Lokalzone

Denpasar, Lokal-zone.com - Peningkatan ekspor furniture atau mebel asal Bali pada triwulan I/2016 menunjukkan penurunan drastis jika dibandingkan triwulan sama tahun lalu.

‎Mengacu data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, pada periode Januari-Maret 2016, nilai ekspor furniture hanya US$4 juta, anjlok 45,5% jika dibandingkan dengan bulan sama tahun lalu senilai US$7,34 juta.

Menurut Sekretaris Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Bali Luther Teguh Margono, meski secara grafik menurun, tetapi sebenarnya pengiriman produk mebel masih tetap normal.

"Hanya saja, order lambat diterima, jadinya terlihat lebih rendah. Biasanya order diterima sekarang untuk tiga bulan ke depan," tuturnya, Senin (18/4/2016).

Dia menyatakan setelah Maret kinerja ekspor akan terpacu, karena pengusaha mulai mengapalkan produk pesanan dari pembeli di luar negeri.‎

Terbukti, pada April ini peningkatan mulai dirasakan oleh anggota AMKRI Bali.

"Terus terang saat ini grup diskusi AMKRI Bali sepi, karena semua sibuk megang order. Sampai kelimpungan mengerjakan sample dan order," ujarnya.

‎Teguh tidak membeberkan data peningkatan order yang dirasakan anggota AMKRI Bali. Adapun berdasarkan negara tujuan, volume mebel dan nilai ekspor paling banyak dikirimkan ke negara Amerika Serikat mencapai 136.603 unit senilai US$649.240.

Bali, Lokal-zone.com - Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta melarang mendirikan warung remang-remang. Dia meminta kepada para perangkat desa pakraman memperbaiki awig-awignya (peraturan) tentang larangan pembuatan tempat hiburan malam tersebut.

“Desa pakraman ini harus memperbaiki awig-awignya tentang larangan mendirikan kafe remang-remang,” ujar Ketut di Forum Podium Bali Bebas Bicara.

Dia menjelaskan, pendirian warung remang-remang ini tidak menimbulkan dampak yang baik, justru memiliki efek yang negatif.

Politisi Golkar Bali ini juga menjelaskan bahwa warung remang-remang tersebut biasanya dijadikan tempat mabuk-mabukkan, berkelahi, hingga saling bunuh.

“Kafe (warung remang-remang) yang menimbulkan dampak negatif ini harus dilarang. Mereka memiliki efek yang negatif,” katanya.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sudah berkoordinasi dengan para perangkat desa pakraman sudah sejak lama. Ketut menerangkan, ia sudah memantau warung ramang-remang yang ada di Denpasar, salah satunya di Glogor Carik.

Teknologi, Lokal-zone.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pihaknya menargetkan 500 desa broadband terpadu pada 2016 setelah sebelumnya 50 desa broadband terpadu dibangun pada 2015.

"Fokusnya pada desa terluar, terjauh, tertinggal dan diperbatasan, ke depan akan dikembangkan lagi," katanya di Jakarta, Jumat, seusai meluncurkan kompetisi solusi desa broadband terpadu.

Desa broadband terpadu adalah desa yang akan dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau akses internet, perangkat akhir pengguna dan aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat.

Progam tersebut diperuntukkan pada desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman untuk mendukung dan membantu kegiatan mayarakat setempat sehari-hari. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri mengatakan, pada 2015, pihaknya telah mengembangkan 50 desa broadband terpadu.

Berdasarkan pengalaman 2015, menurut menteri dibutuhkan pendekatan sosial dan kultural kepada masyarakat agar akses internet dan aplikasi yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang produktif.

Menteri bercerita salah satunya pengalaman di desa nelayan di Ampenan lombok. Di desa tersebut, tidak serta merta masyarakat memahami internet dan aplikasi dalam mencari ikan. "Perlu enam kali pendampingan," katanya.

Belum lagi, pengenalan terhadap internet tersebut justru berdampak pada pola perilaku penduduknya yang lebih banyak berselancar di internet terutama membuka aplikasi youtube untuk mendengarkan dangdut.

"Apa yang kita pikirkan itu belum tentu sama dengan masyarakat di pedesaan," katanya.

Direktur Telekomunikasi Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatakan, 50 desa tersebut merupakan percontohan yang tidak memiliki akses sinyal internet sama sekali.

Selain itu tiadanya ketersediaan listrik 24 jam masih menjadi masalah dalam program desa broadband terpadu.

Hal ini mengingat, banyak desa dipedalaman yang tidak teraliri listrik PLN sehingga mengandalkan diesel. Untuk itu, pihaknya tengah berupaya mencari jalan keluar terkait masalah ini.

Sementara untuk 500 desa broadband terpadu pada 2016, diprioritaskan bagi daerah yang telah memiliki jaringan baik 2G maupun 3G.

Berdasarkan statistik yang dihimpun, Indonesia memiliki 74.094 desa. Sekitar 19 ribu diantaranya masuk kategori tertinggal yang menjadi lokasi prioritas.

Dari 19 ribu desa tertinggal tersebut, 8.447 diantaranya memiliki akses sinyal komunikasi yang baik.

Denpasar, Lokal-zone.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menginginkan polisi rutin merazia Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung, menyusul temuan sejumlah narkoba dan senjata tajam di penjara ini.

"Kalau perlu tiap minggu dirazia itu," kata Pastika di Denpasar, Jumat.

Menurut mantan Kalakhar Badan Narkotika Nasional itu, razia di Lapas terbesar di Bali itu harus rutin dilakukan karena narkoba akan terus muncul lagi di Lapas jika razia dilonggarkan.

"Harus sering-sering, kalau agak lama dikit pasti muncul lagi," ujar dia.

Dia menyatakan pemerintah daerah belum bisa mewujudkan wacana memindahkan Lapas Kerobokan karena sudah melebih daya tampungnya, karena terganjal masalah dana.

Kamis dini hari lalu tim gabungan terdiri dari polisi, Badan Narkotika Nasional, TNI dan petugas Lapas menggerebek beberapa blok di Lapas Kerobokan.

Empat narapidana ditahan dan 20 paket sabu-sabu disita dari penggerebekan itu.

Singaraja - Rekrutmen Polri telah dibuka sejak tanggal 7 hingga 30 April 2016 nantinya, tidak tanggung-tanggung rekrutmen kali ini dibuka untuk 4 kategori yang terdiri dari Taruna Akpol, Bintara, Bintara Polri khusus Penyidik Pembantu dengan syarat khusus S1, dan Tamtama. 

Berdasarkan informasi di Mapolres Buleleng menyebutkan hingga Kamis (14/4/2016) kemarin, jumlah yang mendaftar telah mencapai ratusan orang dan jumlah itu masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dan menyebarnya informasi rekrutmen Polri di masyarakat. 

"Pendaftaran bisa melalui website www.penerimaan.polri.go.id, kalau yang kemarin mencapai 275 orang (saat pembinaan calon pelamar polri), nanti jumlahnya bisa bertambah. Dan hari ini beberapa sudah melakukan ferifikasi data ke Polres Buleleng," ujar Kabag Sumda Kompol Ketut Sukrada, SH, atas Seijin Kapolres Hariyadi, Jumat (15/4/2016).

Informasi peryaratan bagi rekrutmen Polri bisa diperoleh dengan mudah melalui website dan Sukrada berharap para pelamar untuk tidak segan-segan bertanya langsung ke Polres Buleleng yang melalui tim rekrutmen yang telah disiapkan akan memberikan informasi yang diminta serta tidak mendengarkan ucapan atau isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

"Bagi yang belum paham, silakan datang ke Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda) Polres Buleleng untuk mencari informasi dan jangan dengarkan isu-isu penggunaan uang. Jangan mau, ini ibaratnya menembak dari atas kuda, untung-untungan," paparnya.

Lebih jauh dirinya mencontohkan apabila terdapat 4 orang yang direkrut oleh si calo dan 2 orang yang lulus, ratusan juta dipastikan masuk kantong calo padahal dia sama sekali tidak berbuat apa. Terhadap 2 orang yang tidak lulus pun tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa, inilah yang dianalogikan sebagai modus menembak dari atas kuda.

Untuk menghindari efek percaloan dalam rekrutmen ini selain melalui edukasi kepada masyarakat, sejumlah masyarakat umum juga akan dilibatkan sebagai pengawas dalam tim sehingga apa yang menjadi harapan bahwa rekrutmen Polri bersih, transparan, akuntabel dan humanis dapat tercapai.

"Kalau sebelumnya, di tingkat Polda juga dilibatkan Dokter umum, Dosen dan LSM, kalau kali ini ada yang lain ingin bergabung untuk mengawasi kami dipersilakan," ujar Sukrada.