Lokalzone - Kamis (21/8/2014) besok rencananya Mahakamah Konstitusi (MK) akan memberikan keputusan terkait sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sejak dua hari lalu Polri dan TNI pun sudah menerapkan siaga satu di seluruh Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Buleleng AKBP Beny Arjanto SiK tadi pagi (20/8/2014) saat melakukan patroli pemantauan langsung kelapangan terkait persiapan pengamanan pengumuman hasil MK ke sejumlah tempat bersama Dandim 1609 Buleleng Letkol Infantri Nugroho Dwi Hermawan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Singaraja Somarjo,SH.
"Situasi Buleleng masih kondusif. Hari ini kami patroli bersama sambil melihat wilayah dan juga mengecek simbol-simbol negara seperti KPU, Panwaslu dan juga kesiap siagaan anggota yang berjaga disana mengantisipasi giat besok. TNI dan Polri sebelumnya sudah diploting dan siaga satu sejak dua hari lalu" ungkap Beny Arjanto saat dikonfirmasi di SPN Singaraja.
Dalam rangka pengamanan besok sedikitnya Mapolres Buleleng akan menerjunkan 600 personilnya dengan di back up seluruh anggota Polres Buleleng yang disiagakan di Mako dan juga dari TNI.
Sedangkan dari TNI, Dandim 1609 Buleleng Letkol Infantri Nugroho Dwi Hermawan menyatakan anggotanya siap digerakkan kapanpun dibutuhkan. "Kami sudah siapkan 1 SSK stand by di mako untuk membackup Polres Buleleng," kata Nugroho.
Untuk diketahui agenda patroli bersama ini dimulai dengan meninjau langsung situasi Gudang KPU, KPU Buleleng, Panwas, sejumlah pos pengamanan disertai interaksi langsung terhadap masyarakat setempat, koordinasi dengan tokoh masyarakat hingga wilayah paling timur Buleleng.
Lokalzone - Daniel Schwartz adalah CEO termuda yang pernah dimiliki Burger Kings. Ia masih berusia 33 tahun. Jarang sekali kita menemukan CEO dari sebuah perusahaan publik besar yang semuda ini. Setelah Mark Zuckerberg-nya Facebook, Schwartz mungkin adalah CEO termuda dari perusahaan yang masuk Fortune 1000. Namun bukan itu kelebihannya, bukan hanya soal usia. Hanya dalam 13 bulan bekerja, CEO muda berusia 33 tahun ini telah merestrukturisasi total Burger Kings.
Setelah mengelilingi dirinya dengan tim manajemen yang sama-sama muda, termasuk seorang Chief Financial Officer berusia 28 tahun, Daniel Schwartz membantu mengubah rantai burger ini menjadi “mesin uang”, tulis Devin Leonard untuk cerita sampul terbaru Bloomberg Businessweek. “Hari-hari ini Burger Kings berperilaku lebih seperti startup dari pada raksasa rantai burger,” tulisnya.
Menariknya, ini adalah kali pertamanya Schwartz berkecimpung langsung di industri makanan cepat saji. Sebelum Burger Kings, ia adalah seorang analis di sebuah perusahaan keuangan di Boston, dan setelahnya, ia bekerja untuk 3G Capital, perusahaan ekuitas swasta Brasil yang kemudian dibeli oleh Burger Kings pada tahun 2010.
Sadar dengan minimnya pengalamannya dalam industri ini, Schwartz menghabiskan beberapa bulan pertamanya berlatih langsung di restoran Burger Kings. Ia membersihkan toilet, membuat burger, dan berinteraksi dengan pelanggan.
Pengalaman ini membuatnya menarik kesimpulan bahwa menu yang rumit membuat pengambilan keputusan pelanggan menjadi semakin lama, yang kemudian jadi efek domino: melambatkan pesanan dan memperpanjang antrian. Maka ia menyederhanakan penawaran rantai burger ini ke dalam paket-paket yang lebih mudah untuk disusun.
Di bawah arahan 3G, Schwartz telah membantu mengurangi jumlah tenaga kerja Burger Kings dari 38.884 sampai 2.425 dengan me-refranchising restoran. Berarti, para pekerja sekarang melapor langsung ke pemilik waralaba. Dia juga telah memotong pemborosan anggaran pada banyak fasilitas eksekutif, termasuk kantor mewah yang disebut karyawan mereka sebagai “Mahogany Row” dan pesta tahunan 1 juta dolar di sebuah kastil di Italia.
Schwartz juga berhasil menegosiasikan kesepakatan dengan operator restoran di Brazil, Tiongkok, dan Rusia, yang mana kemudian menumbuhkan jumlah restoran Burger Kings di seluruh dunia sebesar 12% menjadi 13.667 sepanjang tahun lalu.
Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan mereka meningkat 2% dan laba bersih mereka berlipat ganda hampir dua kali menjadi $60,4 juta. (sp)
Di bawah arahan 3G, Schwartz telah membantu mengurangi jumlah tenaga kerja Burger Kings dari 38.884 sampai 2.425 dengan me-refranchising restoran. Berarti, para pekerja sekarang melapor langsung ke pemilik waralaba. Dia juga telah memotong pemborosan anggaran pada banyak fasilitas eksekutif, termasuk kantor mewah yang disebut karyawan mereka sebagai “Mahogany Row” dan pesta tahunan 1 juta dolar di sebuah kastil di Italia.
Schwartz juga berhasil menegosiasikan kesepakatan dengan operator restoran di Brazil, Tiongkok, dan Rusia, yang mana kemudian menumbuhkan jumlah restoran Burger Kings di seluruh dunia sebesar 12% menjadi 13.667 sepanjang tahun lalu.
Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan mereka meningkat 2% dan laba bersih mereka berlipat ganda hampir dua kali menjadi $60,4 juta. (sp)
Lokalzone - Mengantisipasi perkembangan organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Bali, selain bekerjasama dengan sejumlah tokoh agama pihak Kepolisian juga berharap peran serta dari media, salah satunya dengan tidak membesar-besarkan permasalahan ini.
Hal ini diungkapkan Kapolda Bali Irjen Albertus Julius Benny Mokalu saat melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Buleleng, Kamis (14/8/2014) kemarin. "Kami bersama tokoh dan organisasi keagamaan seperti MUI telah melakukan komunikasi dan sepakat untuk bersama-sama melakukan tindakan pencegahan. Saya harap dari teman-teman media juga ikut berperan serta dengan tidak membesar-besarkan ISIS, salah satu tujuan mereka kan publikasi media," papar Benny Mokalu.
Selain organisasi keagamaan dan media Kapolda Bali Albertus Julius Benny Mokalu juga berharap setiap warga masyarakat untuk turut berperan aktif untuk mengawasi apabila ada pendatang yang berprilaku menyimpang. "Masyarakat juga bisa turut berperan serta, salah satunya mengawasi lingkungan sekitar. Kalau ada hal-hal yang mencurikan, sekecil apapun mohon dilaporkan kepada kami," pintanya
Selain melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sejumlah personil Polres Buleleng juga telah diterjunkan untuk melakukan operasi duktang (penduduk pendatang) dan melakukan pengawasan di beberapa pintu masuk Kabupaten Buleleng termasuk pelabuhan rakyat.
"Saat ini banyak wisatawan yang datang mencari daerah alternatif, yang tenang seperti Buleleng ini. Kalau ada orang yang menenteng senjata tajam sambil melakukan perusakan, ini hanya akan menyebarkan ketakutan. Belum apa nanti turis takut kesini," papar Benny Mokalu.
Ketika ditanyakan mengenai perkembangan dari kasus tersebut Kapolda Bali Irjen Albertus Julius Benny Mokalu mengisyaratkan akan menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
"Kasusnya sudah sangat jelas, siapa melakukan apa, membawa apa sudah jelas tadi saya lihat barang buktinya," ungkapnya.
Sebelumnya dari pemeriksaan terhadap 21 orang yang diamankan baik di Mapolres Buleleng dan Polsek Singaraja, Polisi telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dengan pasal yang berbeda. 5 orang yang diduga melakukan perusakan berinisial NW alias Mang Boy
(24), NS alias Uuk (27), GR alias Balot (23), KS alias Culek (28),
dan MAP alias Koyuk (28) dijerat dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara lima tahun. Sedangkan, enam orang yang memiliki sajam
berinisial PIS alias Nano (23), GM alias Boby (32) KM alias Gentuh
(30), PS alias Cuk (30) KS alias Kado (35) dan KJA alias Jeki (29) dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat RI nomor 12
tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal
sepuluh tahun.
Lokalzone - Masyarakat kembali diresahkan dengan program investasi yang menawarkan reward sebesar 30 persen per bulan. Salah satu program investasi yang ditawarkan yaitu "Manusia Membantu Manusia".
Program yang dinamakan “Manusia Membantu Manusia (MMM) Indonesia” atau juga disebut sebagai “Komunitas Mavrodian Indonesia” dan “Mavrodi Mondial Moneybox” ini dikatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan merupakan produk dari sebuah lembaga keuangan yang teregulasi.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan OJK, diperoleh informasi program MMM merupakan suatu social financial networking dan bukan termasuk cakupan investasi karena tidak ada underlying investasinya.
Berkaitan dengan adanya penawaran investasi dari program MMM ini, semakin banyak masyarakat yang menyampaikan pertanyaan ke Layanan Konsumen OJK (500-655) dan meminta kejelasan apakah program MMM Indonesia tersebut telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dari data Layanan Konsumen OJK, hingga 8 Agustus 2014, terdapat 117 pertanyaan dan 28 laporan terkait program MMM Indonesia. Adapun pertanyaan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai aspek legalitasnya dan apakah program MMM diawasi oleh OJK.
Mempertimbangkan perkembangan di atas, maka OJK memberikan informasi kepada masyarakat beberapa hal sebagai berikut :
1. Bahwa sesuai amanat pada UU Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri keuangan di Indonesia yang terdiri dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank.
2. Berdasarkan hal tersebut, maka OJK mengawasi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (disingkat LJK) yang melakukan kegiatan usaha di ketiga sektor keuangan tersebut diatas. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian izin usaha kepada LJK.
3. Program MMM Indonesia atau Komunitas Mavrodian Indonesia bukan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan sebagaimana diatur dan diawasi oleh OJK, sehingga program MMM Indonesia tidak mendapatkan izin usaha dari OJK. Dengan demikian, OJK tidak mengatur dan tidak mengawasi keberadaan program MMM Indonesia.
4. Dalam hal menerima tawaran investasi atauproduk/layanan jasa keuangan lainnya, OJK sangat mengharapkan agar masyarakat dapat memeriksanya secara seksama dan harus memahami aspek legalitas, manfaat, risiko, serta mekanismenya.
Masyarakat harus waspada terhadap ciri-ciri tawaran investasi atau produk/layanan jasa keuangan yang tidak jelas, seperti menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi (imbal hasil yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan imbal hasil produk keuangan lainnya), tidak jelas regulator atau pengawasnya, serta tidak jelas informasi izin usaha dan tanda terdaftar atas produk dan layanannya.
5. Terkait dengan pertanyaan atau laporan yang berkaitan dengan suatu tawaran investasi, masyarakat dapat menyampaikannya ke Layanan Konsumen OJK (Layanan 500-655) atau kepada Satuan Tugas Waspada Investasi, yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menganalisis laporan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi. (lip6)
Program yang dinamakan “Manusia Membantu Manusia (MMM) Indonesia” atau juga disebut sebagai “Komunitas Mavrodian Indonesia” dan “Mavrodi Mondial Moneybox” ini dikatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan merupakan produk dari sebuah lembaga keuangan yang teregulasi.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan OJK, diperoleh informasi program MMM merupakan suatu social financial networking dan bukan termasuk cakupan investasi karena tidak ada underlying investasinya.
Berkaitan dengan adanya penawaran investasi dari program MMM ini, semakin banyak masyarakat yang menyampaikan pertanyaan ke Layanan Konsumen OJK (500-655) dan meminta kejelasan apakah program MMM Indonesia tersebut telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dari data Layanan Konsumen OJK, hingga 8 Agustus 2014, terdapat 117 pertanyaan dan 28 laporan terkait program MMM Indonesia. Adapun pertanyaan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai aspek legalitasnya dan apakah program MMM diawasi oleh OJK.
Mempertimbangkan perkembangan di atas, maka OJK memberikan informasi kepada masyarakat beberapa hal sebagai berikut :
1. Bahwa sesuai amanat pada UU Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri keuangan di Indonesia yang terdiri dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank.
2. Berdasarkan hal tersebut, maka OJK mengawasi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (disingkat LJK) yang melakukan kegiatan usaha di ketiga sektor keuangan tersebut diatas. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian izin usaha kepada LJK.
3. Program MMM Indonesia atau Komunitas Mavrodian Indonesia bukan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan sebagaimana diatur dan diawasi oleh OJK, sehingga program MMM Indonesia tidak mendapatkan izin usaha dari OJK. Dengan demikian, OJK tidak mengatur dan tidak mengawasi keberadaan program MMM Indonesia.
4. Dalam hal menerima tawaran investasi atauproduk/layanan jasa keuangan lainnya, OJK sangat mengharapkan agar masyarakat dapat memeriksanya secara seksama dan harus memahami aspek legalitas, manfaat, risiko, serta mekanismenya.
Masyarakat harus waspada terhadap ciri-ciri tawaran investasi atau produk/layanan jasa keuangan yang tidak jelas, seperti menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi (imbal hasil yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan imbal hasil produk keuangan lainnya), tidak jelas regulator atau pengawasnya, serta tidak jelas informasi izin usaha dan tanda terdaftar atas produk dan layanannya.
5. Terkait dengan pertanyaan atau laporan yang berkaitan dengan suatu tawaran investasi, masyarakat dapat menyampaikannya ke Layanan Konsumen OJK (Layanan 500-655) atau kepada Satuan Tugas Waspada Investasi, yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menganalisis laporan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi. (lip6)
Langganan:
Postingan (Atom)
