Lokalzone

Lokalzone - Kasus penyerangan terhadap sutradara Michael Bay ternyata bukan satu-satunya kendala yang dihadapi “Transformers: Age of Extinction“. Proses syuting film keempat “Transformers” ini kembali menjadi target mafia ketika menjalani pengambilan gambar di Kowloon, Hong Kong.

Salah satu kru wanita film tersebut tiba-tiba didatangi 4 orang pria. Pria-pria ini kemudian berusaha menakut-nakutinya dan meminta uang. “Mereka mengintimidasinya dan minta uang,” ujar salah seorang sumber.

Sekelompok pria ini diduga merupakan anggota kelompok triad China. Untungnya wanita itu langsung menghubungi polisi setempat yang kemudian datang untuk mengamankan keadaan.

Polisi berhasil menangkap salah satu diantara mereka dan menahannya. Sementara tiga lainnya berhasil kabur. Ketua Hong Kong Directors Guild, Derek Yee Tung-sing, menyebut kejadian itu “konyol” karena popularitas film itu terntunya akan mengundang perhatian penjahat. Saat ini polisi Hong Kong tengah berusaha menangkap pelaku lainnya dan mengusut kasus ini hingga tuntas.

Lokalzone - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan rencana penambahan dua SMAN Bali Mandara di luar Kabupaten Buleleng masih menunggu hasil studi yang dilakukan pada 2014.

“Karena setelah sekolah itu jadi, biaya operasionalnya ‘kan harus dipikirkan, sebab prinsipnya bersekolah di sana gratis. Membangun sekolahnya sih gampang tetapi setelah itu tidak mudah juga,” katanya di Denpasar, Selasa (2.

Sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali meminta pihak eksekutif supaya membangun beberapa sekolah di kabupaten lain yang sejenis dengan SMA Bali Mandara di Kecamatan Kubutambahan Buleleng.

Di SMA tersebut, per tahun sebanyak 75 siswa-siswi dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan unggulan secara gratis hingga tamat dan diasramakan.

“Kami sudah memprogramkan pembangunan dua SMA Bali Mandara yang rencananya di Kabupaten Karangasem dan Bangli, tetapi studinya baru 2014,” ujarnya.

Selain itu, kata Pastika, di tempat SMA Bali Mandara yang sekarang juga akan dibangun SMK yang akan menerima siswa sekitar 100 orang.

“Untuk SMK, pengkajiannya sudah selesai dan SDM juga sudah siap. Tinggal 2014 mulai membangun dan pertengahan 2015 sudah mulai menerima siswa,” ucapnya.

Sedangkan pembangunan SMA Bali Mandara di luar Buleleng masih harus dilakukan studi karena anggaran yang diperlukan tidak sedikit.

“Rata-rata setiap siswa per tahun biayanya Rp30-50 juta. Itu sudah ditotal untuk biaya penginapan, pakaian, guru, pembangunan dan sebagainya. Untuk di Kubutambahan saja akan ada 175 siswa pada tiap angkatan,” katanya.

Mantan Kapolda Bali itu menambahkan, saat awal pembangunan sekolah Bali Mandara per siswa dibutuhkan biaya Rp50 juta, namun setelah tahapan berjalan barulah sekitar Rp30 juta. (metrobali)

Lokalzone - Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja dengan gerak cepat langsung melakukan penyidikan terhadap kasus dana tunjangan profesi guru (TPG) nonsertifikasi triwulan kedua tahun 2013 yang diduga diembat oleh oknum bendahara di Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kecamatan Buleleng. Sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Buleleng diperiksa oleh Tim Penyidik di Seksi Pidana Khusus Kejari terkait kasus itu, Selasa (29/10) kemarin.

Pejabat yang diperiksa adalah Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Dewa Ketut Manuaba, Kepala UPP Buleleng Gede Wardana, dan seorang staf pembantu bendahara atau juru bayar di UPP Buleleng. Kasi Pidsus Kejari Singaraja Wayan Suardi, S.H. seizin Kajari Singaraja Tjok. Anom Susilayasa, S.H., Selasa kemarin, membenarkan pihaknya memeriksa sejumlah pejabat terkait dana TPG nonsertifikasi di UPP Buleleng yang diduga diembat oleh oknum bendahara di UPP tersebut.

Dalam kasus itu pihaknya sudah menemukan calon tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Suardi, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Karena ditengarai calon tersangka yang dibidik Kejari Singaraja tak hanya menilep TPG saja, melainkan juga sejumlah insentif dan tunjangan guru yang lain. "Kasus ini masih dikembangkan, karena dari data diperoleh kasus seperti itu diduga terjadi berulang-ulang," katanya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dana TPG itu diduga diembat oknum bendahara yang disebut-sebut bernama Cening Arca. Dana TPG nonsertifikasi tersebut terdiri dari TPG untuk guru TK sebesar Rp 19,6 juta, guru SD Rp 97,5 juta, dan untuk guru SMP Rp 33,3 juta. Khusus untuk guru TPG guru SMP sudah dibayarkan beberapa hari lalu kepada guru sebanyak Rp 26 juta, sehingga sisa yang belum dibayarkan sekitar Rp 7 juta.

Untuk guru tingkat SMA, dana TPG senilai Rp 53,1 juta semua sudah dibagikan. Setelah kasus itu terungkap, Cening Arca dicopot dari jabatan bendahara dan kini menjadi staf biasa di UPP Buleleng. Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Dewa Ketut Manuaba yang dihubungi kemarin, membenarkan dirinya sempat dimintai keterangan penyidik di Kejari Singaraja terkait kasus dana TPG tersebut. "Ya, saya diperiksa terkait masalah dana TPG tersebut. Saya sampaikan informasi apa adanya tak ada yang ditutupi," katanya. (balipost)

Lokalzone - suasana saat digelarnya Paruman di Desa Pakraman Kerobokan, Rabu (30/10/2013) sore memanas sebagai tindak lanjut secara adat atas aksi pengerusakan dan penganiayaan yang dilakukan Gede Agustana alias Dogol, bahkan Kelian Desa Pakraman Kerobokan I Wayan Sumawijaya membantah telah memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan akan mengusir Agustana alias Dogol yang diungkapnya secara berapi-api didepan para warga.

Pertemuan yang mendapat penjagaan secara ketat dari polisi dan TNI itu semakin memanas saat Kelian Desa Pakraman Kerobokan I Wayan Sumawijaya kembali menegaskan tidak pernah menyatakan melakukan pengusiran dan berkilah hanya melakukan aturan yang ada sesuai dengan awig-awig. “ saya tidak pernah menyatakan melakukan pengusiran terhadap dogol dan saya tidak terima dibilang mengusir,” teriak Sumawijaya yang disambut teriak warga untuk memanggil wartawan.

Debat kusir terus terjadi antara warga maupun sejumlah prajuru Desa Pakraman hingga menambah suasana pertemuan gaduh, bahkan pertemuan inti untuk membahas permasalahan yang terjadi menyimpang, demikian juga seorang warga kembali mempertanyakan langkah yang dilakukan Kelian Desa Pakraman terkait dasar pengusiran yang dilakukan kepada warganya. Hal yang mengejutkan dalam pertemuan itu, para warga justru mengungkap aib yang dilakukan Kelian Desa Pakraman Kerobokan I Wayan Sumawijaya selama ini yang justru tidak dikenakan sanksi secara adat.

Hingga usai dilaksanakan Paruman yang berlangsung hingga petang, rencana Kelian Desa Pakraman Kerobokan mengusir Gede Agustana alias Dogol gagal dilakukan, bahkan suasana di Desa Kerobokan semakin memanas. (bulelengroudup)

Lokalzone - Ratusan warga yang berasal dari enam desa di Kecamatan Seririt dan Busungbiu, Rabu (30/10/2013) pagi mendatangi Kantor Bupati Buleleng dan mendesak Pemkab Buleleng untuk mempercepat proses pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan yang sebelumnya dijanjikan akan cair sebelum Hari Raya Galungan.

Aksi yang dikomando Nyoman Suandana mendapat pengawalan polisi secara ketat dari Polsek Busungbiu dan Polres Buleleng, bahkan ratusan warga sempat tertahan dipintu gerbang utama Pemkab Buleleng, namun akhirnya diijinkan masuk dan berkumpul di Halaman Parkir Timur Kantor Bupati Buleleng, sedangkan delapan orang perwakilan warga langsung diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang juga Ketua Tim Pembebsab Lahan Waduk Titab.

“Kami hanya ingin mempertanyakan, kapan sebenarnya bisa cair. Jangan kami hanya dijanji-janjikan saja. Pertama kami sudah mau nego 15 juta sampai 10 juta rupiah. Tapi proses pencairannya berbelit-belit sekali,” ujar Suandana.

Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka ,emgatakan, proses pencairan dana telah dipersiapkan dan direncanakan akan dilakukan kamis hari ini di Gedung Laksmi Graha Singaraja, hanya saja dana pencairan yang dibayarkan baru bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dan APBN.

“Untuk yang diakomodir provinsi, mohon maaf tidak bisa bersamaan. Kami sudah mendesak supaya bisa bersama-sama, tapi ini karena proses administrasi, ya masyarakat harus mengerti juga. Kalau ada yang mempersulit, nanti akan kami konsinyasi ke pengadilan, supaya bisa segera cair,” tegas Puspaka.

Terkait anggaran dana dari APBD Propinsi Bali untuk pembebasan lahan belum bisa dicairkan akibat masih terganjal dengan administrasi, demikian juga masih ada 27 warga yang bermasalah lantaran belum melengkapi administrasi maupun terjadi kesalahan penulisan. (bulelengroudup)