Lokalzone - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menantang seluruh anggota DPRD Bali
untuk mengubah dan mengalihkan dana hibah yang digelontorkan oleh APBD
Bali.
Menurut Pastika, dana hibah itu katanya diperuntukan bagi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
"Lebih baik dana hibah itu dialihkan saja untuk bedah rumah. Rumah yang dibedah itu berada di dapil masing-masing anggota dewan. Lebih efektif, uang benar-benar diserap langsung oleh warga," ujar Pastika, Sabtu (15/11/2014).
Bila satu anggota dewan selama satu periode membangun 100 unit rumah untuk orang miskin dan ada 55 anggota dewan di Bali, akan ada 5500 unit rumah yang dibedah. Belum lagi anggota dewan yang ada di masing-masing kabupaten dan kota. Dalam 5 tahun seluruh proposal bedah rumah di Bali yang sebanyak 12 ribut akan selesai.
Pastika mengaku, selama ini dirinya sering dikritik terkait dengan meningkatnya jumlah orang miskin di Bali. Gubernur Pastika menegaskan, dirinya tidak alergi dengan kritik, termasuk yang dilontarkan anggota dewan.
Mantan Kapolda Bali ini juga dengan tegas menerima kritikan dan menyepakati substansi kritikan itu. Namun, DPRD Bali juga seharusnya tidak boleh tutup mata. Pemprov Bali dan DPRD Bali harus sama-sama melakukan cara-cara ekstrem untuk mengentaskan kemiskinan di Bali.
Salah satu cara ekstrem yang bisa dilakukan anggota dewan adalah dengan kesediaan anggota dewan untuk memfasilitasi bantuan dana hibah untuk bedah rumah keluarga miskin di Bali.
Jika 55 anggota DPRD Bali memiliki komitmen yang sama untuk melakukan bedah rumah melalui dana hibah, maka selama lima tahun (satu periode), mereka bisa membangun 5.500 unit bedah rumah untuk keluarga miskin. Rinciannya, setiap anggota dewan memfasilitasi dana hibah untuk membangun 100 unit bedah rumah.
"Anggota dewan (DPRD Bali) ada 55 orang. Mereka bangun 100 rumah per anggota selama lima tahun. Jadi ada 5.500 rumah nanti. Anggota dewan boleh pasang nama mereka di rumah itu. Kalau pemilu akan pilih anggota dewan tersebut. Saudara-saudaranya pasti banyak," selorohnya.
Sebelumnya Pastika pernah menyoroti peruntukan dana hibah yang difasilitasi anggota dewan yang tidak berkorelasi langsung dengan upaya membantu keluarga miskin di Bali, seperti untuk pembuatan penyengker.
Menurut Gubernur Pastika, upaya pengentasan kemiskinan di Bali selain dengan program Simantri, Gerbangsadu, Jamkrida, juga dengan bantuan bedah rumah. Program bedah rumah menjadi salah satu fokus upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Bali. Sebab, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jelas Gubernur Pastika, terdapat 14 indikator warga yang masuk kategori miskin.
Dengan program Bedah Rumah maka lima indikator kemiskinan bisa terhapus seperti, rumah dengan lantai tanah, tembok bedeg, atap rumput atau terpal, kamar mandi dan listrik. Jika bisa lengkapi dengan program kesehatan (JKBM), bea siswa pendidikan, kemudian Gerbangsadu dan program lainnya maka keluarga tersebut tidak akan miskin lagi.
Ia menambahkan, dengan melakukan bedah rumah maka akan terjadi efek domino terhadap upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sebab, jika rumah warga miskin bisa diperbaiki maka keluarga tersebut akan sehat dan mereka bisa bekerja dengan baik. (metrotv)
Menurut Pastika, dana hibah itu katanya diperuntukan bagi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
"Lebih baik dana hibah itu dialihkan saja untuk bedah rumah. Rumah yang dibedah itu berada di dapil masing-masing anggota dewan. Lebih efektif, uang benar-benar diserap langsung oleh warga," ujar Pastika, Sabtu (15/11/2014).
Bila satu anggota dewan selama satu periode membangun 100 unit rumah untuk orang miskin dan ada 55 anggota dewan di Bali, akan ada 5500 unit rumah yang dibedah. Belum lagi anggota dewan yang ada di masing-masing kabupaten dan kota. Dalam 5 tahun seluruh proposal bedah rumah di Bali yang sebanyak 12 ribut akan selesai.
Pastika mengaku, selama ini dirinya sering dikritik terkait dengan meningkatnya jumlah orang miskin di Bali. Gubernur Pastika menegaskan, dirinya tidak alergi dengan kritik, termasuk yang dilontarkan anggota dewan.
Mantan Kapolda Bali ini juga dengan tegas menerima kritikan dan menyepakati substansi kritikan itu. Namun, DPRD Bali juga seharusnya tidak boleh tutup mata. Pemprov Bali dan DPRD Bali harus sama-sama melakukan cara-cara ekstrem untuk mengentaskan kemiskinan di Bali.
Salah satu cara ekstrem yang bisa dilakukan anggota dewan adalah dengan kesediaan anggota dewan untuk memfasilitasi bantuan dana hibah untuk bedah rumah keluarga miskin di Bali.
Jika 55 anggota DPRD Bali memiliki komitmen yang sama untuk melakukan bedah rumah melalui dana hibah, maka selama lima tahun (satu periode), mereka bisa membangun 5.500 unit bedah rumah untuk keluarga miskin. Rinciannya, setiap anggota dewan memfasilitasi dana hibah untuk membangun 100 unit bedah rumah.
"Anggota dewan (DPRD Bali) ada 55 orang. Mereka bangun 100 rumah per anggota selama lima tahun. Jadi ada 5.500 rumah nanti. Anggota dewan boleh pasang nama mereka di rumah itu. Kalau pemilu akan pilih anggota dewan tersebut. Saudara-saudaranya pasti banyak," selorohnya.
Sebelumnya Pastika pernah menyoroti peruntukan dana hibah yang difasilitasi anggota dewan yang tidak berkorelasi langsung dengan upaya membantu keluarga miskin di Bali, seperti untuk pembuatan penyengker.
Menurut Gubernur Pastika, upaya pengentasan kemiskinan di Bali selain dengan program Simantri, Gerbangsadu, Jamkrida, juga dengan bantuan bedah rumah. Program bedah rumah menjadi salah satu fokus upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Bali. Sebab, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jelas Gubernur Pastika, terdapat 14 indikator warga yang masuk kategori miskin.
Dengan program Bedah Rumah maka lima indikator kemiskinan bisa terhapus seperti, rumah dengan lantai tanah, tembok bedeg, atap rumput atau terpal, kamar mandi dan listrik. Jika bisa lengkapi dengan program kesehatan (JKBM), bea siswa pendidikan, kemudian Gerbangsadu dan program lainnya maka keluarga tersebut tidak akan miskin lagi.
Ia menambahkan, dengan melakukan bedah rumah maka akan terjadi efek domino terhadap upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sebab, jika rumah warga miskin bisa diperbaiki maka keluarga tersebut akan sehat dan mereka bisa bekerja dengan baik. (metrotv)
