mayarakat setempat sehari-hari. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri mengatakan, pada 2015, pihaknya telah mengembangkan 50 desa broadband terpadu.
Berdasarkan pengalaman 2015, menurut menteri dibutuhkan pendekatan sosial dan kultural kepada masyarakat agar akses internet dan aplikasi yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang produktif.
Menteri bercerita salah satunya pengalaman di desa nelayan di Ampenan lombok. Di desa tersebut, tidak serta merta masyarakat memahami internet dan aplikasi dalam mencari ikan. "Perlu enam kali pendampingan," katanya.
Belum lagi, pengenalan terhadap internet tersebut justru berdampak pada pola perilaku penduduknya yang lebih banyak berselancar di internet terutama membuka aplikasi youtube untuk mendengarkan dangdut.
"Apa yang kita pikirkan itu belum tentu sama dengan masyarakat di pedesaan," katanya.
Direktur Telekomunikasi Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatakan, 50 desa tersebut merupakan percontohan yang tidak memiliki akses sinyal internet sama sekali.
Selain itu tiadanya ketersediaan listrik 24 jam masih menjadi masalah dalam program desa broadband terpadu.
Hal ini mengingat, banyak desa dipedalaman yang tidak teraliri listrik PLN sehingga mengandalkan diesel. Untuk itu, pihaknya tengah berupaya mencari jalan keluar terkait masalah ini.
Sementara untuk 500 desa broadband terpadu pada 2016, diprioritaskan bagi daerah yang telah memiliki jaringan baik 2G maupun 3G.
Berdasarkan statistik yang dihimpun, Indonesia memiliki 74.094 desa. Sekitar 19 ribu diantaranya masuk kategori tertinggal yang menjadi lokasi prioritas.
Dari 19 ribu desa tertinggal tersebut, 8.447 diantaranya memiliki akses sinyal komunikasi yang baik.
