 |
| (Gambar Ilustrasi) |
Lokalzone - Wacana pembentukan Pansus (Panitia Khusus) Aset DPRD Bali untuk
menginventarisasi aset Pemprov Bali telah bergulir sejak 2011.
Sayangnya, hingga kini rencana itu hanya wacana. Sebab, berkali-kali
sempat dibahas, namun Pansus Aset belum terbentuk. Bahkan, diduga ada
konspirasi dari oknum tertentu untuk menghambat pembentukan Pansus Aset.
''Ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Pansus Aset segera
terbentuk. Sebab, ada yang ikut bermain dalam pengelolaan aset dan ikut
menggunakan aset pemprov,'' kata salah seorang anggota Dewan yang enggan
namanya dikorankan, Rabu (9/10) kemarin.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya mengakui memang sulit membentuk Pansus Aset, kendati sudah diwacanakan dan diusulkan sejak lama. ''Komisi I sudah beberapa kali menyampaikan ke Banmus (Badan Musyawarah) Dewan, bahwa Pansus Aset urgen dibentuk. Tetapi kok tidak dijadwalkan sampai akhir tahun ini. Kami berharap Pansus Aset ini segera dibentuk, sebab kami ingin masalah aset diusut tuntas sampai 2013 ini,'' kata Arjaya lantas menambahkan, Komisi I akan bersurat lagi ke Banmus agar pembentukan Pansus Aset ini bisa segera dijadwalkan.
Apa kendalanya hingga Pansus Aset tak terbentuk? Ditanya begitu, Arjaya mengatakan mungkin banyak hal atau ranperda atau pansus lain yang masih harus dibahas lewat Banmus, sehingga pembentukan Pansus Aset molor. ''Di akhir tahun ini harus terbentuk Pansus Aset. Kalau kurang waktu, di APBD Induk 2014 harus dilanjutkan,'' tegas politisi asal Sanur itu.
Lebih lanjut dikatakan, banyak aset Pemprov Bali yang bermasalah, bahkan berpindah tangan ke pihak ketiga. Di antara aset pemprov yang bermasalah yakni 2,5 hektar di Hotel Bali Hyatt yang dikuasai sepenuhnya pihak Bali Hyatt, tanah di Sumberklampok Buleleng, 4,5 hektar aset di Bedugul, serta aset Pemprov Bali seluas sekitar 8 hektar di dalam kawasan GWK (Garuda Wisnu Kencana), Badung.
Sementara itu ketika ditanya soal adanya oknum-oknum di DPRD berkonspirasi menghambat pembentukan Pansus Aset, anggota Komisi I DPRD Bali Made Supartha juga menduga ada pihak yang sengaja mengulur-ulur waktu, bahkan berkonspirasi menggagalkan pembentukan Pansus Aset. ''Bisa saja ada dugaan konspirasi, ada oknum yang menghendaki Pansus Aset tak terbentuk, apakah oknum di Dewan ataukah di eksekutif,'' ujarnya.
Politisi PDI-P itu juga mendesak Pansus Aset segera dibentuk untuk kepentingan mendata aset pemprov serta mengungkap kongkalikong di dalamnya. ''Tidak ada alasan menunda-nunda lagi Pansus Aset. Unsur kongkalikongnya juga harus diusut,'' pungkas politisi asal Tabanan ini.
Kalau Pansus Aset tak dibentuk, imbuh Supartha, makin banyak pihak yang bisa bermain dalam pengelolaan aset pemprov, bahkan bisa banyak aset pemprov yang hilang. Buktinya dalam kasus berpindahtangannya 2,5 hektar aset di Hotel Bali Hyat, Sanur. ''Jangan sampai ada konspirasi untuk menggagalkan pembentukan Pansus Aset. Jangan sampai ada kepentingan pribadi untuk menggelapkan aset Pemprov Bali, memanipulasi data dan lainnya. Kepentingan mengamankan aset Pemprov Bali harus diutamakan,'' tandasnya. (balipost)
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya mengakui memang sulit membentuk Pansus Aset, kendati sudah diwacanakan dan diusulkan sejak lama. ''Komisi I sudah beberapa kali menyampaikan ke Banmus (Badan Musyawarah) Dewan, bahwa Pansus Aset urgen dibentuk. Tetapi kok tidak dijadwalkan sampai akhir tahun ini. Kami berharap Pansus Aset ini segera dibentuk, sebab kami ingin masalah aset diusut tuntas sampai 2013 ini,'' kata Arjaya lantas menambahkan, Komisi I akan bersurat lagi ke Banmus agar pembentukan Pansus Aset ini bisa segera dijadwalkan.
Apa kendalanya hingga Pansus Aset tak terbentuk? Ditanya begitu, Arjaya mengatakan mungkin banyak hal atau ranperda atau pansus lain yang masih harus dibahas lewat Banmus, sehingga pembentukan Pansus Aset molor. ''Di akhir tahun ini harus terbentuk Pansus Aset. Kalau kurang waktu, di APBD Induk 2014 harus dilanjutkan,'' tegas politisi asal Sanur itu.
Lebih lanjut dikatakan, banyak aset Pemprov Bali yang bermasalah, bahkan berpindah tangan ke pihak ketiga. Di antara aset pemprov yang bermasalah yakni 2,5 hektar di Hotel Bali Hyatt yang dikuasai sepenuhnya pihak Bali Hyatt, tanah di Sumberklampok Buleleng, 4,5 hektar aset di Bedugul, serta aset Pemprov Bali seluas sekitar 8 hektar di dalam kawasan GWK (Garuda Wisnu Kencana), Badung.
Sementara itu ketika ditanya soal adanya oknum-oknum di DPRD berkonspirasi menghambat pembentukan Pansus Aset, anggota Komisi I DPRD Bali Made Supartha juga menduga ada pihak yang sengaja mengulur-ulur waktu, bahkan berkonspirasi menggagalkan pembentukan Pansus Aset. ''Bisa saja ada dugaan konspirasi, ada oknum yang menghendaki Pansus Aset tak terbentuk, apakah oknum di Dewan ataukah di eksekutif,'' ujarnya.
Politisi PDI-P itu juga mendesak Pansus Aset segera dibentuk untuk kepentingan mendata aset pemprov serta mengungkap kongkalikong di dalamnya. ''Tidak ada alasan menunda-nunda lagi Pansus Aset. Unsur kongkalikongnya juga harus diusut,'' pungkas politisi asal Tabanan ini.
Kalau Pansus Aset tak dibentuk, imbuh Supartha, makin banyak pihak yang bisa bermain dalam pengelolaan aset pemprov, bahkan bisa banyak aset pemprov yang hilang. Buktinya dalam kasus berpindahtangannya 2,5 hektar aset di Hotel Bali Hyat, Sanur. ''Jangan sampai ada konspirasi untuk menggagalkan pembentukan Pansus Aset. Jangan sampai ada kepentingan pribadi untuk menggelapkan aset Pemprov Bali, memanipulasi data dan lainnya. Kepentingan mengamankan aset Pemprov Bali harus diutamakan,'' tandasnya. (balipost)
