Lokalzone

Lokalzone - Handset-handset yang dibuat oleh manufaktur Xiaomi selalu menarik perhatian karena mereka menyediakan perangkat yang terjangkau namun dengan spesifikasi dan performa yang memadai. Kini terkuak sebuah fakta, dimana handset RedMi Note ketahuan mengirim data-data pribadi pengguna ke server negeri asalnya, Tiongkok.

Foto-foto pengguna dan juga pesan teks pengguna ditransfer ke server pribadi yang berada di Tiongkok. Handset akan terhubung ke suatu alamat IP secara otomatis ketika masuk ke jaringan WiFi dan langsung mengirim data. Bahkan handset juga akan mengirim data melalui jaringan 3G namun dengan ukuran lebih kecil.

Sistem pengiriman data diam-diam ini tidak dapat dihentikan, bahkan setelah melalui proses root dan melakukan flashing ulang dengan firmware baru tidak juga dapat menghentikan, data akan tetap dikirimkan. Mari kita tunggu saja penjelasan pihak Xiaomi atas aktivitas tanpa ijin ini.

Lokalzone - Tak lama lagi, pemerintah mempunyai kewenangan memblokir situs-situs yang dianggap bermuatan negatif. Kewenangan ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. 

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu mengatakan, Rancangan Peraturan Menteri itu telah diteken oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring beberapa waktu lalu. Dia mengaku belum mengetahui kapan pastinya penandatanganan itu dilakukan.

Yang pasti, peraturan Menkominfo itu sudah dilayangkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan dalam Berita Negara. "Mungkin setelah Lebaran akan dikeluarkan," ujar Ismail saat dihubungi, Rabu (23/7/2014).

Dengan peraturan menteri ini, pemerintah bisa memblokir situs internet yang mengandung unsur pornografi, perjudian dan kegiatan yang ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Situs-situs yang diblokir tercantum dalam daftar yang disebut dengan TRUST+Positif.

Para penyelenggara jasa akses internet  wajib memblokir situs-situs yang tercantum dalam daftar TRUST+Positif. Jika tidak mematuhi, para penyelenggara jasa akses internet akan dikenai sanksi.

Peraturan menteri sejatinya ini menuai kritikan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), ICT Watch, ELSAM, SAFENET dan PAMFLET. Peraturan itu dianggap tidak sesuai dengan Pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Menurut IMDLN, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi negara seharusnya wajib lulus dalam uji tiga rangkai yakni, pertama, pembatasan harus melalui undang-undang. Kedua. pembatasan hanya diperbolehkan dengan tujuan yang sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ketiga, pembatasan benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.

Sementara, ICT Watch menyoroti pemberian mandat penyusunan situs-situs bermuatan negatif. Beberapa waktu lalu, Direktur ICT Watch Donny BU menyoroti ketidakjelasan asal muasal Trust+Positif ini. Dia menilai pemberian mandat penyusunan database Trust+Positif ini tidak transparan dan akuntabel.

Hal inilah yang sempat terjadi ketika pemerintah memutuskan pemblokiran situs Vimeo beberapa waktu lalu. Para pengguna internet memprotes pemblokiran situs Vimeo itu karena tanpa alasan yang jelas. Sementara Tifatul menyatakan pemblokiran Vimeo karena mengandung konten pornografi.(tk)

Lokalzone - Lantaran bau gas yang menyengat, Polisi berhasil mengungkap pengoplos gas elpiji sebelum jatuh korban seperti kasus terdahulu. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim AKP Ketut Adnyana TJ, Rabu (23/7/2014) di ruang Humas Polres Buleleng mengungkapkan kasus tersebut bermula dari laporan warga yang mengeluh karena bau gas di sekitar gudang yang terletak di Banjar Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada.

Berdasarkan laporan tersebut Unit Reskrim langsung melakukan pengerebekan dengan melakukan penangkapan terhadap WSJ (57) yang beralamat di Desa Busungbiu. "Berdasarkan laporan warga kami melakukan penyelidikan dan penggerebekan, satu orang berinisial WSJ yang bertanggungjawab terhadap gudang. Sedang seorang lagi berinisial GP yang melakukan pengoplosan melarikan diri dan menjadi DPO," ungkap Adnyana TJ.

Modus yang digunakan kedua orang tersebut dengan membeli gas dengan tabung 3 kg yang disubsidi pemerintah untuk dioplos atau dipindahkan ke tabung gas 12 kg yang tidak disubsidi diduga kuat menjadi salah satu penyebab kelangkaan gas di Singaraja, "Dari pengakuan saksi pemilik gudang sudah melakukan pengoplosan selama 3 bulan sehingga terdapat kecurigaan terhadap kelangkaan gas," kata Adnyana TJ.

Ketika diminta untuk meperagakan cara pelaku melakukan pengoplosan, WSJ mengaku tidak bisa karena hanya bekerja sebagai penanggung jawab gudang dan bertugas membeli gas dan terpaksa melakukan pekerjaan ini karena menganggur. "Tidak bisa pak, saya hanya menyewa gudang dan membeli gas yang nantinya dioplos, keuntungan dari pengoplosan ini hanya Rp 7 ribu," ungkap WSJ yang juga mengaku ketakutan dengan resiko gas meledak yang mungkin menimpanya.

Dalam pengerebekan tersebut Polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti 15 buah tabung gas elpiji ukuran 12 dengan keadaan berisi separuh, 30 tabung gas ukuran 3 kgdalam keadaan kosong, 30 tabung gas ukuran 3 kg dalam keadaan terisi, 25 pentil karet, 15 segel gas, 15 pipa besi sebagai alat pemindah gas, 25 kantong plastik ukuran 1 kg dan satu pisau dapur.

Hingga saat ini pihak Kepolisian masih berupaya untuk melakukan pengejaran terhadap GP yang berhasil melarikan diri dan keduannya kini dijerat dengan pasal 55 sub 53 huruc c dan d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp 60 milyar atau hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp 30 milyar.

Lokalzone - Pasca pengumuman hasil pemenangan Pilres 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK Kapolda Bali Irjen Albertus Julius Benny Mokalu perintahkan anggotanya untuk tetap waspada dan menjaga pelabuhan-pelabuhan maupun jalur tikus menuju ke Bali. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Benny Mokalu ketika melaksanakan kunjungan kerja ke Mapolres Buleleng, Rabu (23/7/2014) yang juga menyempatkan diri untuk berbincang-bincang pendek dengan sejumlah wartawan, "Pengamanan pintu masuk Bali seperti pelabuhan-pelabuhan rakyat menjadi prioritas untuk mengantisipasi adanya ancaman terorisme," ungkapnya. 

Selain itu dirinya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Buleleng dan Bali pada umumnya karena telah berhasil melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan wakil presiden dengan aman, lancar dan demokratis.

"Saya sangat berterimakasih kepada seluruh masyarakat karena telah turut menjaga stabilitas keamanan Bali, terutama di Buleleng karena disini merupakan barometernya sehingga aktifitas ekonomi di Bali tetap bisa berjalan dengan baik," kata Beny Mokalu.

Namun demikian pihaknya juga menghimbau kepada semua orang supaya bisa menjaga masing-masing perasaan kedua pendukung serta turut berperan serta dalam mencegah masuknya ancaman ke Bali dengan memberikan informasi kepada Polri.

Ditempat yang sama Kapolres Buleleng AKBP Beny Arjanto mengungkapkan masih melaksanakan siaga satu sampai batas waktu yang belum ditentukan. "Sesuai rencana pengamanan Pilpres 2014 Kami melaksanakan Operasi Mantab Brata hingga tanggal 20  Oktober, sekarang masih siaga satu sampai waktu yang belum ditentukan," kata Beny Arjanto.

Untuk diketahui hingga saat ini pihak Kepolisian masih melaksanakan pengamanan kantor KPU dengan dibantu oleh pasukan TNI dari Raider 900 Buleleng.