Lokalzone

Lokalzone - Ribuan rakyat yang berasal dari Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, memblokade jalan utama  Singaraja-Gilimanuk untuk menuntut hak atas tanah yang telah diperjuangkan sejak sejak 22 tahun silam, Kamis (7/11/2013).

Aksi massa yang didominasi oleh para petani, nelayan dan masyarakat adat mendesak Gubernur Bali dan Bupati Buleleng untuk menemuinya dan berdialog soal pemenuhan hak rakyat atas tanah di Desa Sumberklampok tersebut.

Aksi yang awalnya adalah melakukan doa bersama antara umat Hindu dan Islam yang dihadiri oleh unsur Muspika dan ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Banjar Sumber Batok, Sumberklampok.

Namun, massa kecewa karena Gubernur Bali, Bupati Buleleng, serta Ketua DPRD Bali, tidak hadir untuk melakukan doa bersama tersebut sekaligus membahas persoalan hak atas tanah di Sumberklampok.

Massa yang kecewa atas tidak adanya itikad baik dari Pemprov Bali itu akhirnya memblokade jalan utama poros Singaraja-Gilimanuk pada pukul 11.00 Wita dengan jumlah massa sebanyak 3000 orang.

Massa menuntut agar Pemprov Bali dan Pemda Buleleng berpihak pada rakyat Sumberklampok dengan memberikan hak atas tanah kepada rakyat yang berasal dari tanah terlantar seluas 624 Hektare.

"Rakyat Sumberklampok menggunakan pohon-pohon yang ditumbangkan, tenda serta menggunakan spanduk untuk menutup jalan, dan kami akan bertahan sampai tuntutan kami dipenuhi Gubernur Bali," kata Kepala Desa Sumberklampok Putu Artana.

Kepala Departemen Politik dan Jaringan Konsorsium Pembaruan Agraria DD Shineba mengatakan, aparat keamanan melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap masa aksi.

"Kami berharap tidak ada provokasi dari aparat keamanan untuk membenturkan petani dengan pengguna jalan sehingga konflik horisontal bisa dihindarkan," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat dan sekretaris KPA Bali Made Indrawati mengatakan, doa bersama dan aksi blokade jalan itu merupakan peringatan kepada segenap pengambil keputusan di Bali, khususnya Gubernur Bali untuk segera memberikan pengakuan dan rekomendasi hak atas tanah bagi segenap warga masyarakat.

"Dua puluh dua tahun kami berjuang dengan segala upaya sudah kami lakukan, namun selalu saja alasan Gubernur untuk menghindar," ujarnya. (kompas)

Lokalzone - Ketua Komisi I DPRD  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Made Arjaya mengemukakan perlunya pembentukan suatu tim untuk membahas dan menyikapi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Bali, karena telah mengakibatkan pro dan kontra masyarakat. 

Tim yang dibentuk  tersebut harus  terdiri atas anggota DPRD, lembaga eksekutif, para tokoh masyarakat, dan pemuka adat. 

“Kami berencana membentuk sebuah tim untuk membahas dan menyikapi pro dan kontra KSPN di Bali,” katanya di Denpasar, saat menyampaikan pendapatnya pada Sarasehan Pembangunan Bali ke Depan, di Denpasar, Selasa (5/11). 

Ia mengatakan, dengan pembentukan tersebut, kawasan yang telah ditentukan menjadi KSPN di Bali oleh Pemerintah Pusat bisa dibahas. Karena pihaknya belum tahu sepenuhnya apa isi dalam KSPN tersebut. 

Politikus PDI-P ini  mengatakan Pemerintah Pusat semestinya sebelum menentukan KSPN, khususnya di Bali, terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pembahasan bersama pemangku kepentingan di Pulau Dewata itu. 

“Biar tidak seperti sekarang ini yang terjadi pro dan kontra di masyarakat dalam menyikapi KSPN di Bali,” katanya seraya mengatakan Bali memerlukan dana penataan lingkungan sehingga wisatawan yang datang merasa aman dan nyaman, akan tetapi, katanya, perlu diingat bahwa di Bali ada wilayah-wilayah tertentu disakralkan.

Ia mengatakan, Bali telah memiliki peraturan yang tertuang dalam Perda RTRW. Di peraturan tersebut juga mengatur daerah-daerah yang disakralkan atau disucikan.

Karena itu, kata dia, untuk mencari jalan keluar atas pro dan kontra menyikapi KSPN di Bali yang banyaknya 11 wilayah dari 88 KSPN di Indonesia itu, harus membuat tim pembahasan untuk menerima atau menolak keberadaan KSPN di Bali.

“Untuk mendapatkan solusi keberadaan KSPN di Bali adalah membentuk tim yang terdiri dari anggota dewan, eksekutif, dan tokoh-tokoh masyarakat,” katanya. 

Dihentikan

Sementara itu dalam kesempatan yang sama  Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali meminta berbagai pihak menghentikan polemik soal penetapan Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya di Kabupaten Karangasem sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

“Jangan polemik terus diperpanjang, mari lakukan langkah nyata dan bentuk tim, atau bila perlu dilakukan judicial review karena itu merupakan salah satu produk pemerintah,” kata Petajuh (Wakil) Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Dewa Ngurah Swasta.

Menurut dia, antara kawasan suci dan kawasan pariwisata sesungguhnya bukanlah hal yang perlu dipertentangkan. Aturan kawasan sucilah yang patut dijadikan acuan untuk mengatur kawasan wisata.

Beberapa waktu terakhir, Besakih, Gunung Agung, dan kawasan sekitarnya di Kabupaten Karangasem disoroti berbagai kalangan supaya dikeluarkan dari status KSPN karena dinilai dapat mengganggu nilai kesuciannya dan PP itu dianggap celah munculnya fasilitas pariwisata di sekitar tempat suci.

“Jangan gara-gara KSPN menjadi persoalan besar diantara kita masyarakat Bali dan akan berdampak psikologis yang berkepanjangan,” ujarnya seraya minta  pimpinan tingkat provinsi yang mengkoordinasikan dengan desa pakraman (adat) di Bali. (suarapembaruan)

Artinya, selama 5 tahun ke depan KSPN Bali ditunda, dan turis tidak boleh masuk pura. Dalam waktu dekat ini akan segera dibentuk tim dari berbagai elemen masyarakat untuk mengkaji berbagai hal yang tidak diperkenankan berlaku di Bali. (Metrobali)

Lokalzone - Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur dipadati oleh ribuan buruh. Mereka bermaksud untuk menuntut kenaikan upah menjadi Rp 3.7 juta per bulan.

Anehnya, diantara kerumunan buruh yang konvoi menggunakan sepeda motor itu ada salah seorang buruh yang kedapatan menunggangi sebuah moge sport Kawasaki Ninja 250. Bagaimana tidak aneh, di situs resmi kawasaki Motor Indonesia (KMI) satu unit motor baru Kawasaki Ninja 250 ini dibanderol harga Rp 52.9 juta OTR JADETABEK.

Berdasarkan lansiran oleh merdeka.com, Jum'at (01/11), pemilik moge yang diketahui bernama Taufiq mengaku kalau motor tersebut didapatnya dari hasil kredit.

Pria lajang tersebut juga menuturkan kalau gajinya sekarang yang sebesar Rp 2.5 juta per bulan tidak cukup untuk menutupi biaya kredit motor. ""Kalau gaji kita jadi Rp 3,7 juta kan, jadi gak perlu lah nyari-nyari lemburan lagi. Kreditan motor juga aman sebesar Rp 1,5 juta selama tiga tahun setengah," jelas Taufiq.

Dengan kata lain, alasan dibalik permintaan kenaikan gaji Taufiq menjadi Rp 3.7 juta per bulan itu dikarenakan oleh kredit moge miliknya yang tinggi. Apa komentar Anda mengenai hal ini?

(otosia)

Lokalzone - Untuk menutup biaya hidup di Solo dan membayar biaya kuliah, Widri jual es Sari kacang Ijo di kampusnya. Meski begitu, ia tak malu dan malah memotivasinya belajar lebih giat. Hasilnya, laki-laki asal Sragen itu lulus dengan predikat cumlaude.

Mengenakan pakaian olahraga berwarna merah putih, Witri Suwanto (26), menyambut kedatangan Tribun Jateng di lorong kampus Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, Rabu (30/10/2013).

Setelah berbasa-basi, obrolan berlanjut ke acara wisuda yang digelar pada Senin (28/10/2013). “Alhamdulillah, saya lulus dengan predikat cumlaude,” katanya.

Warga kampung Jagan, Gentan Banaran, Plupuh, Sragen itu lulus dari bangku kuliah setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah di Jurusan Pendidikan Keolahragaan, spesifikasi Tenis, selama tiga tahun sembilan bulan. “Targetnya bisa lulus 3,5 tahun meleset,” ujar remaja yang memeroleh nilai A pada 18 mata kuliah tersebut.

Widri sebenarnya sudah lulus SMA pada 2006, tapi baru bisa kuliah 2009. Selama tiga tahun, ia harus bekerja untuk menyiapkan biaya masuk kuliah. Saat sudah resmi menjadi mahasiswa UTP, ia membiayai seluruh kebutuhan pendidikannya dari cucuran keringat berjualan es sari kacang hijau.

Widri menceritakan, ia mulai merintis usaha berjualan es Sari kacang hijau sejak lulus SMA. Saat itu, ia melihat peluang berdagang di depan kampus UTP. Setelah beberapa lama berjualan es, ia mendapat tawaran bekerja sebagai marbot (penjaga masjid) di Masjid Kantor Pajak Yogyakarta.

Setelah tiga tahun mengabdi bekerja di Yogyakarta dan bisa menabung. Widri pun memutuskan hijrah ke Solo untuk mewujudkan mimpinya berkuliah dan mendaftar di UTP Surakarta. "Gaji Rp 900 ribu dari Kantor Perpajakan dan saat jual es, saya pakai biaya awal kuliah selama satu semester," ungkap bungsu dari tiga bersaudara itu.

Setelah masuk kuliah, Widri praktis tak lagi mempunyai pendapatan untuk membiayai kuliahnya. Uang di tangan yang tersisa Rp 800 ribu, kemudian digunakan untuk modal berjualan es sari kacang hijau di depan kampus tempatnya belajar.

"Setelah satu semester, saya ngga ada biaya lagi. Orangtua juga cuma tani dan ngga sanggup membiayai. Akhirnya saya jualan sari kacang ijo dan jual pakaian untuk mencukupi kebutuhan saya sendiri," akunya.

Bila mahasiswa lain berangkat ke kampus sekitar pukul 07.00, Widri pun sudah tiba di depan kampus sekitar pukul 06.00. Bukan untuk membaca buku kuliah atau mengerjakan tugas, tapi untuk membuka lapak es sari kacang hijau di sekitar pintu gerbang kampus.

Saat ada jam kuliah, Widri menutup sementara lapaknya dan menitipkannya pada Satpam kampus dan berjualan lagi setelah keluar kelas. Selain teman di kampusnya, pelanggan setianya adalah para dosen di UTP. Bahkan banyak di dosen pelanggannya yang memberikan uang lebih saat membeli es sari kacang hijaunya.

Selama berjualan es di kampus, Widri kadangkala harus menanggung rugi karena cuaca tidak bersahabat. Bila menghadapi situasi seperti itu, laki-laki itu pun memilih membagikan es kacang hijau pada teman-teman kuliahnya secara gratis.

Biasanya, lanjut Widri, sehari setelah membagi-bagikan es kacang hijaunya, dagangannya malah makin lancar dan laris. “Kalau rata-rata, sehari bisa mendapat keuntungan sekitar Rp 100 ribu. Cukup untuk biaya kuliah dan biaya hidup di Solo,” katanya.

Meski harus berjualan es di depan kampusnya dan para konsumennya adalah teman kuliahnya, Widri mengaku tidak pernah merasa rendah diri. Bahkan, ia makin termotivasi untuk belajar lebih baik. Hasilnya, ia berhasil menyelesaikan studinya hanya dalam tiga tahun sembilan bulan dengan predikat cumlaude.

Sebagai bentuk suka citanya menyelesaikan kuliah, setelah resmi diwisuda Senin (28/10/2013) lalu, Widri memenuhi nazarnya menggenjot becak dari Solo menuju Sragen dalam waktu empat jam.

Kini, putra ketiga dari pasangan Paino Notowiyono dan Mulyati tersebut ingin merantau ke Australia untuk belajar beternak sapi. Untuk mendukung cita-citanya, Widri kini harus bolak balik Solo-Kediri untuk kursus bahasa Inggris.

"Aku punya jiwa wirausaha yang tinggi dan menurutku beternak sapi itu prospeknya bagus," tandas peraih IPK 3,55. (tribunnews)