Lokalzone - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menerima bantuan 400 unit komputer untuk penyelenggaraan Pilkada DKI. Ketua KPU DKI Sumarno menegaskan bahwa komputer tersebut merupakan fasilitas dari Pemprov DKI dan bukan dari swasta.
"Ya itu memang ada kesalahpahaman dan kemudian berkembang, katanya KPU menerima hibah 400 unit komputer dari PT Sampoerna. Itu semua tidak benar ya," tegas Ketua KPUD DKI Sumarno kepada wartawan, Selasa (18/10/2016).
Sumarno menerangkan, sesuai Pasal 126 UU Penyelenggaraan Pemilu, KPU berhak mengajukan permohonan fasilitas sarana dan prasarana kepada Pemda DKI untuk mendukung kelancaran Pilkada DKI. Oleh sebab itu, bantuan komputer tersebut sudah sesuai aturan.
"Dan Pemda sudah memberikan fasilitasi itu. Merenovasi gedung termasuk juga KPU sudah menempati gedung yang baru, termasuk juga memberikan bantuan komputer," terang Sumarno.
"Semuanya itu berstatus pinjam pakai. Asetnya itu milik Pemda, jadi KPU tidak menerima sumbangan dari pihak manapun selain dari pihak Pemda DKI," lanjut Sumarno.
Persoalan apakah fasilitas yang diberikan dari Pemda DKI ke KPUD itu adalah dana dari Pemda atau CSR, Sumarno menjawab secara diplomatis.
"Nah itu tanyanya kepada Pemda, KPU kan tinggal menerima dari Pemda, asalnya dari mana itu Pemda yang saya kira punya otoritas untuk menjelaskan," pungkas Sumarno
"Ya itu memang ada kesalahpahaman dan kemudian berkembang, katanya KPU menerima hibah 400 unit komputer dari PT Sampoerna. Itu semua tidak benar ya," tegas Ketua KPUD DKI Sumarno kepada wartawan, Selasa (18/10/2016).
Sumarno menerangkan, sesuai Pasal 126 UU Penyelenggaraan Pemilu, KPU berhak mengajukan permohonan fasilitas sarana dan prasarana kepada Pemda DKI untuk mendukung kelancaran Pilkada DKI. Oleh sebab itu, bantuan komputer tersebut sudah sesuai aturan.
"Dan Pemda sudah memberikan fasilitasi itu. Merenovasi gedung termasuk juga KPU sudah menempati gedung yang baru, termasuk juga memberikan bantuan komputer," terang Sumarno.
"Semuanya itu berstatus pinjam pakai. Asetnya itu milik Pemda, jadi KPU tidak menerima sumbangan dari pihak manapun selain dari pihak Pemda DKI," lanjut Sumarno.
Persoalan apakah fasilitas yang diberikan dari Pemda DKI ke KPUD itu adalah dana dari Pemda atau CSR, Sumarno menjawab secara diplomatis.
"Nah itu tanyanya kepada Pemda, KPU kan tinggal menerima dari Pemda, asalnya dari mana itu Pemda yang saya kira punya otoritas untuk menjelaskan," pungkas Sumarno
