Lokalzone - Bantargebang juga menjadi perhatian bagi bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan. Warga yang menerima kunjungan Anies sempat mencurahkan isi hati ke mantan Mendikbud tersebut.
"Saya minta tolong pak bagaimana anak saya bisa sekolah gratis tanpa memikirkan biaya sepeserpun. Saya minta dikhususkan TK khusus gratis di Bantargebang," ujar Ibu Ida (46) di Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Sabtu (15/10/2016).
Selain pendidikan gratis, warga juga meminta program kesehatan gratis. Sedikit terkejut mengenai banyaknya permintaan dari warga, Anies Baswedan mengingatkan bahwa dirinya mencalonkan diri di DKI Jakarta.
"Terima kasih ibu-ibu, saya sebenarnya mencalonkan di Jakarta bukan Bekasi," ujarnya seraya tertawa.
Namun dirinya mengatakan bahwa warga tidak perlu risau dengan pendidikan gratis. Karena sejak 2011 sudah ada program pendidikan yang digagas dari pemerintah.
"Ada program desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ada progaram Kartu Indonesia Pintar yang bisa digunakan untuk menunjang dana pendidikan secara tidak langsung. Sebagai keluarga miskin pasti akan dapat," jelas Anies.
Anies menyatakan bahwa datang ke Bantargebang karena peduli. Apabila terpilih nanti, dia akan mengakomodir permintan warga.
"Saya sebenarnya ke sini untuk mendengar. Karena kami peduli dengan masyrakat di Bantargebang. Apabila ditugaskan (sebagai gubernur) akan lebih saya pikirkan," janji Anies.
"Saya minta tolong pak bagaimana anak saya bisa sekolah gratis tanpa memikirkan biaya sepeserpun. Saya minta dikhususkan TK khusus gratis di Bantargebang," ujar Ibu Ida (46) di Cikiwul, Bantargebang, Bekasi, Sabtu (15/10/2016).
Selain pendidikan gratis, warga juga meminta program kesehatan gratis. Sedikit terkejut mengenai banyaknya permintaan dari warga, Anies Baswedan mengingatkan bahwa dirinya mencalonkan diri di DKI Jakarta.
"Terima kasih ibu-ibu, saya sebenarnya mencalonkan di Jakarta bukan Bekasi," ujarnya seraya tertawa.
Namun dirinya mengatakan bahwa warga tidak perlu risau dengan pendidikan gratis. Karena sejak 2011 sudah ada program pendidikan yang digagas dari pemerintah.
"Ada program desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ada progaram Kartu Indonesia Pintar yang bisa digunakan untuk menunjang dana pendidikan secara tidak langsung. Sebagai keluarga miskin pasti akan dapat," jelas Anies.
Anies menyatakan bahwa datang ke Bantargebang karena peduli. Apabila terpilih nanti, dia akan mengakomodir permintan warga.
"Saya sebenarnya ke sini untuk mendengar. Karena kami peduli dengan masyrakat di Bantargebang. Apabila ditugaskan (sebagai gubernur) akan lebih saya pikirkan," janji Anies.
Lokalzone - Arcandra Tahar yang sempat dicopot dari kursi Menteri ESDM karena persoalan paspor AS kini dilantik Presiden Jokowi jadi Wamen ESDM. Bagaimana tanggapan Arcandra?
"Seperti yang pernah saya ucapkan, semoga niat saya pulang diluruskan kembali. Di manapun ditetapkan dan ini adalah keputusan terbaik yang diambil oleh Pak Presiden dan saya siap mengabdi di mana pun dan kapan pun," kata Arcandra kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
"Sekali lagi niat saya pulang dilurusan dan konsekuensi sebagai orang Indonesia yang bersedia untuk pulang dan megabdi untuk bangsa dan negara," imbuhnya.
Arcandra pun siap bekerjasama dengan Ignasius Jonan yang baru saja dilantik jadi Menteri ESDM. "Kita akan bekerjasama dalam revitalisasi bidang energi," katanya.
Mereka berdua ternyata sudah bertemu sejak bulan lalu. Keduanya sudah menyusun program kerja bersama.
"Ya sudah bertemu satu bulan yang lalu bicara secara umum," kata Jonan di tempat yang sama.
"Seperti yang pernah saya ucapkan, semoga niat saya pulang diluruskan kembali. Di manapun ditetapkan dan ini adalah keputusan terbaik yang diambil oleh Pak Presiden dan saya siap mengabdi di mana pun dan kapan pun," kata Arcandra kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
"Sekali lagi niat saya pulang dilurusan dan konsekuensi sebagai orang Indonesia yang bersedia untuk pulang dan megabdi untuk bangsa dan negara," imbuhnya.
Arcandra pun siap bekerjasama dengan Ignasius Jonan yang baru saja dilantik jadi Menteri ESDM. "Kita akan bekerjasama dalam revitalisasi bidang energi," katanya.
Mereka berdua ternyata sudah bertemu sejak bulan lalu. Keduanya sudah menyusun program kerja bersama.
"Ya sudah bertemu satu bulan yang lalu bicara secara umum," kata Jonan di tempat yang sama.
Buleleng, Lokal-zone.com - Mengacu pada rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih awal dilakukan dari perencanaan awal, dimana Pilkada 2017 secara serentak akan dilakukan pada bulan mei mendatang yang diawali dengan pembentukan PPK dan PPS. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng Gede Suardana didampingi Komisioner Nyoman Cakra Budaya, Kamis (17/3/2016) di Sekretariat KPU Buleleng.
“Seyogyanya Pilkada dimulai di bulan juni 2016 tetapi berdasarkan rancangan baru yang disusun oleh KPU RI, maka tahapan akan dimulai di bulan mei, artinya lebih awal satu bulan jika merujuk pada PKPU Pilkada serentak tahun 2015. Yang paling awal adalah pembentukan PPK dan PPS dimulai di bulan mei, jadi tahapan Pilkada dimulai di bulan mei, artinya tahapan Pilkada 2017 berlangsung hampir 10 bulan dari bulan mei 2016 hingga bulan pebruari 2017,” papar Gede Suardana.
Rancangan PKPU yang tinggal menunggu pengesahan itu juga memberikan imbas majunya jadwal tahapan pada Pilkada Buleleng 2017, “Terkait dengan rancangan ini maka ada perubahan-perubahan, susulan lainnya yaitu tentang pengumuman dan penyerahan dukungan calon perseorangan dimulai lebih awal dibanding yang sudah kita sampaikan sebelumnya,” ujar Suardana.
Dalam rancangan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2017, dibulan maret 2016 hingga Pebruari 2017 dilakukan sosialisasi dan Bimtek, kemudian 30 April 2016, KPU akan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kemudian 30 mei hingga 29 juni akan dilakukan Pembentukan PPK dan PPS.
“Rancangan PKPU ini juga mengeser jadwal Pengumuman Penyerahan dukungan perseorangan ke KPU Kabupate Buleleng 24 Juni hingga 12 Juli dan kemudian penyerahan dukungan persorangan 16 hingga 20 Juli kemudian KPU akan melakukan rekap dukungan persorangan dari 21 hingga 24 Agustus,” papar Ketua KPU Buleleng.
KPU Buleleng menurut rencana berdasarkan rancangan PKPU akan membuka pendaftaran Pasangan Calon yang diusung persorangan atau independent maupun parpol pada 28 hingga 30 Agustus 2016 dan sebelumnya akan dilakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 21 hingga 27 Agustus.
“Setelah dilakukan tanggapan dan masukan serta penelitian syarat bagi pasangan calon sejak didaftarkan hingga 5 September, pada 30 September KPU akan melakukan penetapan pasangan calon,” ujar Suardana.
Sementara proses pengundian nomor urut pasangan calon direncanakan akan dilakukan KPU Buleleng pada 1 Oktober dan dilanjutkan dengan masa kampanye yang dimulai 4 oktober 2016 hingga 11 Pebruari 2017, “Masa kampanye rentangnya lebih lama satu bulan, jika pada Pilkada 2015 hampir tiga bulan sekarang penuh empat bulan masa kampanye,” paparnya.
Punggut hitung Pilkada Buleleng 2017 di setiap TPS akan dilakukan pada 15 Pbruari 2017, kemudian melakukan rekapitulasi secara berjenjang hingga ke PPK sampai 22 Pebruari dan KPU Buleleng akan melakukan rekap total dari 22 hingga 24 Pebruari 2017.
“Seyogyanya Pilkada dimulai di bulan juni 2016 tetapi berdasarkan rancangan baru yang disusun oleh KPU RI, maka tahapan akan dimulai di bulan mei, artinya lebih awal satu bulan jika merujuk pada PKPU Pilkada serentak tahun 2015. Yang paling awal adalah pembentukan PPK dan PPS dimulai di bulan mei, jadi tahapan Pilkada dimulai di bulan mei, artinya tahapan Pilkada 2017 berlangsung hampir 10 bulan dari bulan mei 2016 hingga bulan pebruari 2017,” papar Gede Suardana.
Rancangan PKPU yang tinggal menunggu pengesahan itu juga memberikan imbas majunya jadwal tahapan pada Pilkada Buleleng 2017, “Terkait dengan rancangan ini maka ada perubahan-perubahan, susulan lainnya yaitu tentang pengumuman dan penyerahan dukungan calon perseorangan dimulai lebih awal dibanding yang sudah kita sampaikan sebelumnya,” ujar Suardana.
Dalam rancangan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2017, dibulan maret 2016 hingga Pebruari 2017 dilakukan sosialisasi dan Bimtek, kemudian 30 April 2016, KPU akan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kemudian 30 mei hingga 29 juni akan dilakukan Pembentukan PPK dan PPS.
“Rancangan PKPU ini juga mengeser jadwal Pengumuman Penyerahan dukungan perseorangan ke KPU Kabupate Buleleng 24 Juni hingga 12 Juli dan kemudian penyerahan dukungan persorangan 16 hingga 20 Juli kemudian KPU akan melakukan rekap dukungan persorangan dari 21 hingga 24 Agustus,” papar Ketua KPU Buleleng.
KPU Buleleng menurut rencana berdasarkan rancangan PKPU akan membuka pendaftaran Pasangan Calon yang diusung persorangan atau independent maupun parpol pada 28 hingga 30 Agustus 2016 dan sebelumnya akan dilakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 21 hingga 27 Agustus.
“Setelah dilakukan tanggapan dan masukan serta penelitian syarat bagi pasangan calon sejak didaftarkan hingga 5 September, pada 30 September KPU akan melakukan penetapan pasangan calon,” ujar Suardana.
Sementara proses pengundian nomor urut pasangan calon direncanakan akan dilakukan KPU Buleleng pada 1 Oktober dan dilanjutkan dengan masa kampanye yang dimulai 4 oktober 2016 hingga 11 Pebruari 2017, “Masa kampanye rentangnya lebih lama satu bulan, jika pada Pilkada 2015 hampir tiga bulan sekarang penuh empat bulan masa kampanye,” paparnya.
Punggut hitung Pilkada Buleleng 2017 di setiap TPS akan dilakukan pada 15 Pbruari 2017, kemudian melakukan rekapitulasi secara berjenjang hingga ke PPK sampai 22 Pebruari dan KPU Buleleng akan melakukan rekap total dari 22 hingga 24 Pebruari 2017.
Buleleng, Lokalzone.com - Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, menegaskan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup pemerintahan Provinsi Bali untuk tidak terlibat politik praktis, Kamis (3/3/2016).
Hal tersebut disampaikan saat dikomfirmasi mengenai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali yakni Ketut Rochineng, yang digadang-gadang menjadi bakal calon Bupati dari dua partai politik.
Pastika mengaku membenarkan sempat memberikan ijin kepada Rochineng untuk pulang ke kampungnya di Kabupaten Buleleng pada waktu sedang libur kantor. Meskipun Pastika mengetahui kegiatan Rochineng pulang kampung untuk kegiatan sesuatu, namun bertemu dengan orang-orang bukanlah suatu hal yang patut dipermasalahkan sepanjang tidak berpolitik praktis.
Hal tersebut disampaikan Pastika usai melakukan kunjungan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bali Bandara, Rabu (2/3/2016).
Dikatakan, belum ada restu politik untuk Rochineng untuk menjadi salah satu kandidat Bupati maupun Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Buleleng.
“Selama tidak melakukan politik praktis, itu tidak masalah. Dia (Rochineng) kan masih jadi pengawai negeri dan tidak boleh seorang PNS berpartai sebab aturannya harus netral. Dia (Rochineng) kan biasa kumpul dengan masyarakat dan bertemu orang-orang jika pulang kampung. Jadi, itu tidak masalah,” ujar Pastika.
Ketut Rochineng merupakan salah satu kandidat yang secara aklamasi sempat dideklarasikan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat. Kesiapan kedua partai tersebut terungkap dalam pertemuan yang berlangsung di restoran cozy resto yang ada di kawasan Pantai Penimbangan Panji, Kota Singaraja.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Partai Golkar Buleleng, Nyoman Sugawa Korry, dan ketua Partai Demokrat Buleleng, Luh Gede Herryani. Bukan hanya itu, pertemuan juga turut dihadiri oleh Ketua Partai Gerindra Buleleng, Nyoman Rai Yusa.
Dalam pertemuan tersebut, Rochineng mengaku siap untuk maju sebagai kandidat Bupati Buleleng dari Koalisi Bali Mandara (KMB) yang terdiri dari beberapa partai pemenang saat pencalonan Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali.
Ironisnya, partai Gerindra Buleleng dan Hanura yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ternyata belum memberikan signal dukungan untuk mengusung Rochineng. Bahkan, pernyataan tegas muncul dari Bendahara DPC Gerindra Buleleng, Kadek Sucita, yang mengaku masih tetap pada rencana awal untuk berusaha membawa kader partai menjadi kandidat yang bertarung nanti.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPC Hanura Buleleng, Kadek Doni Riana, yang mengaku masih fokus untuk melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab). Dimana, Doni yang kesehariannya adalah seorang pengacara aktif menyatakan potensi berkoalisi tentu ada dalam pertarungan Pilkada Buleleng 2017 nanti.
Bahkan, nama Doni Riana pun sempat mencuat kedalam deretan nama politisi muda asal Buleleng yang digadang-gadang sebagai Wakil Bupati Buleleng untuk berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan lewat jalur independen.
Pasalnya, gerakan simpatisan mantan ketua DPRD Kabupaten Buleleng tersebut mulai menunjukan aksi dalam bentuk gerakan solidaritas yang bernama “Sahabat Sukrawan”.
Hal tersebut disampaikan saat dikomfirmasi mengenai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali yakni Ketut Rochineng, yang digadang-gadang menjadi bakal calon Bupati dari dua partai politik.
Pastika mengaku membenarkan sempat memberikan ijin kepada Rochineng untuk pulang ke kampungnya di Kabupaten Buleleng pada waktu sedang libur kantor. Meskipun Pastika mengetahui kegiatan Rochineng pulang kampung untuk kegiatan sesuatu, namun bertemu dengan orang-orang bukanlah suatu hal yang patut dipermasalahkan sepanjang tidak berpolitik praktis.
Hal tersebut disampaikan Pastika usai melakukan kunjungan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bali Bandara, Rabu (2/3/2016).
Dikatakan, belum ada restu politik untuk Rochineng untuk menjadi salah satu kandidat Bupati maupun Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Buleleng.
“Selama tidak melakukan politik praktis, itu tidak masalah. Dia (Rochineng) kan masih jadi pengawai negeri dan tidak boleh seorang PNS berpartai sebab aturannya harus netral. Dia (Rochineng) kan biasa kumpul dengan masyarakat dan bertemu orang-orang jika pulang kampung. Jadi, itu tidak masalah,” ujar Pastika.
Ketut Rochineng merupakan salah satu kandidat yang secara aklamasi sempat dideklarasikan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat. Kesiapan kedua partai tersebut terungkap dalam pertemuan yang berlangsung di restoran cozy resto yang ada di kawasan Pantai Penimbangan Panji, Kota Singaraja.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Partai Golkar Buleleng, Nyoman Sugawa Korry, dan ketua Partai Demokrat Buleleng, Luh Gede Herryani. Bukan hanya itu, pertemuan juga turut dihadiri oleh Ketua Partai Gerindra Buleleng, Nyoman Rai Yusa.
Dalam pertemuan tersebut, Rochineng mengaku siap untuk maju sebagai kandidat Bupati Buleleng dari Koalisi Bali Mandara (KMB) yang terdiri dari beberapa partai pemenang saat pencalonan Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali.
Ironisnya, partai Gerindra Buleleng dan Hanura yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ternyata belum memberikan signal dukungan untuk mengusung Rochineng. Bahkan, pernyataan tegas muncul dari Bendahara DPC Gerindra Buleleng, Kadek Sucita, yang mengaku masih tetap pada rencana awal untuk berusaha membawa kader partai menjadi kandidat yang bertarung nanti.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPC Hanura Buleleng, Kadek Doni Riana, yang mengaku masih fokus untuk melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab). Dimana, Doni yang kesehariannya adalah seorang pengacara aktif menyatakan potensi berkoalisi tentu ada dalam pertarungan Pilkada Buleleng 2017 nanti.
Bahkan, nama Doni Riana pun sempat mencuat kedalam deretan nama politisi muda asal Buleleng yang digadang-gadang sebagai Wakil Bupati Buleleng untuk berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan lewat jalur independen.
Pasalnya, gerakan simpatisan mantan ketua DPRD Kabupaten Buleleng tersebut mulai menunjukan aksi dalam bentuk gerakan solidaritas yang bernama “Sahabat Sukrawan”.
LokalZone - Gong Pemilukada Jembrana yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015 ini, mulai ditabuh. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Dana Pemilukada antara Bupati Jembrana I Putu Artha dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana IGN Agus Darmasanjaya di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Gede Gunadnya mengungkapkan, untuk keperluan KPU, melalui APBD induk Tahun Anggaran 2015 dialokasikan dana mencapai Rp. 10,3 Milyar. Tidak itu saja Pemkab Jembrana juga mengalokasikan anggaraan sebesar Rp. 1,5 Milyar untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Rp. 900 juta untuk Kepolisian Resort Jembrana dan Rp. 300 juta untuk Kodim 1617 Jembrana. Sehingga totalnya mencapai Rp. 13 Milyar.
Penandatanganan Perjanjian Hibah yang disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Jembrana I Ketut Sugiasa, seluruh Komisioner dan Panwaslu itu berlangsung sederhana. Bupati Jembrana I Putu Artha menegaskan, kesuksesan, kelancaran dan keamanan Pemilukada Jembrana sudah menjadi komitmen Pemkab Jembrana. "Jadi tidak perlu ada keraguan karena anggarannya sudah kami siapkan pada saat APBD 2015 diketok palu," tegas Artha, Selasa (21/4/2015) kemarin.
Lanjut Bupati, pihaknya berupaya untuk mempercepat penyerahan dana hibah agar Pemilukada berjalan dengan baik, hanya saja harus melalui proses dan tahapan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang mengatur. "Saya tidak ingin cerita lalu terulang kembali hingga KPU bermasalah" jelas Artha. Ia menjelaskan awalnya anggarannya bersifat gelondongan sebesar Rp. 13 Milyar, karena harus dibedakan antara anggaran KPU dengan Panswalu, Polres dan Kodim, maka harus dilakukan pemilahan.
Terkait dengan kekurangan anggaran yang diajukan KPU Jemrbana sebesar Rp. 1,1 Milyar, Bupati Artha berkomitmen untuk menambahkan kekurangan tersebut pada Anggaran Perubahan 2015. "Saya tegaskan, tidak ada alasan untuk mengulur-ulur apalagi menghambat pencairan dana Pemilukada" tegasnya. Artha juga menyampaikan selamat bekerja kepada KPU, Panwaslu, Polres dan Kodim. "Mudah-mudahan Pemilukada Jembrana 9 Desember ini, berjalan dengan sukses, tidak ada gejolak dan semua harus ikut mensosialisasikan," harap Artha.
Sementara itu Ketua KPU Jembrana IGN Agus Darmasanjaya mengatakan, Pemkab Jembrana sudah menyatakan komitmennya untuk membantu pelaksanaan Pemilukada dan sudah menjadi tanggunjawab KPU untuk mensukseskan. "Kami berharap seluruh masyarakat ikut mensosialisasikan proses dan tahapan Pemilukada di Jembrana," kata Darmasanjaya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Gede Gunadnya mengungkapkan, untuk keperluan KPU, melalui APBD induk Tahun Anggaran 2015 dialokasikan dana mencapai Rp. 10,3 Milyar. Tidak itu saja Pemkab Jembrana juga mengalokasikan anggaraan sebesar Rp. 1,5 Milyar untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Rp. 900 juta untuk Kepolisian Resort Jembrana dan Rp. 300 juta untuk Kodim 1617 Jembrana. Sehingga totalnya mencapai Rp. 13 Milyar.
Penandatanganan Perjanjian Hibah yang disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Jembrana I Ketut Sugiasa, seluruh Komisioner dan Panwaslu itu berlangsung sederhana. Bupati Jembrana I Putu Artha menegaskan, kesuksesan, kelancaran dan keamanan Pemilukada Jembrana sudah menjadi komitmen Pemkab Jembrana. "Jadi tidak perlu ada keraguan karena anggarannya sudah kami siapkan pada saat APBD 2015 diketok palu," tegas Artha, Selasa (21/4/2015) kemarin.
Lanjut Bupati, pihaknya berupaya untuk mempercepat penyerahan dana hibah agar Pemilukada berjalan dengan baik, hanya saja harus melalui proses dan tahapan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang mengatur. "Saya tidak ingin cerita lalu terulang kembali hingga KPU bermasalah" jelas Artha. Ia menjelaskan awalnya anggarannya bersifat gelondongan sebesar Rp. 13 Milyar, karena harus dibedakan antara anggaran KPU dengan Panswalu, Polres dan Kodim, maka harus dilakukan pemilahan.
Terkait dengan kekurangan anggaran yang diajukan KPU Jemrbana sebesar Rp. 1,1 Milyar, Bupati Artha berkomitmen untuk menambahkan kekurangan tersebut pada Anggaran Perubahan 2015. "Saya tegaskan, tidak ada alasan untuk mengulur-ulur apalagi menghambat pencairan dana Pemilukada" tegasnya. Artha juga menyampaikan selamat bekerja kepada KPU, Panwaslu, Polres dan Kodim. "Mudah-mudahan Pemilukada Jembrana 9 Desember ini, berjalan dengan sukses, tidak ada gejolak dan semua harus ikut mensosialisasikan," harap Artha.
Sementara itu Ketua KPU Jembrana IGN Agus Darmasanjaya mengatakan, Pemkab Jembrana sudah menyatakan komitmennya untuk membantu pelaksanaan Pemilukada dan sudah menjadi tanggunjawab KPU untuk mensukseskan. "Kami berharap seluruh masyarakat ikut mensosialisasikan proses dan tahapan Pemilukada di Jembrana," kata Darmasanjaya.
LokalZone - Ada pemandangan
berbeda yang terjadi hari ini, Minggu (29/3/2015) di Desa Penglatan,
Kec. Kab. Buleleng dimana masyarakat untuk pertama kalinya ikut berperan
serta dalam pemilihan Kelian Desa Pakraman Penglatan. Sebelumnya
pengangkatan Kelian Desa selalu mengikuti dresta, dimana Desa hanya
menerima calon tunggal yang diserahkan dari lingsehan / Dadia Pasek
Gelgel Purwe Werdhiyanya secara turun temurun.
"Untuk pemilihan
Kelian Desa Pakeraman kali ini, periode 2015-2020 pada hari ini sudah
proses pemungutan suara. Prosesnya panjang hingga terjadi pemungutan
suara, karena dari awig-awig seharusnya dicari dari lingsehan atau dadia
untuk dimintakan persetujuan oleh Kerama Desa, karena tidak bisa
memunculkan satu nama akhirnya dilakukan Pemilihan, untuk pertama
kalinya," Ungkap Nyoman Budiastana, S.Pd. selaku Ketua Panitia Pemilihan
Kelian Desa Pakraman Penglatan.
Walau baru pertama kali dilaksanakan pemilihan secara Demokratis namun partisipasi dari warga Desa sangat tinggi dengan jumlah kedatangan pemilih yang datang jauh melebihi target dari panitia.
"Hasil pelaksanaan hari ini sangat bagus, partisipasi dari masyarakat ternyata begitu antusias untuk menentukan pimpinan Desa Adat walaupun baru pertama kali diadakan. Saya sangat berterimakasih karena selain antusias, keamanan dan yang terpenting kedua belah pihak bisa menerima hasil yang telah diperoleh sehingga Desa tetap Shanti," papar Perbekel Desa Penglatan Nyoman Budarsa.
Dari 1.568 yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang hadir mencapai 946 orang yang terdiri dari kerama ngayah, ngampel, luput dan nyada khusus laki-laki. Dengan perolehan akhir dimenangkan oleh calon dengan nomor urut dua, Wayan Susila, S.Sos dengan dengan perolehan suara sebanyak 483 sedangkan calon calon nomor urut satu, Nyoman Panca, S.Pd. memperoleh suara sebanyak 457 dengan 6 surat suara yang tidak sah.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada semua krama desa yang sudah ikut berpartisipasi dengan situasi yang sangat kondusif, ini merupakan kemenangan semua orang. Kedepan saya akan segera berkonsolidasi kedalam, mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, mengevaluasi dan juga melanjutkan program-program yang sudah ada dari Kelian Desa Sebelumnya," kata Wayan Susila ditemui usai pemilihan.
Terdapat wacana yang beredar dilapangan yang menyebutkan bahwa kedepannya pemilihan Kelian Desa Pakraman Penglatan akan tetap dilaksanakan secara terbuka seperti saat ini apabila calon yang diserahkan dari pihak lingsehan atau dadia kembali lebih dari satu orang.
Walau baru pertama kali dilaksanakan pemilihan secara Demokratis namun partisipasi dari warga Desa sangat tinggi dengan jumlah kedatangan pemilih yang datang jauh melebihi target dari panitia.
"Hasil pelaksanaan hari ini sangat bagus, partisipasi dari masyarakat ternyata begitu antusias untuk menentukan pimpinan Desa Adat walaupun baru pertama kali diadakan. Saya sangat berterimakasih karena selain antusias, keamanan dan yang terpenting kedua belah pihak bisa menerima hasil yang telah diperoleh sehingga Desa tetap Shanti," papar Perbekel Desa Penglatan Nyoman Budarsa.
Dari 1.568 yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang hadir mencapai 946 orang yang terdiri dari kerama ngayah, ngampel, luput dan nyada khusus laki-laki. Dengan perolehan akhir dimenangkan oleh calon dengan nomor urut dua, Wayan Susila, S.Sos dengan dengan perolehan suara sebanyak 483 sedangkan calon calon nomor urut satu, Nyoman Panca, S.Pd. memperoleh suara sebanyak 457 dengan 6 surat suara yang tidak sah.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada semua krama desa yang sudah ikut berpartisipasi dengan situasi yang sangat kondusif, ini merupakan kemenangan semua orang. Kedepan saya akan segera berkonsolidasi kedalam, mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, mengevaluasi dan juga melanjutkan program-program yang sudah ada dari Kelian Desa Sebelumnya," kata Wayan Susila ditemui usai pemilihan.
Terdapat wacana yang beredar dilapangan yang menyebutkan bahwa kedepannya pemilihan Kelian Desa Pakraman Penglatan akan tetap dilaksanakan secara terbuka seperti saat ini apabila calon yang diserahkan dari pihak lingsehan atau dadia kembali lebih dari satu orang.
lokalZone - Rapat mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri antara Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD berakhir ricuh. Ahok
mengungkapkan, kemarahan yang terjadi di dalam rapat mediasi sengaja
dilakukannya. Ini bermula ketika dirinya menunjuk Wali Kota Jakarta
Barat Anas Effendi untuk menjelaskan soal pengadaan Uninterruptable
power supply (UPS).
Ahok menuturkan sebelum rapat antara dirinya dengan DPRD DKI yang
dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Yuswandi A Tumenggung,
ditutup, Yuswandi meminta Basuki dan Ketua DRPD DKI Prasetio Edi Marsudi
untuk menyampaikan kesimpulan terakhir. Namun belum selesai mantan
Bupati Belitung Timur ini melanjutkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Abraham Lunggana mengatakan, Ahok melakukan diskriminasi.
Kericuhan rapat mediasi yang berlangsung tertutup tersebut terekam dalam video berjudul '05 Mar 2015 Rapat Fasilitasi mediasi evaluasi RAPERDA TA 2015 CAM2/2'. Rekaman tersebut diunggah oleh channel Pemrov DKI pada 5 Maret 2015.
Saat kericuhan terjadi, beberapa anggota DPRD meneriaki Ahok sebagai preman. Tidak cuma menyebut mantan Bupati Belitung Timur ini sebagai preman. Anggota DPRD bahkan meneriaki Ahok anjing. Teriakan tersebut terjadi setelah rapat mediasi selesai yang terekam pada menit kelima.
Kericuhan rapat mediasi yang berlangsung tertutup tersebut terekam dalam video berjudul '05 Mar 2015 Rapat Fasilitasi mediasi evaluasi RAPERDA TA 2015 CAM2/2'. Rekaman tersebut diunggah oleh channel Pemrov DKI pada 5 Maret 2015.
Saat kericuhan terjadi, beberapa anggota DPRD meneriaki Ahok sebagai preman. Tidak cuma menyebut mantan Bupati Belitung Timur ini sebagai preman. Anggota DPRD bahkan meneriaki Ahok anjing. Teriakan tersebut terjadi setelah rapat mediasi selesai yang terekam pada menit kelima.
"Gubernur memalukan. Gubernur anjing. Gubernur bangsat," teriak salah satu anggota DPRD.
Berikut video lengkap satu jam anggota DPRD teriaki Ahok dengan kata 'preman' dan 'anjing'.
Berikut video lengkap satu jam anggota DPRD teriaki Ahok dengan kata 'preman' dan 'anjing'.
LokalZone - Anggota Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta
dari Fraksi PKS Tubagus Arif membantah telah memaki Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata kasar saat pertemuan mediasi
di Kementerian Dalam Negeri. Namun Arif mengaku memang sempat berteriak
sambil merekam kejadian itu dengan handphonenya.
"Saya bilang kepada teman-teman SKPD, Ahok enggak pantes jadi gubernur," ujar Arif ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (6/3).
Berikut penjelasan Tubagus Arif perihal perkataan kasar yang muncul saat mediasi:
Bagaimana bisa muncul perkataan kasar itu?
Ya memang itu respons dari para peserta ketika menyikapi apa yang disampaikan Ahok. Jadi kan setelah pembahasan itu dilakukan, dimediasi kemendagri cukup baik. Ada pertanyaan (kepada Ahok) jadi sebenarnya, siapa yang sesuai dengan prosedur UU, siapa yang tidak sesuai kewenangan, misalkan salah satunya (penyerahan APBD) dari Sekda terhadap Sekjen (kemendagri). Bukannya dewan yang melanggar UU.
Dua, bagaimana ketika Ahok pengadaan truk sampah 2014 (disebut) anggota dewan mencoret, ternyata tidak.
Dan dijawab, ketika selesai sekjen ini menyerahkan kepada dua belah pihak, dan berikan Ahok bicara.
Kemudian, ditanya Lulung bahwa SKPD sudah dikondisikan, (lurah, camat, dan wali kota) tanda tangan segala macam. Akhirnya Ahok marah-marah ungkit APBD 2014 dan 2015.
Ketika dia (Ahok) marah pada wali kota Jakbar langsung instruksi yang lain (untuk menjawab pertanyaan) itu langsung kita bilang lagi dibahas, jangan begitu (marah-marah). Kebetulan saya ngerekam.
Dan saya merekam langsung, waktu Ahok selesai bicara langsung instruksi semua. Ketika saya nyorotin, langsung diambil alih oleh sekjen. Ini sangat memalukan sekali.
Saya bilang kepada teman-teman SKPD, Ahok enggak pantes jadi gubernur! (merdeka)
"Saya bilang kepada teman-teman SKPD, Ahok enggak pantes jadi gubernur," ujar Arif ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (6/3).
Berikut penjelasan Tubagus Arif perihal perkataan kasar yang muncul saat mediasi:
Bagaimana bisa muncul perkataan kasar itu?
Ya memang itu respons dari para peserta ketika menyikapi apa yang disampaikan Ahok. Jadi kan setelah pembahasan itu dilakukan, dimediasi kemendagri cukup baik. Ada pertanyaan (kepada Ahok) jadi sebenarnya, siapa yang sesuai dengan prosedur UU, siapa yang tidak sesuai kewenangan, misalkan salah satunya (penyerahan APBD) dari Sekda terhadap Sekjen (kemendagri). Bukannya dewan yang melanggar UU.
Dua, bagaimana ketika Ahok pengadaan truk sampah 2014 (disebut) anggota dewan mencoret, ternyata tidak.
Dan dijawab, ketika selesai sekjen ini menyerahkan kepada dua belah pihak, dan berikan Ahok bicara.
Kemudian, ditanya Lulung bahwa SKPD sudah dikondisikan, (lurah, camat, dan wali kota) tanda tangan segala macam. Akhirnya Ahok marah-marah ungkit APBD 2014 dan 2015.
Ketika dia (Ahok) marah pada wali kota Jakbar langsung instruksi yang lain (untuk menjawab pertanyaan) itu langsung kita bilang lagi dibahas, jangan begitu (marah-marah). Kebetulan saya ngerekam.
Dan saya merekam langsung, waktu Ahok selesai bicara langsung instruksi semua. Ketika saya nyorotin, langsung diambil alih oleh sekjen. Ini sangat memalukan sekali.
Saya bilang kepada teman-teman SKPD, Ahok enggak pantes jadi gubernur! (merdeka)
Langganan:
Postingan (Atom)
